Saturday, April 30, 2016

Ketua DPR Tugaskan Panitia Kerja Garap Tax Amnesty Saat Reses

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin mengaku akan menugaskan segelintir anggota dewan untuk bergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) yang akan tetap bekerja di saat reses bersama pemerintah. DPR akan memasuki masa reses pada 29 April.

"Tax Amnesty penting untuk pembangunan dan perekonomian nasional di tengan pelambatan ekonomi dunia jadi harus dibahas dalam tempo secepat mungkin," kata Ade di Gedung DPR, Rabu (27/4).

Ade berpendapat, Indonesia harus berlari diseluruh sektor. Karenanya, RUU Tax Amnesty harus segera dirampungkan. Apalagi pemerintah saat ini sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang infrastruktur.

"Tax Amnesty penting. Karena banyak uang disimpan Wagra Negara Indonesia di luar negeri. Itu harus balik ke rumahnya," ucap Politikus Partai Golkar itu.

Untuk itu, ia menyebut Komisi XI DPR akan membentuk Panja setelah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro, Kamis (28/4). Setelah dibentuk, panja disahkan dalam paripurna masa sidang ke V DPR 2015-2016.

"Pertengahan Mei setelah pembukaan masa sidang, kami minta pandangan fraksi-fraksi dan disahkan di paripurna," ucapnya.

Ade yakin pembahasan RUU Tax Amnesty selesai pada masa sidang ke V yang berahir 29 Mei. Apabila pembahasan belum rampung, pemerintah dan DPR kembali mencari solusi terbaik.

"Kalau terjadi kelambatan bisa keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Peraturan Pemerintah (PP). Fokus kami bagaimana mengatasi keadaan," ucapnya.

Ade tak menggubris isu yang menyebutkan keinginannya mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty karena ingin didukung pemerintah sebagai calon ketua umum Golkar.

"Saya tidak peduli diomongin kayak gimana, yang penting bagi saya adalah kemajuan bangsa ini," ujarnya.

Partai Golkar rencananya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 23 Mei mendatang. Ade sendiri telah secara resmi mendeklarasikan diri untuk maju dalam perhelatan tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp45,7 triliun jika kebijakan Tax Amnesty jadi diterapkan. Tak hanya itu, potensi dana masuk juga mencapai Rp560 triliun dari hasil repatriasi.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan potensi masuknya dana sangat bermanfaat apabila diinvestasikan di dalam negeri. Manfaat tersebut antara lain mampu mendobrak likuiditas perbankan melalui dana pihak ketiga dan mendongkrak pertumbuhan kredit.

Sumber: cnnindonesia.com

Usai Reses, 17 Mei 2016 DPR Janji Kebut Pembahasan RUU Tax Amnesty

Jakarta - Pemerintah akhirnya harus merelakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) tidak selesai pada masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kali ini. Rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan tadi malam, menyepakati pembahasan calon beleid tersebut dilanjutkan pada 17 Mei 2016 setelah reses.

"Setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang pada 17 Mei, kita akan memulai rapat, apakah pada malam hari tanggal 17 atau 18," kata Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit, tadi malam dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (29/4).

Beruntungnya, rapat kerja tersebut telah membentuk panitia kerja (Panja) yang akan membahas kelanjutan RUU tersebut.

Ahmadi menegaskan selama masa reses yang berlaku mulai hari ini (29/4), seluruh fraksi akan melakukan rapat internal dan sekretariat akan mengompilasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU yang diajukan oleh masing-masing fraksi di Komisi XI.

Setelah itu, rapat Panja yang dipimpin oleh perwakilan pemerintah dan fraksi segera dimulai pada pembukaan masa sidang untuk membahas beberapa pasal yang krusial.

"Mudah-mudahan dari 27 pasal itu tidak terlalu banyak pasal yang krusial, artinya sebagian besar pasal itu barangkali tidak dipermasalahkan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membahas RUU ini tidak banyak," kata Ahmadi.

Ia berharap tidak ada persoalan lagi yang mengganjal dalam pembahasan RUU tersebut, sehingga pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Deklarasi Pajak untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Ini prosesnya masih berjalan, dan kalau pemerintah masih mengajukan, semestinya tidak ada alasan kuat untuk mengajukan sesuatu selain daripada RUU ini," ujar politisi Partai Golkar.

Ketua Panja RUU Pengampunan Pajak Soepriyatno berharap pembahasan RUU ini bisa berlangsung dengan baik, termasuk dalam memutuskan tarif pajak dari dana repatirasi para WNI di luar negeri.

