Thursday, May 28, 2015

Hore! Pemerintah akan naikkan PTKP jadi Rp 36 juta

JAKARTA. Kabar baik bagi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia. Sebab, pemerintah akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya.

Besaran PTKP yang diusulkan pemerintah yaitu sebesar Rp 36 juta. Angka tersebut lebih tinggi 50% dari PTKP saat ini sebesar Rp 24,3 juta yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) omor PMK-196/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, usulan kenaikan PTKP tersebut dilakukan dengan pertimbangan upah minimum tertinggi. Menurut Bambang, saat ini terdapat besaran upah minimum yang mencapai Rp 3 juta per bulan. "Walau di pajak akan ada gangguan, dari daya beli riil tentunya akan membantu," kata Bambang.

Adapun usulan tersebut telah disampaikan kepada DPR hari ini melalui surat kepada Pimpinan DPR dengan tembusan Komisi XI.

Sumber: Kontan.co.id

Thursday, May 21, 2015

Manfaatkan Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak

Dengan dicanangkannya tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pembayaran pajak serta menyampaikan maupun membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemerintah akan menghapus sanksi administrasi yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran pajak, penyampaian maupun pembetulan SPT yang dilakukan WP di tahun 2015.

Pembayaran pajak, penyampaian atau pembetulan SPT tersebut berlaku untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan/atau SPT Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya. Sedangkan sanksi administrasi yang dihapuskan adalah: denda karena keterlambatan penyampaian SPT, bunga 2% (dua persen) per bulan karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT, bunga 2% per bulan karena pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dan denda yang terkait faktur pajak.

Apabila orang pribadi/badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai WP akan tetapi belum mendaftarkan diri, maka apabila orang pribadi/badan tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan membayar dan/atau melaporkan SPT di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan akan dihapuskan. Apabila WP belum membayar dan belum melaporkannya ke kantor pelayanan pajak, maka apabila di tahun 2015 WP membayar pajak dan melaporkan SPT, sanksi administrasi yang dikenakan atau dikurangi atau dihapuskan.

Apabila WP merasa bahwa pembayaran pajak dan pelaporannya dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka apabila WP membayar kekurangan pajak dan membetulkan SPT-nya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan akan dihapuskan.

Jadi tunggu apa lagi? Segera manfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak ini, karena #PajakMilikBersama.

Sumber: Kontan

Revisi PPnBM Properti Segera Kelar

Pemerintah masih menggodok revisi aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) properti. Sedianya, aturan ini diterapkan awal tahun ini. Rencananya, beleid tersebut akan diterapkan bersama aturan pelonggaran kepemilikan properti bagi asing.

Pungutan PPnBM poperti diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Selain Kendaraan Bermotor.

Aturan tersebut menerapkan apartemen, kondominium, town house jenis strata title dengan luas bangunan 150 meter persegi (m2) atau lebih terkan PPnBM sebesar 20%. Pajak penjualan barang mewah sebesar 20% dikenakan untuk rumah dan town house non-strata title seluas 350 m2 atau lebih.

Nah, pemerintah akan merevisi aturan itu menjadi: PPnBM 20% dikenakan pada apartemen dan kondominium dengan harga atau pengalihan lebih dari Rp 2 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 m2. Tarif yang sama dikenakan ke rumah seharga lebih dari Rp 2 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 m2.

Sumber: KONTAN

Pebisnis Belanja Online Minta Pajak Ringan

JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan bisa mengeluarkan arahan bisnis belanja online atau roadmap e-commerce pada Agustus 2015 nanti. Penyusunan cetak biru bisnis online ini menggandeng beberapa institusi dan kementerian lain. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, saat ini beberapa kementerian masih menampung masukan dari pebisnis e-commerce untuk mencari substansi persoalan. “Nantinya roadmap e-commerce yang akan keluar Agustus berangkat dari substansi persoalan itu,” kata Rudiantara, Selasa (19/5). Adapun poin-poin yang bakal diatur dalam cetak biru ini adalah soal logistik, fiskal atau pajak, investasi, juga sistem pembayaran. Poin-poin ini masih dalam pembahasan.

