Friday, August 26, 2016

Daftar 7 Negara Penyumbang Harta Tax Amnesty

JAKARTA - Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia, mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun.

Berdasarkan data Dirjen Pajak, hingga 24 Agustus 2016 terdapat tujuh negara asal harta yang menyumbang 96 persen dari keseluruhan deklarasi luar negeri dan repatriasi senilai Rp9 triliun.

"Singapura menyumbang 79 persen di mana 13,8 persen di antaranya adalah repatriasi," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Deklarasi luar negeri dari Singapura sendiri mencapai Rp5,9 triliun dan repatriasi Rp1,24 triliun, kemudian Australia mencapai Rp756,01 miliar dana deklarasi dan repatriasi Rp16,12 miliar.

Hong Kong untuk repatriasi Rp71,33 miliar dan deklarasi Rp204,7 miliar, United Kingdom Rp140,4 miliar melakukan repatriasi dan deklarasi Rp14,35 miliar, China hanya deklarasi Rp121,06 miliar.

Amerika terdapat repatriasi Rp7,92 miliar dan deklarasi Rp108,25 miliar, dan Malaysia hanya terdapat deklarasi Rp115,08 miliar.

Sementara itu, uang tebusan amnesti pajak hingga jelang akhir Agustus baru mencapai Rp1,18 triliun dari target Rp165 triliun selama sembilan bulan penerapan amnesti pajak.

Sri Mulyani Indrawati mengklaim, jumlah uang tebusan dan surat penyertaan harta (SPH) setiap harinya semakin meningkat kendati secara nominal masih relatif kecil.

Sumber: okezone.com

Friday, August 19, 2016

Sampai 18 Agustus, Dana Repatriasi Baru Terkumpul Rp1,26 T

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, total aliran dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty baru mencapai Rp1,26 triliun per 18 Agustus 2016.

"Secara total, dana realisasi amnesti pajak telah mencapai Rp36,82 triliun dari total pelapor sebanyak 6.495 wajib pajak (WP) per 18 Agustus 2016," ungkap Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, kemarin.

Secara rinci, total dana amnesti pajak sebesar Rp36,82 triliun terdiri dari dana uang tebusan Rp748 miliar, harta deklarasi dalam negeri Rp31,10 triliun, harta deklarasi luar negeri Rp4,46 triliun, dan repatriasi Rp1,26 triliun.

Adapun dana amnesti pajak sebesar Rp36,82 triliun berasal dari luar negeri sebanyak Rp4,46 triliun dan sisanya berasal dari dalam negeri.

DJP menilai, meski capaian dana repatriasi baru sebanyak 0,126 persen dari yang ditargetkan sebanyak Rp1.000 triliun, DJP tetap mengapresiasi pertumbuhan WP yang melaporkan harta dan asetnya ke DJP.

"Awalnya, saat kita rilis baru 244 WP pada Juli lalu, tapi pada minggu ketiga bulan Agustus ini, ada penambahan yang cukup signifikan, sebanyak 3 ribu WP bahkan sampai 18 Agustus kemarin," kata Hestu.

Dari Data DJP tercatat jumlah WP yang telah berpartisipasi dalam program amnesti pajak sebanyak 244 WP pada bulan Juli. Kemudian, pada minggu pertama bulan Agustus bertambah sebanyak 951 WP.

Pada minggu kedua Agustus bertambah sebanyak 2.300 WP dan pada minggu ini atau minggu ketiga Agustus sebanyak 3 ribu WP turut melaporkan asetnya.

"Ini menandakan adanya akselerasi, ini artinya awareness masyarakat sudah mulai tinggi. Tapi kita akan mengantisipasi keikutsertaan WP pada September mendatang dimana tarif tebusan sebesar 2 persen akan berakhir," jelas Hestu.

Dari sini, DJP mengimbau para WP agar tidak menunggu pelaporan asetnya hingga akhir September. Pasalnya, hal ini akan mengganggu kenyamanan WP sendiri karena diperkirakan kantor pelayanan akan padat di akhir September.

Jaring Amnesti Pajak

DJP memastikan akan memberikan pelayanan maksimal guna memperkuat jaring untuk menangkap wajib pajak yang belum melaporkan hartanya melalui program amnesti pajak.

Untuk itu, DJP akan memberikan pelayanan pendaftaran tax amnesty melalui kantor wilayah (Kanwil) DJP yang tersebar di 32 kanwil seluruh Indonesia.

"Dengan adanya hal ini, nanti kalau ada WP yang mau ikut tax amnesty dari Palembang tapi berada di Jakarta, tidak perlu melapor ke Palembang tapi bisa langsung di Jakarta saja," kata Hestu.

Tak hanya itu, DJP juga akan semakin gencar menarik pajak negara yang berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dengan membuka kantor pelayanan di Hongkong pada 22 Agustus dan di London pada awal September mendatang. Dimana sebelumnya, DJP telah membuka pelayanan pendaftaran tax amnesty di Singapura pekan lalu.

Sumber: cnnindonesia.com

Sebulan Tax Amnesty, 5.600 Orang Deklarasikan Harta Rp 33 Triliun

Jakarta -Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah berjalan selama satu bulan. Tercatat realisasinya sampai dengan hari, sudah ada 5.613 surat pernyataan harta yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Demikianlah data resmi pada situs Ditjen Pajak yang dikutip detikFinance, Kamis (18/8/2016).