"Pada prinsipnya tarif ini harus berkeadilan, tapi jangan sampai negara rugi dengan pengenaan tarif. Yang penting adalah tujuan berkeadilan dan repatriasi bisa berhasil, karena ini susah, berkeadilan tapi repatriasi berhasil," kata Soepriyatno, dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, ia mengharapkan dana repatriasi yang masuk dari kebijakan pengampunan pajak minimal mencapai Rp2 ribu triliun hingga Desember 2016, sehingga dampaknya bisa bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Namun, dalam jangka panjang, Soepriyatno menegaskan kebijakan ini lebih bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, menambah basis data para wajib pajak serta mendorong potensi penerimaan pajak.

Sumber: cnnindonesia.com

Prioritaskan UU Tax Amnesty Pemerintah Belajar dari Masa Lalu

Jakarta - Pemerintah pernah dua kali menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yakni pada Orde lama dan Orde Baru. Namun, keduanya dianggap kurang berhasil karena hanya bermodalkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya.

Mekar Satria Utama, Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, kebijakan amnesti pajak pertama kali dilakukan pada 1964 ketika Indonesia masih dipimpin oleh Soekarno. Kebijakan yang sama kembali dilakukan pada 1984, ketika Pemerintahan Soeharto sangat membutuhkan dana untuk pembangunan.

"Pada waktu itu kurang berhasil. Analisisnya macam-macam, antara lain karena dasar hukumnya dianggap kurang kuat, hanya dalam bentuk PP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/4).

Selain karena faktor kebutuhan anggaran, Satria mengatakan alasan penggunaan PP sebagai dasar penerapan tax amnesty pada 1984 juga karena terjadi peralihan rezim perpajakan, dari yang awalnya official-assessment menjadi self assessment.

Dengan sistem official-assessment, besar kewajiban pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus. Saat ini kondisi yang berlaku adalah sebaliknya, di mana dengan self assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya.

"Kali ini kenapa kita dorong PP (Deklarasi Pajak), karena sebagai alternatif untuk mengantisipasi kalau RUU Tax Amnesty tidak disetujui (DPR). Tapi kami berharap itu disetujui," tuturnya.


Tarif Rendah

Meskipun hanya bermodalkan PP, Satria mengungkapkan tarif uang tebusan amnesti pajak yang diberlakukan pada 1964 dan 1984 lebih rendah dari tarif PPh yang seharusnya. Posisi politik pemerintah yang cukup kuat dinilainya sebagai faktor utama berjalan mulusnya kebijakan tax amnesty bermodalkan PP tanpa resistensi berarti dari parlemen.

"Jadi meskipun PP, otomatis bisa dianggap UU. Waktu itu cukup dengan PP dan tarifnya itu hanya 1 persen bagi yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan 10 persen bagi yang tidak memiliki NPWP," jelasnya.

Seiring dengan berkembangnya pemahaman hukum masyarakat dan semakin dinamisnya politik, Satria mengatakan saat ini kekuatan RPP Deklarasi Pajak tidak akan setara dengan RUU Pengampunan Pajak.

"Karena PP, maka tarifnya diatur oleh UU PPh. Jadi kemungkinan besar tidak bisa melewati (batas tarif) di UU PPh. Tapi itu masih akan dibahas," tuturnya.

Menurut Satria, semangat dari RUU Tax Amnesty maupun RPP Deklarasi Pajak sama, yakni untuk menarik kembali dana-dana wajib pajak yang selama ini diendapkan di luar negeri.

Selain repatriasi aset, lanjutnya, urgensi dari kebijakan amnesti pajak adalah untuk memperluas basis perpajakan menjelang implementasi keterbukaan informasi perpajakaan dan perbankan yang berlaku secara internasional mulai 2018. Ini merupakan bagian dari The Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP), yang didorong untuk mengungkap atau mendeklarasi kewajiban-kewajiban pajak seluruh warga negara.

"Jadi kemungkinan repatriasi aset akan diatur dalam RPP dan tarifnya mungkin bisa lebih rendah (dibandingkan yang non-repatriasi). Tapi itu masih akan dibahas," tuturnya.

Namun, Satria mengatakan DJP lebih optmistis tax amnesty berhasil jika didukung oleh UU Pengampunan Pajak. "Kalau cukup hanya dengan PP, dari dulu saja kita langsung lakukan tanpa mengajukan RUU Tax Amnesty," tandasnya.

