Saturday, October 14, 2017

Ini Strategi DJP Capai Target Penerimaan Pajak

Depok - Hingga September 2017 penerimaan pajak negara baru mencapai 60%. Kementerian Keuangan RI mengungkapkan memiliki strategi mengamankan dana dari penerimaan yang sudah didapatkan.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan dilakukan pemeriksaan hingga penagihan.

"Strategi penerimaan pajak kami akan kejar kegiatan extra effort pemeriksaan, penagihan dan pengawasan, tindak lanjut pasca tax amnesty kan jalan terus, kami usahakan maksimal," kata Yon usai kuliah umum di FISIP UI, Depok, Sabtu (14/10/2017).

Kemudian, Ditjen pajak juga akan melakukan perluasan basis pajak. "Kami fokuskan sekarang tidak ada kebijakan baru. Masih ada tax amnesty kita fokus maintenance dan pastikan semua lapor SPT," imbuh dia.

Yon menjelaskan, sisa 3 bulan menuju akhir 2017 akan dilakukan dengan mengejar data valid seperti data wajib pajak. "Jadi data valid yang kita yakini kebenarannya akan kami turunkan ke kantor pusat pratama yang akan follow up by sistem ya," jelas dia.

Dia mengaku masih optimis target bisa tercapai hingga akhir tahun. Masih ada sinyal positif untuk penerimaan. Yon menjelaskan saat ini penerimaan mencapai 60% namun jika dilihat dengan posisi yang sama tahun sebelumnya masih lebih tinggi 2%.

Kemudian yang kedua, jika dilihat faktor penerapan tax amnesty sebenarnya masih bisa tumbuh sekitar 13%.

"Masih sangat bagus ya tahun ini, sebenarnya kalau kita komparasi dengan pertumbuhan alami ekonomi yang sekitar 8-9%. Artinya menurut saya 3 bulan ini memang menjadi challenging untuk kita," imbuh dia.

Yon menjelaskan, tantangan terbesar untuk penerimaan pajak adalah optimalisasi data yang ada dan tanpa menimbulkan gangguan ke perekonomian.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penerimaan pajak hingga September 2017 telah mencapai 60% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017.

Target penerimaan pajak dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun, jika sudah mencapai 60% maka nilainya sekira Rp 770,16 triliun.

Sumber: detikFinance

Monday, October 9, 2017

Guernsey, Kepulauan Surga Pajak dan Persembunyian Uang

Standard Chartered Plc (Stanchart) tersandung kasus aliran dana miliaran dollar AS. Perkara ini bermula dari penyelidikan internal Stanchart, yang menemukan adanya aliran dana dari dari Guernsey ke Singapura. Dana jumbo senilai US$ 1,4 miliar itu disebut-sebut milik warga Indonesia. Mengapa menaruh aset di Guernsey? Benarkah kawasan ini safe haven atawa surga pajak?

NAMA Guernsey, wilayah di Kepulauan Channel mendadak kembali menjadi pergunjingan hangat publik di Indonesia. Pemicunya adalah misteri transfer dana senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun (kurs US$ 1= Rp 13.500) yang dilakukan Standard Chartered Plc (Stanchart) dari Guernsey ke Singapura pada akhir 2015.

Seperti diberitakan, Jumat (6/10), mengutip Bloomberg, dana tersebut milik nasabah Indonesia, beberapa diantaranya disebut-sebut punya hubungan dengan kalangan militer. Transfer itu terjadi jelang Guernsey mengadopsi Common Reporting Standard (CRS), atawa kerangka global pertukaran data pajak pada awal tahun 2016.

Diduga, transfer ini dilakukan untuk menghindari pajak. Stanchart sendiri mengaku kecolongan, setelah melakukan penyelidikan internal dan melaporkannya ke pihak regulator. Staf Stanchart diduga terlibat bermain dalam proses transfer dana tersebut. Stanchart sendiri sudah menutup operasionalnya di kepulauan itu sejak Juli 2016.

Otoritas Guernsey dan juga otoritas keuangan Inggris, yakni Financial Conduct Authority (FCA), menginvestigasi transfer dana mencurigakan ini. Penyelidikan fokus pada proses penanganan dan prosedur transfer di Stanchart.

Meski lokasinya terpencil, Guernsey menjadi buruan investor. Mengutip laman Central Intelegent Agency (CIA), Ibukota Guernsey bernama Saint Peter Port. Letaknya di Selat Inggris, Barat Laut Prancis.

