Friday, November 21, 2014

Jokowi Minta Target Penerimaan Pajak Ditambah Rp 600 Triliun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar target pencapaian pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 ditingkatkan Rp 600 triliun dari target sebelumnya.

Menurut Jokowi, jika dimaksimalkan, Indonesia sebenarnya memiliki tambahan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 1.200 triliun. Data yang diberikan kepada saya, berpotensi kenaikan kira-kira angkanya ada Rp 1.200 triliun dari yang sekarang. Ada potensi sebesar itu, sudah saya sampaikan ke Menkeu," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada pertemuan dengan pejabat eselon I dan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Negara, Kamis (20/11/2014).

Pada APBN 2015, target pencapaian pajak menecapai Rp 1.400 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 200 triliun dari target pada tahun 2014. Kendati demikian, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan capaian target sampai 14 November 2014 mencapai Rp 812 triliun, atau sekitar 75 persen dari target pada APBN-P 2014.

Dengan kondisi itu, Bambang memastikan realisasi target penerimaan pajak tak akan tercapai. Kondisi itu, sebut dia, sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Target tinggi yang dicanangkan Jokowi pun membuat Bambang menawar.

"Saya minta separuhnyanya saja, Rp 600 triliun untuk tahun depan. Tapi ditawar (Menteri Keuangan) jadi Rp 400 triliun. Saya belum putuskan," ungkap Jokowi menceritakan dialognya bersama Menteri Keuangan.

Lantaran ingin menyusun APBN-P, Jokowi pun meminta masukan dari kantor-kantor wilayah. "Situasinya seperti apa, apa memang sulit, apa memang ada potensi hambatan," imbuh Jokowi.

Sumber: Kompas.com

Thursday, November 20, 2014

Ahok Klaim Beijing Belajar Pajak dari Indonesia

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan Beijing belajar tentang Pajak Bumi dan Bangunan dari Jakarta.

"Dia juga mau belajar dari kita soal Pajak Bumi dan Bangun (PBB)," katanya saat ditemui seusai menerima kunjungan Wali Kota Beijing di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).

Ahok mengatakan, pertemuan tersebut membahas berbagai bentuk kerja sama berbagai bidang, di antaranya aspek sosial, pendidikan, dan olah raga, serta kerja sama di bidang bisnis.

"Membahas kerja sama 'sister city' Jakarta-Beijing dan meningkatkan pertukaran dalam berbagai bidang antardua kota," kata Ahok.

Ahok mengatakan, kedatangan Wali Kota Beijing selama kurang lebih dua jam itu, untuk meyakinkan Pemprov DKI bahwa mobil bus buatan Tiongkok bermerek Foton yang akan digunakan sebagai angkutan massal Transjakarta memiliki kualitas yang baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Untuk 'articulated' bus Transjakarta. Dikasih dari Foton, untuk membuktikan bahwa produk Tiongkok, Beijing ini kelasnya 'joint' dengan Daimler yang di Amerika," kata Ahok
Selain itu, katanya, dalam pertemuan tersebut juga membicarakan tentang pembebasan lahan. Tidak jauh berbeda, katanya, di Beijing juga mengalami permasalahan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ahok mengatakan, dalam melakukan pembebasan lahan, pemerintah Beijing juga melakukan konsinyasi, atau pemerintah menitipkan pembayaran di pengadilan.

"Mereka juga sama, jika masyarakat tidak mau direlokasi padahal sudah dihitung harga maka pembayaran dititip ke pengadilan dan nanti masyarakat yang akan ambil sendiri, Beijing juga masalah dengan pembebasan lahan tapi mereka bisa paksa" kata Ahok.

Sumber: Tribunnews.com

Tuesday, November 4, 2014

Mendagri: Jokowi Akan Pilih Jaksa Agung dan Dirjen Pajak yang Tak Punya Perasaan

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo berbicara di depan kepala daerah dan Kapolda. Salah satu yang disinggung Tjahjo yakni soal sosok Jaksa Agung dan Dirjen Pajak.

Menurut Tjahjo, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan memilih Jaksa Agung dan Dirjen Pajak yang 'galak'.