Sumber: cnnindonesia.com

Friday, April 29, 2016

Pemerintah Yakin UU Tax Amnesty Rampung Akhir Mei 2016

JAKARTA - Meski pembahasan Rancangan Undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty baru kembali dibahas tanggal 17 Mei 2016, pemerintah yakin pada akhir Mei, beleid tersebut sudah keluar. Waktu yang kurang dari dua pekan dinilai cukup untuk membahas 27 pasal yang ada di RUU pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari jumlah pasal itu yang akan menimbulkan perdebatan tidaklah banyak. "Paling hanya 3-4 pasal saja," kata Bambang, Jumat (29/4) di Jakarta.

Namun Bambang tidak menjelaskan pasal apa saja yang masih menjadi masalah tersebut. Sementara terkait ketentuan repatriasi atas aset yang dideklarasikan, Bambang mengatakan hal itu akan tetap menjadi opsi, tidak diwajibkan.

Dengan keyakinan itu, Bambang mengaku, akan tetap fokus pada penyelesaian pembahasan RUU tax amnesty. Meskipun, pemerintah sudah menyiapkan opsi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) deklarasi pajak, jika RUU tax amnesty mandeg.

Sementara itu, kemarin Kamis (28/4) pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tax amnesty. Panja tersebut berisikan perwakilan pemerintah yang dipimpin Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan dari DPR yang dipimpin oleh H. Soepriyatno.

Ketua Komisi XI, Ahmadi Noor Supit mengaku sudah menerima daftar inventaris masalah dari seluruh fraksi. Ia mengaku, DIM tersebut memang tidak perlu diserahkan kepada pemerintah karena akan dibahas dan dikelompokan berdasarkan masalah-masalah yang diajukan.

Nah, DIM inilah yang akan dijadikan landasan pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Komisi XI nanti, mulai tanggal 17 Mei 2016.

Sumber: kontan.co.id

Inilah Pasal Bermasalah di RUU Tax Amnesty

JAKARTA - Seluruh fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan sudah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM), atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak.

Sejumlah pasal dalam RUU pengampunan pajak memang dinilai masih bermasalah. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P. S. Brodjonegoro menyebut hanya ada 3-4 pasal yang akan menimbulkan perdebatan.

Ia memang tidak menyebut pasal-pasal mana saja yang memang masih menjadi masalah. Tetapi berdasarkan pernyataan beberapa anggota Komisi XI yang mewakili fraksinya, dapat diketahui secara umum pasal yang bermasalah itu antara lain:

Pertama, Pasal 1, yang memuat tentang ketentuan umum. Hal ini terkait dengan usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meminta penggantian nama RUU Pengampunan Pajak. Partai banteng ini mengusulkan nama RUU tentang Pernyataan Pajak dan Repatriasi Harta.

Kedua, Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang pemberian tarif uang tebusan. Menurut Fraksi PDI-P jumlah tarifnya terlalu rendah.

Dalam RUU pengampunan pajak disebutkan jumlah tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang mendeklarasikan harta sebesar 2%, 4%, dan 6% sesuai dengan waktu pengajuannya. Sedangkan tarif untuk harta yang dipindahkan ke dalam negeri atau repatriasi sebesar 1%, 2%, dan 3%.

Menurut Anggota Fraksi PDI-P Agung Rai, nilai tarif tersebut terlalu rendah. Seharusnya, untuk yang tanpa repatriasi sebesar 6%, 9% dan 12%. "Sedangkan untuk yang repatriasi sebesar 5%, 6% dan 7%," ujar Rai, Kamis (28/4) malam.

Hal sama juga diungkapkan anggota Fraksi Golkar Airlangga Hartanto. Namun dia tak mengusulkan kenaikan tarif tersebut.

Begitupun dengan Fraksi Gerindra, melalui salah satu anggotanya H. Soepriyatno yang menyebut, tarif harus dinaikan untuk memenuhi asas keadilan. Tetapi tetap mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan UU pengampunan pajak.

Hal lainnya yang harus direvisi dari Pasal 3 ini adalah mengenai jangka waktu pelaksanaan. Airlangga mengusulkan, jangka waktunya harus diperpanjang dari usulan semula yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi hingga tahun 2018, sesuai dengan pelaksanaan keterbukaan data informasi di berbagai negara.

Ketiga, Pasal 13 yang mengatur mengenai penempatan dana hasil repatriasi di dalam negeri. Dalam DIM yang diajukan fraksi PDI-P, dana repatriasi harus disalurkan ke sektor yang produktif, seperti infrastruktur, dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain Fraksi PDI Perjuangan, yang mengusulkan hal tersebut adalah Fraksi Gerindra. Tujuannya, agar aliran dana yang masuk tidak bersifat hot money yang akan keluar lagi setelah masa waktu penempatan berakhir, yaitu 3 tahun.

Sumber: kontan.co.id