Sebanyak 55% pendapatan wilayah tersebut disumbang sektor jasa keuangan. Sektor ini, termasuk konstruksi, ritel dan sektor publik lainnya juga berkembang di Guernsey. Sementara pendapatan dari sektor pariwisata, manufaktur dan hortikultura, terutama tomat dan bunga potong, tengah menurun.

Sampai dengan tahun 2015. CIA mengestimasikan pendapatan domestik bruto (PDB) Guernsey sebesar US$ 3,46 miliar atau setara Rp 46,71 triliun. Pendapatan per kapita penduduk di kawasan tersebut sebesar US$ 52.500 per tahun dengan jumlah penduduk hingga Juli 2017 tercatat sebanyak 66.502 jiwa.

Selama ini, Guernsey dikenal sebagai salah satu surga pajak (tax haven). Namun pada Oktober 2014, kawasan ini menandatangani perjanjian pajak Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan meratifikasinya pada awal tahun 2016.

Seperti diberitakan BBC pada 18 Juni 2015 silam, Guernsey masuk dalam 30 yurisdiksi di Eropa yang tidak kooperatif dalam hal informasi perpajakan. Termasuk dalam daftar 30 yurisdiksi tersebut di antaranya adalah Kepulauan Cayman, Panama, British Virgins Island, Vanuatu, Bermuda, Antigua, Bahamas, Andorra, Cook Islands, Grenada, Liberia dan beberapa kawasan lain.

Vanessa Mock, Jurubicara Komisi Perpajakan dan Bea Cukai Eropa menyatakan, daftar hitam tersebut merupakan data dari negara-negara Eropa dan diperbarui setiap tahun.

Paul Whitfield, CEO negara bagian Guernsey kala itu menyebut, daftar itu tidak akurat, karena memasukkan kawasan Guernsey dalam daftar hitam.

Sumber: Harian Kontan

Pajak: Transfer dana di Stanchart oleh 81 WNI

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan, transfer dari mencurigakan dari rekening Standard Chartered (Stanchart) ke penyedia jasa di Singapura tidak dilakukan oleh satu orang nasabah saja, tetapi oleh 81 Warga Negara Indonesia (WNI) yang nilai totalnya US$ 1,4 miliar.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 81 wajib pajak Indonesia itu, 62 orang di antaranya sudah ikut program amnesti pajak. Sementara sisanya masih ditelusuri oleh fiskus (aparatur pajak).

Ia pun menyatakan bahwa 81 wajib pajak itu tidak terkait dengan pejabat negara, TNI, polri, seperti yang ramai diberitakan. "81 itu murni pebisnis. Tidak ada tangan kedua bahkan ke-10 dari pejabat negara," kata Ken di kantornya, Senin (9/10).

Ken melanjutkan, penelusuran kepada 81 wajib pajak ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu. "Kami cocokkan dengan SPT dan Laporan Hasil Analisis (LHA)nya," ujar dia.

Ia menyatakan, tujuan dari para wajib pajak tersebut mentransfer uangnya ke Singapura salah satunya adalah untuk ikut amnesti pajak.

Selain itu, ada juga yang sengaja ingin menghindari keterbukaan informasi dengan diterapkannya Common Reporting Standard (CRS). "Semua WP tersebut adalah WP pribadi, tidak ada yang badan," tandasnya.

Sebelumnya, berita mengejutkan datang dari London! Standard Chartered Plc (Stanchart) mengaku kecolongan transfer aset dana milik nasabah Indonesia. Diduga, transfer ini dilakukan untuk menghindari pajak.

Regulator sektor keuangan Eropa dan Singapura kini tengah menyelidiki kasus pemindahan dana orang Indonesia itu. Besarnya US$ 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun (kurs US$ 1= Rp 13.500).

Dana itu ditransfer dari Guernsey, wilayah di kepulauan Channel, ke Singapura. Sumber Bloomberg menyebut, transfer itu terjadi akhir 2015, sebelum Guernsey mengadopsi Common Reporting Standard (CRS), kerangka global pertukaran data pajak pada awal tahun 2016.

Bloomberg melaporkan, aset milik klien Indonesia itu dikelola unit trust Stanchart Guernsey. Yang menarik, dana jumbo itu disebut memiliki hubungan dengan kalangan militer di Indonesia. Stanchart sudah menutup operasionalnya di kepulauan itu sejak Juli 2016.

