Friday, February 20, 2015

Pemerintah Akhirnya Tunda Aturan Pajak soal Bunga Deposito

JAKARTA - Untuk sementara waktu, kalangan bankir dan pemilik deposito menang. Sebab Kementerian Keuangan akan menunda penerapan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito.

Peraturan yang sedianya berlaku mulai 1 Maret 2015 itu ditunda tanpa batas waktu. "Saya tegaskan, peraturan Dirjen Pajak itu tidak diberlakukan dulu," tandas Bambang Soemantri Brodjonegoro Menteri Keuangan, di kantornya, Rabu (18/2/2015).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengeluarkan payung hukum baru tentang penundaan aturan itu. "Kami memang belum sepenuhnya siap menjalankan peraturan itu," kata Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak.

Sebelumnya, Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan yang sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito pada 26 Januari 2015. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak mewajibkan perbankan untuk menyerahkan data bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan milik nasabah secara rinci.

Sebelumnya bank hanya melaporkan pemotongan pajak bunga deposito secara gelondongan atau umum saja. Perdirjen tersebut menitahkan agar bank menjelaskan secara rinci setiap nasabah, termasuk bukti potongnya, ke aparat pajak. Peraturan ini membuat bankir khawatir. Sebab aparat pajak bisa mengetahui nilai simpanan deposito milik nasabah.

Jika merasa tak nyaman, para pemilik simpanan deposito bisa saja mencabut dana simpanannya dan menyimpannya di perbankan luar negeri. "Itu yang saya ngeri," kata Gatot M. Suwondo, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memprotes peraturan ini. Alasannya, peraturan ini menabrak Undang-Undang Perbankan yang menegaskan data nasabah bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan dan bukti permulaan.

Sedangkan dalam Perdirjen tersebut, aparat pajak tak sedang memeriksa atau menyidik perkara. "Data nasabah tak boleh dibocorkan atau diminta secara langsung, hanya boleh diminta jika ada masalah pengemplangan pajak," kata Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I OJK.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai, Ditjen Pajak punya cara lain untuk mengakses data bank. Misalnya, lewat kerja sama dengan Pusat Kajian Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lewat PPATK, Ditjen Pajak menerima laporan transaksi mencurigakan sebagai bukti awal. "Perlu peraturan presiden sebagai payung hukumnya," katanya.

Sumber: kompas.com

Thursday, February 19, 2015

Kebijakan Ditjen Pajak Sebabkan "Rush" di Perbankan, Ini Kesaksian Bankir

JAKARTA - Untuk sementara waktu, kalangan bankir dan pemilik deposito menang. Sebab Kementerian Keuangan akan menunda penerapan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito.

Peraturan yang sedianya berlaku mulai 1 Maret 2015 itu ditunda tanpa batas waktu. "Saya tegaskan, peraturan Dirjen Pajak itu tidak diberlakukan dulu," tandas Bambang Soemantri Brodjonegoro Menteri Keuangan, di kantornya, Rabu (18/2/2015).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengeluarkan payung hukum baru tentang penundaan aturan itu. "Kami memang belum sepenuhnya siap menjalankan peraturan itu," kata Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak.

Sebelumnya, Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan yang sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito pada 26 Januari 2015. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak mewajibkan perbankan untuk menyerahkan data bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan milik nasabah secara rinci.

Sebelumnya bank hanya melaporkan pemotongan pajak bunga deposito secara gelondongan atau umum saja. Perdirjen tersebut menitahkan agar bank menjelaskan secara rinci setiap nasabah, termasuk bukti potongnya, ke aparat pajak. Peraturan ini membuat bankir khawatir. Sebab aparat pajak bisa mengetahui nilai simpanan deposito milik nasabah.

Jika merasa tak nyaman, para pemilik simpanan deposito bisa saja mencabut dana simpanannya dan menyimpannya di perbankan luar negeri. "Itu yang saya ngeri," kata Gatot M. Suwondo, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memprotes peraturan ini. Alasannya, peraturan ini menabrak Undang-Undang Perbankan yang menegaskan data nasabah bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan dan bukti permulaan.

Sedangkan dalam Perdirjen tersebut, aparat pajak tak sedang memeriksa atau menyidik perkara. "Data nasabah tak boleh dibocorkan atau diminta secara langsung, hanya boleh diminta jika ada masalah pengemplangan pajak," kata Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I OJK.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai, Ditjen Pajak punya cara lain untuk mengakses data bank. Misalnya, lewat kerja sama dengan Pusat Kajian Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lewat PPATK, Ditjen Pajak menerima laporan transaksi mencurigakan sebagai bukti awal. "Perlu peraturan presiden sebagai payung hukumnya," katanya.

Sumber: kompas.com

Sunday, February 15, 2015

Januari 2015, penerimaan pajak lebih rendah Rp 7 T

JAKARTA.  Realisasi pajak pada Januari 2015, meleset dari target yang ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mampu menarik Rp 69 triliun dari target yang harus dikumpulkan sebesar Rp 76 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito menuturkan, hal tersebut disebabkan belum adanya penguatan sektor pajak baik sumber daya manusia, TI, serta upaya keras lainnya. Dia bilang, penguatan sektor pajak harus dilakukan Juni 2015, sehingga target penerimaan pajak tahun 2015 ini tercapai, yakni peningkatan Rp 390,2 triliun dari realisasi 2014.

"Penguatan sektor pajak ini harus sudah dilakukan pada Juni untuk mencapai target penerimaan pajak, dan akan ada peningkatan 31,41%," kata Sigit, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Kamis (12/2).

