Thursday, January 22, 2015

Kemenkeu Terus Galakkan E-tax Invoice

Jakarta - Pemerintah akan menggalakkan penggunaan sistem pembayaran melalui sistem elektronik dengan e-tax invoice tahun ini. Ini ditujukan untuk mengetatkan kemungkinan potensi kebocoran di bidang pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat rapat dengan Badan Anggaran, DPR RI pada Kamis (22/1), ini juga ditujukan untuk meningkatkan potensi pajak.

“Kami melihat kebocoran yang besar ada restitusi atau kebocoran PPN. Kalau dulu faktur bisa dibuat oleh Wajib Pajak sendiri, sehingga banyak kasus faktur fiktif. 2015 paling tidak di beberapa wilayah besar di Indonesia, kita akan menerapkan E-tax invoice,” katanya. Dengan ini, WP tetap mendapatkan invoice, namun berbentuk elektronik. “Dan itu semua registrasinya dibuat oleh DJP sendiri. Jadi semua ter-record di DJP, nomornya jelas. Sehingga kalau ada yang mau membuat faktur bodong, itu bisa dihindari,” tambahnya.

Teknologi informasi, menurutnya, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menambah potensi di bidang pajak. Karena saat ini, jumlah pegawai di DJP masih kurang ideal jika dibandingkan dengan Wajib Pajak. “Kami harus perkuat teknologi informasi sebagai jembatan saat kami menunggu mendapatkan jumlah pekerja yang ideal,” katanya.

Sumber: kemenkeu.go.id

Sunday, December 28, 2014

Beri Perlakuan Spesial, Jokowi Akan Buat Perpres untuk Ditjen Pajak

Jakarta - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, memastikan kelembangaan Direktorat Jenderal Pajak tidak akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Tapi, kelembagaan instansi penerimaan negara tersebut akan diperkuat.

Di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu 24 Desember 2014, Bambang mengungkapkan, nantinya akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang memperkuat posisi ditjen pajak.

"Jadi, ada beberapa treatment khusus yang berbeda dengan hampir semua eselon I lainnya," ujarnya. 

Kewenangan khusus yang diberikan, antara lain fleksibilitas anggaran, perekrutan dan kewenangan khusus guna mendukung kegiatan pemungutan pajak.

"Kalau rekrut, tetap kita ikut di Kemenpan (Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), cuma mungkin ada kekhususan tadi," tuturnya.

Mengenai pemberian reward and punishment, kata Bambang, mekanismenya akan diatur lebih baik. Sehingga, dapat memacu pegawai pajak untuk lebih berprestasi.

"Ditargetkan, Januari Perpres bisa dikeluarkan. Pajak tugasnya hanya mungut saja, tax policy ada di BKF (Badan Kebijakan Fiskal)," katanya.

Sumber: Viva.co.id

Sunday, December 21, 2014

Kejar Target, Ditjen Pajak Bisa Optimalkan Pajak Pribadi

JAKARTA - Guna mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.201,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak seharusnya bisa mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi.

Pengamat perpajakan Yustinus Pastowo mengatakan untuk mencapai angka tersebut, pemerintah bisa kejar pajak orang pribadi non profesi atau pengusaha. Dia menilai selama ini Pajak pengusaha belum bisa diterima secara maksimal.

"Memang yang paling mungkin untuk dikejar pajak orang pribadi yang bukan profesi atau pengusaha termasuk yang informal," katanya kepada Okezone, Sabtu (20/12/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan dalam mengoptimalkan sektor ini pemerintah bisa menggunakan pendekatan aset. Pasalnya selama pemerintah kesulitan untuk mengetahui kekayaannya dari jumlah rekening. Untuk itu pemerintah bisa mengetahui besaran pajak yang harus dibayar dari sisi aset.

"Jadi pemerintah bisa menggunakan pendekatan kekayaan aset saja, punya rumah berapa kendaraan berapa, Kalau dari sisi penerimaan pajak masih kecil, kalau kita lihat Dana Pihak Ketiga (DPK) bank yang ada sekarang ini sudah sampai Rp3.000 triliun, nah Rp2.000 itu milik 45 ribu orang artinya sebenarnya banyak yang bisa menyumbang pajak," tandasnya.

Sumber: okezone.com

Pajak Artis & Pengacara Tak Mampu Dongkrak Penerimaan Pajak

JAKARTA - Target penerimaan pajak sebesar Rp 1.201,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintah berencana mengoptimalkan pajak profesi, seperti artis, pengacara, konsultan pajak, dan akuntan yang mencari uang di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Pastowo menilai langkah tersebut tidak akan bisa untuk mengejar target penerimaan pajak. "Itu memang penting tapi tidak akan berpengaruh banyak kalau untuk kejar target," katanya saat dihubungi Okezone, Sabtu (20/12/2014).

Menurutnya langkah pemerintah untuk menggenjot pajak profesi hanya akan berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Bukan untuk kejar target penerimaan pajak.

"Tapi memang itu punya dampak pada publik soal kepatuhan membayar pajak, saya kira kalau untuk target pajak enggak akan besar pengaruhnya ke target tahun depan tapi untuk menjadikan kepatuhan," tukasnya.

Sumber: okezone.com

Transaksi di Atas Rp100 Juta Wajib Pakai NPWP

JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap transaksi tertentu di tahun 2015. Transaksi tersebut yaitu sekira Rp100 juta ke atas.

"Akan kita berlakukan di 2015, dan sebenarnya sudah ada dasarnya, di UU KUP cuma pelaksanaannya saat ini belum disiplin," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Bambang menyatakan, nantinya ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menegaskan kembali perlunya hal tersebut. Mengingat, tahun depan pemerintah akan fokus pada penerimaan dan kepatuhan pajak.


"Kenapa perlu NPWP? Ini sebagai profiling, karena kalau seorang membeli perhiasan Rp500juta kemudian bayar pajak cuma 50 juta pasti ada yang salah," kata Bambang.

Sehingga, ada manfaat praktis yang didapat dari peraturan tersebut, yaitu dapat mengetahui secara jelas keharusan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Sumber: okezone.com