Sumber: kontan.co.id

Ditjen Pajak menjawab soal pamflet Yesus

JAKARTA - Pro-kontra mengenai pampflet sosialisi "Yesus juga membayar pajak" menghiasi timeline Twitter Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sejak Sabtu (7/10) lalu.

Terkait hal tersebut, Dirjen Pajak mengeluarkan pernyataan resminya. Melalui akun resminya @DitjenPajakRI, Pajak menjelaskan, dalam menyolisasikan pajak, DJP memanfaatkan berbagai sarana dan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk umat beragama.

"Salah satunya adalah dengan membuat materi leaflet sosialisasi pajak dari perspektif agama yang diakui di Indonesia," jelas Ditjen Pajak.

Dijelaskan pula, leaflet “Yesus juga membayar pajak” adalah dari perspektif agama Kristen. Ditjen Pajak juga membuat leaflet dari perspektif agama-agama lain.

"Dalam pembuatan leaflet tersebut, Ditjen Pajak melibatkan penulis-penulis dari masing-masing agama. Materi tersebut juga disesuaikan dengan materi kesadaran pajak," jelasnya.

Sejumlah pernyataan lain dari akun resmi @DitjenPajakRI, antara lain:
  1. Dalam Materi kesadaran pajak tersebut dimasukkan dalam Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama untuk pendidikan tinggi.
  2. Materi sosialisasi pajak berdasarkan ajaran agama tersebut tentunya diperuntukkan bagi penganut masing-masing agama.
  3. DJP menyampaikan permohonan maaf apabila ada pihak yg merasa kurang nyaman atas beredarnya leaflet tersebut. Demikian untuk menjadi maklum.
Sumber: kontan.co.id

Kehebohan saat Ditjen Pajak membawa nama Yesus


JAKARTA - Media sosial beberapa hari terakhir dihebohkan oleh foto pamflet yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Pamflet tersebut berjudul "Yesus Juga Bayar Pajak".

Dalam pamflet yang didominasi warna putih itu, ada tulisan: Yesus mengajar kita untuk memberikan apa yang menjadi hak negara, berupa pajak (Mat 22: 15-22).

Selain itu, ada pula ayat lain yang dikutip di Mat 17: 24-27, yang berbunyi: Yesus juga memberi contoh sikap taat dalam membayar Bea Bait Allah (temple tax).

Teladan lain Yesus dalam membayar pajak juga tersirat dalam Roma 13: 7a, yang berbunyi: Bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai.

Terkait hal ini, banyak warganet yang pro dan kontra. Berikut sejumlah pendapat yang pro terhadap pampflet pajak Yesus yang muncul di timeline Twitter Ditjen Pajak:

@danieIaditya: "For me as Christian, its ok dude..."

@kurniadishaklee: "Idenya bagus. Pemikiran positif saja sesuai topik mengenai pajak."

@leejungand: Saya sech santai ya min sebagai pengikut kristus..nga bakal bikin demo berjilid jilid kok min..kasih itu memaafkan ߘŠ

@Bas_Eagles: saya katholik dan tidak terpengaruh dengan statement ini. maksud dari admin mengingatkan kpada WP untuk taat pajak

@bony_ambon: Tim sosialisasi #kawanPajak keren. Strategi mereka cerdas & eksekusinya rapi.ߑSemoga hasilnya sesuai yg ditargetkan.

Kendati demikian, banyak juga warganet yang kontra atas pamflet ini.

@iyan_rv: Maksudnya yg beragama kristiani kurang/gak bayar pajak? #djpgakkeren

@PathRpm: Mslhnya lu ga blajar ttg sensitifitas bragama, gw AJARIN lu, dunia ya dunia, akhirat ya akhirat, jgn bawa akhirat utk keuntungan dunia.

@Rapopoaja1: target penerimaan negara masih jauh, jd bw2 agama. sm kyk pilkada.

@tambossnafu: udahlah min. Kan ada juru sita. Perintahkan aj para juru sita lbh aktif utk menyita aset para pengemplang pajak. Berani?

@janto_tohinia1: Mengapa pajak yg dipakai sebagai alat peras, hrs dikaitkan dg agama tertentu yg minoritas..??

Sumber: kontan.co.id