Sedangkan instansi yang bakal terlibat selain Kominfo adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Setelah cetak biru bisnis belanja online ini keluar, masing-masing instansi tersebut bisa mengeluarkan aturan sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

“Asalkan, tetap mengacu kepada roadmap tersebut,” kata Rudiantara. Masalah krusial di cetak biru bisnis e-commerce adalah perpajakan. Rencana pengenaan pajak transaksi online ini masih dibahas oleh Kementrian Keuangan. Karena itu, hingga kini belum tegas jenis pajak apa yang hendak dipungut. Apakah pajak penghasilan (PPh) atau lainnya.

Namun, Asosiasi e-Commerce Indonesia (iDEA) memberikan masukan ke pemerintah agar menangguhkan pengenaan pajak ini. Ketua iDEA Daniel Tumiwa bilang, di negara yang bisnis e-Commercenya cukup matang seperti China, masih dibebaskan dari pajak selama lima tahun. “Kami minta ada penangguhan pajak minimal tiga tahun, setelah menghasilkan baru bisa kena pajak,” paparnya. Langkah penting sebelum memungut pajak adalah membuat perusahaan belanja online yang sebagian besar masih perusahaan rintisan atawa start up berbadan hukum. Dengan begitu lebih mudah untuk memungutnya. Sedangkan bagi pebisnis individu, Idea menyarankan tidak perlu dikenakan pajak, tapi yang kena pajak cukup penyelenggara platform belanja online. Selanjutnya Idea meminta pemerintah membuka investasi ini untuk asing supaya pebisnis lokal bisa belajar dari asing, terutama konten. “Kami butuh asing untuk tingkatkan kualitas,” kata pendiri dan pimpinan Tokopedia William Tanuwijaya.

Sumber: KONTAN

Duit WNI di Singapura Rp 4.000 Triliun, Tax Amnesty Dikaji

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) serius merencanakan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Kebijakan ini untuk menyasar dana warga Indonesia yang tersimpan di Singapura agar masuk ke dalam negeri. Ditjen Pajak menghitung, jika berjalan, kebijakan ini bakal memberikan tambahan setoran pajak minimal Rp 100 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito memperkirakan terdapat potensi uang mencapai Rp 4.000 triliun milik masyarakat Indonesia di Singapura. Untuk membawa pulang uang tersebut, masyarakat akan mendapatkan pengampunan termasuk kepada pelaku segala bentuk kejahatan.

Pelaku pidana umum dan pidana khusus, bisa memanfaatkan fasilitas ini, termasuk pelaku kejahatan korupsi. “Kami tidak mengenal uang haram. Mereka akan mendapat kebebasan pidana umum dan khusus, kecuali untuk kejahatan narkotika dan terorisme,” tambah Sigit, Selasa kemarin (19/5).

Menurut Sigit, untuk mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, pemerintah memberikan syarat semacam uang tebusan pembayaran sebesar 10%-15% dari total uang yang diparkir di luar.

Tapi Ditjen Pajak sanksi, kebijakan ini akan efektif berjalan di tahun pertama. Alhasil, besaran uang tebusan yang bakal masuk ke kas negara hanya sekitar Rp 100 triliun. Sayangnya, belum jelas kapan kebijakan ini akan berlaku. Penerapan kebijakan ini masih akan dibahas dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami juga masih melihat apakah nanti ada peminatnya atau tidak. Kalau aturan ini muncul namun tidak ada yang berminat, sama saja bohong,” tutur Sigit.

Saat ini, Ditjen Pajak tengah membahas landasan hukumnya bersama DPR. Landasan hukum akan berupa undang-undang (UU) tentang tax amnesty. UU tersebut akan terpisah dari UU tentang ketentuan umum perpajakan (KUP) yang bakal direvisi tahun ini.

Sigit berharap, pembahasan aturan itu bisa selesai tahun ini sehingga tax amnesty dapat berlaku pada tahun 2016. “Kami menyerah dengan uang-uang yang ada di luar negeri, kecuali dengan tax amnesty,” tandas Sigit.

Berbeda dengan Sigit, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum mau berbicara banyak soal rencana ini. “Prosesnya masih panjang, kita upayakan yang terbaik,” kata Bambang saat ditanya kapan kebijakan ini berlaku.

Salah satu pimpinan KPK Johan Budi mengaku belum menerima informasi apapun dari Ditjen Pajak mengenai hal ini. KPK akan menunggu pembahasan mekanisme pengampunan tersebut.

Sumber: Kontan