Rinciannya, untuk deklarasi harta secara total adalah Rp 33,3 triliun, meliputi repatriasi sebesar Rp 1,2 triliun, deklarasi harta dalam negeri Rp 28,1 triliun dan harta luar negeri sebesar Rp 3,9 triliun.

Sementara itu, untuk uang tebusan yang sudah masuk mencapai Rp 678,6 miliar. Dengan rincian tebusan badan non UMKM Rp 116,7 miliar, badan UMKM Rp 2,47 miliar, orang pribadi non UMKM Rp 516,1 miliar, orang pribadi UMKM Rp 43,4 miliar.

Sumber: detikFinance

Sunday, July 24, 2016

Tips dari Menkeu Bagi yang Ingin Ikut Tax Amnesty

Jakarta -Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menerangkan beberapa tips untuk memudahkan wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Tips pertama, peserta dapat memanfaatkan layanan helpdesk yang telah disediakan untuk berkonsultasi dan memperoleh formulir pendaftaran. Ini bertujuan agar terhindar dari antrean panjang,

Layanan helpdesk tersedia baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun call center.

"Saran kami adalah, supaya informasi nanti lengkap ketika mendaftar dan tidak usah mengantre panjang, tolong Bapak Ibu datang dulu ke helpdesk, helpdesk tersedia di setiap Kantor Pelayanan Pajak, ada juga yang di website, ada juga yang berbentuk call center, nomornya 1500745," kata Menkeu dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Minggu (24/7/2016).

Kedua, setelah selesai mengisi formulir dan meyakini semua data yang diisi sudah akurat, peserta diharapkan datang ke bagian pendaftaran di KPP terdekat.

"Ketika sudah yakin bahwa formulir yang bisa di-download itu sudah terisi, dan isinya sudah mendekati kebenaran, maka Bapak Ibu tinggal datang ke bagian pendaftaran di KPP," jelasnya.

Ketiga, setelah mendaftar pada KPP terdekat dan memperoleh surat konfirmasi bahwa formulir sudah diterima oleh KPP, peserta akan memperoleh surat pernyataan pengampunan pajak.

"InsyaAllah prosesnya akan cepat, setelah surat konfirmasi bahwa formulir Bapak Ibu sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, sepuluh hari kemudian paling lambat, surat pernyataan untuk Amnesti Pajak ini sudah keluar," ungkap Bambang

Setelah menerima surat pernyataan Amnesti Pajak, sesuai dengan motto amnesti pajak, peserta dapat menjalankan usahanya secara lebih tenang.

"Setelah itu, sesuai dengan motto Amnesti Pajak, kita sudah mengungkap, kita sudah menebus, dan terakhir Bapak Ibu setelah semuanya beres, dapat surat, Bapak Ibu lega, karena bisa berbisnis ke depan tanpa takut dikejar kejar Ditjen Pajak," paparnya.

Sumber: detikcom

Aturan Tax Amnesti Tak Sempurna, Kemenkeu Minta Saran Publik

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meminta masukan dari berbagai kalangan untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Hal itu dilakukan demi kesuksesan implementasi program yang berlangsung hingga 31 Maret 2017 ini.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyadari, penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dilakukan secara kilat, termasuk aturan teknisnya yang berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sementara itu, pelaksanaan di lapangan memungkinkan adanya hal yang luput diatur sehingga masukan dari wajib pajak, konsultan, hingga akademisi diperlukan.

“PMK ini kan dibuat oleh manusia, ya namanya manusia mungkin ada juga hal yang tidak terantisipasi dulu,” ujar Mardiasmo usai menghadiri diskusi publik di Grha Akuntan, Jumat (22/7).

Sebagai contoh, katanya, sesuai UU aset repatriasi seharusnya diinvestasikan di dalam negeri. Namun di lapangan, wajib pajak ingin menggunakan sebagian aset tersebut untuk membayar uang tebusan.

Terkait dengan hal itu, Wamenkeu menilai, secara logika penggunaan sebagian kecil aset repatriasi untuk membayar uang tebusan harusnya bisa dilakukan. Namun secara aturan mungkin belum jelas sehingga pemerintah perlu untuk memperjelasnya melalui penyempurnaan aturan.

“Mestinya, secara logika (aset repatriasi) bisa untuk membayar uang tebusan karena uangnya sendiri. Siapa tahu dia (wajib pajak) baru saja membeli bangunan, baru menyekolahkan anak, dan uangnya ada di luar negeri,” ujarnya.

Sebagai informasi, hingga akhir minggu ini pemerintah telah merilis tiga aturan pelaksana program amnesti pajak. Pertama, PMK Nomor Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudian, PMK Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Aturan terakhir berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Selanjutnya, dalam satu hingga dua minggu ini, Kemenkeu akan menerbitkan PMK yang mengatur tentang repatriasi aset non finansial. Ketentuan ini diatur tersendiri mengingat mekanisme penempatan dan penguncian (lock-up) aset yang berbeda dengan aset finansial.

Sumber: CNNIndonesia