"Ke depan kita ingin punya Kejagung yang tidak punya perasaan, Dirjen Pajak, yang tidak punya perasaan," kata Tjahjo dalam Rakor di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Tjahjo melanjutkan, dengan Jaksa Agung dan Dirjen Pajak yang 'galak', siapapun yang nakal akan disikat.

"Entah pengusaha tokoh bisnis, yang tidak taat bayar pajak bisa langsung sikat," tegas Tjahjo.

"Sikat ya sikat," tambah dia yang disambut tepuk tangan peserta Rakornas.

Sumber: detik.com

Monday, November 3, 2014

Menteri Susi Sebut Ikan Impor Bebas Bea Masuk, Ikan Cilacap Kena Pajak 10%

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan soal beberapa regulasi perpajakan yang tak sinkron dengan upaya mendorong ekonomi kerakyatan.

Susi mencontohkan soal kasus ikan tenggiri impor yang masuk ke Indonesia tanpa bea masuk impor. Sedangkan ikan tenggiri lokal, yang berasal dari nelayan di Cilacap kena pajak pertambahan nilai (PPN) 10%.

"Ikan impor tenggiri tidak kena pajak, ikan tenggiri Cilacap dapat pajak 10%," ungkap Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Pernyataan Susi ini langsung direspon positif Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung. Saut menilai pemberian PPN 10% telah memberatkan nelayan lokal. Belum lagi ada berbagai retribusi Pemerintah Daerah yang wajib dibayarkan nelayan.

"Ibunya (Susi Pudjiastuti) mau memperbandingkan ikan di dalam negeri itu serba dipajakin. Mulai didaratkan ada retribusi 10%, kudu dibeli sama ini ada 10%. Lalu kapan mau ekspor nggak ada pajak ekspor? mau impor nggak ada bea masuk. Itu pertanyaan ibu sebetulnya. Kenyataannya sekarang itu seperti itu," papar Saut.

Ia berpesan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung ulang berapa besaran pajak yang dinilai masuk dan tidak memberatkan nelayan. Hal itu dilakukan agar produk ikan hasil tangkap nelayan berdaya saing dengan produk impor.

"Nah pajak itu membuat persaingan produk kita akan menurun kan, barang takutnya tidak bisa laku dimana-mana. Mengapa pajak ini tidak bisa dimudahkan. Kita harus melihat agar produk kita berdaya saing. Kalau enggak konsumen mahal," jelasnya.

Sumber: detikFinance

Setoran Melempem, Ini Curhat Petugas Pajak Kepada Menkeu Bambang

Jakarta -Tadi malam, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggelar rapat dengan para kepala Kantor Wilayah (Kanwil) pajak besar di seluruh Indonesia. Dari pertemuan ini, Bambang memperoleh gambaran mengenai kondisi di setiap daerah yang berbeda-beda.

Misalnya untuk Kanwil dari Kalimantan. Data perusahaan tambang yang sempat disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk para petugas.

"Bagaimana follow up temuan KPK soal perusahaan tambang. Mereka butuh informasi itu supaya bisa melakukan pemungutan," ujar Bambang di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (3/11/2014) malam.

Untuk kanwil di Jawa, kata Bambang, lebih kepada sisi kepatuhan. Ia menuturkan, ada beberapa industri yang tidak konsisten dalam pembayaran pajak.

"Jadi kalau biasanya bayar sekian, ya jangan tiba-tiba berhenti. Tapi harus diteruskan pembayarannya," tegasnya.

Selain itu, tambah Bambang, adalah pengecekan ulang profil pendapatan dan kekayaan wajib pajak pribadi. Masih ada kelemahan dari petugas untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya.

"Setiap Kanwil itu harus perbaiki profiling dari wajib pajak. Ketahuan apakah sudah membayar seperti yang semestinya atau masih di bawah yang potensial," kata Bambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian besar kepada penerimaan negara, khususnya pajak. Jokowi menyoroti penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena itu, Jokowi kemarin mengadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas penerimaan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin agar setiap potensi penerimaan negara tergali secara optimal.

Sumber: detikFinance