Lebih lanjut dia bilang, DJP Kemenkeu akan memperbaiki sejumlah regulasi untuk mencapai target tersebut. Regulasi itu di antaranya adalah memperluas basis pajak, serta meningkatkan penegakkan hukum. Penagihan aktif akan terus dilakukan seperti misal dengan blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, serta sandera badan (gijzeling).

DJP Kemenkeu, lanjut Sigit, juga akan melakukan upaya ekstensifikasi, di antaranya melalui operasi pasar oleh Kantor Wilayah DJP. "Kami akan memperbaiki administrasi dan pengawasan dengan implementasi e-tax invoice, memperbaiki data-data perpajakan, serta digitalisasi e-SPT serta e-filling," tutur Sigit.

Sementara itu, sumber daya manusia DJP Kemenkeu akan diberi 'vitamin' berupa remunerasi alias tunjangan kinerja agar termotivasi lebih untuk mencapai target. Adapun extra effort yang akan ditempuh diantaranya pemeriksaan potensi penerimaan Rp 73,5 triliun, ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak (WP) pribadi dengan potensi Rp 40 triliun, WP badan dengan potensi Rp 254,2 triliun, serta penegakkan hukum dengan potensi Rp 22,5 triliun. 
 
Sumber: kontan.co.id

Sah, APBN Pertama Jokowi Ditetapkan Rp 1.984 Triliun

Jakarta -Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, malam ini. Ditetapkan nilai belanja APBN-P 2015 Rp 1.984,1 triliun.

"Setelah melalui serangkaian rapat yang intensif dan forum lobi yang telah kita lalui tadi. Sehingga, asumsi makro yang telah dibahas sebelumnya dapat disahkan," kata ‎Taufik Kurniawan Pimpinan Sidang Paripurna yang juga wakil Ketua DPR, Jumat (12/2/2015)

"Sah?" tanya Taufik

"Sah......," jawab para anggota DPR yang disambut tepuk tangan.

Sementara itu, Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dalam rapat tersebut sempat membacakan asumsi makro APBN-P 2015 yang disahkan malam ini, antara lain:
  • Pertumbuhan ekonomi 5,7%
  • Inflasi 5%
  • Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2%
  • Nilai tukar rupiah Rp 12.500/US$
  • Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 60 per barel
  • Lifting minyak 825 ribu barel per hari
  • Lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari
  • Penerimaan negara ditargetkan Rp 1.761,6 triliun. Penerimaan negara dari perpajakan non migas ditargetkan Rp 1.439,7 triliun. ‎Dengan tax ratio 13,69%.
Semen‎tara target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba ditargetkan Rp 52,2 triliun, PNBP kehutanan Rp 4,7 triliun, PNBP perikanan Rp 578,8 miliar, PNBP Kemenkumham Rp 4,26 triliun. Lalu ada dividen BUMN yang ditargetkan Rp 36,9 triliun.
 
Untuk subsidi energi, yang dialokasikan adalah untuk elpiji Rp 64,6 triliun dan listrik Rp 73 triliun. Suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN ditetapkan Rp 64,8 triliun.

"Jadi untuk alokasi belanja negara, Rp 1.319,5 triliun untuk pemerintah pusat, dan Rp 664,6 triliun dialokasikan untuk daerah. Berarti ada defisit Rp 222,5 triliun atau 1,9% dari PDB," kata Supit.

Setelah itu, ‎Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mewakili pemerintah memberikan tanggapannya.

Bambang mengatakan asumsi dasar makro ekonomi ditetapkan dengan pertimbangan ekonomi terkini, prospek perekonomian global dan domestik serta lainnya. APBN P 2015 telah direkonstruksi dengan serangkaian instrumen kebijakan yang diharapkan.

"Pendapatan negara yang disepakati menyiratkan optimisme bagi semua pihak dan tentu saja menuntut effort yang sungguh-sungguh. Berbagai kebijakan untuk belanja telah diarahkan ke arah yang produktif," kata Bambang.

Bambang menambahkan kebijakan pemerintah merealokasi belanja kurang produktif kepada program yang lebih produktif dan dukungan kepada BUMN dalam pembangunan infrastruktur serta defisit yang tetap terjaga pada level yang sehat bisa bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
Sumber: detikFinance

Tunjangan naik, Ditjen pajak siap kejar target

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito mengucap syukur karena akhirnya Komisi XI DPR-RI menyepakati usulan tambahan tunjangan alias remunerasi sebesar Rp 4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015.

"Alhamdulillah kami mendengar Komisi XI DPR-RI menyepakati kenaikan remunerasi," kata Sigit, Jakarta, Kamis (12/2).

Sejak 2007, Sigit bilang, pegawai Ditjen Pajak resah sebab tidak pernah mengecap kenaikan tunjangan. Padahal, mereka inilah ujung tombak penerimaan negara dari sektor pajak.

Sigit menyebut, kurangnya 'vitamin' ini membuat mereka lesu, dan tercermin pada pertumbuhan penerimaan pajak 2013-2014 lalu yang hanya di kisaran 6,9%. Dibandingkan dengan pertumbuhan GDP pada periode sama, dia bilang, seharusnya pertumbuhan penerimaan pajak bisa di level 10,5 persen.

"Ini agak aneh, ada something wrong, pertumbuhan GDP besar kenapa pajak hanya seperti ini. Ternyata motivasi kurang, salah satunya karena remunerasi sejak 2007 tidak naik," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya optimistis dengan kenaikan tunjangan tersebut target penerimaan pajak tahun 2015 ini bakal tercapai. "Kami berjanji mencapai penerimaan Rp 1.294 triliun tumbuh Rp 394 triliun dibanding tahun lalu," ucap Sigit.
 
Sumber: kontan.co.id