Friday, October 19, 2018

Berapa Potensi yang Hilang Ketika Pajak Rumah Mewah Dihapus?

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) memaparkan secara rinci kajian atas rencana menghapuskan pajak pembelian rumah yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22.

Objek PPh 22 sebesar 5% adalah rumah dengan harga jual atau lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi (m2) dan apartemen dengan harga jual lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan di atas 150 m2.

Sedangkan PPnBM berlaku untuk rumah dan town house dari jenis non strata title dengan harga jual lebih dari Rp 20 miliar dan apartemen, kondominium jenis strata title dengan harga jual minimal Rp 10 miliar.

Dengan rencana menghapuskan ketentuan tersebut, maka akan ada potensi penerimaan pajak yang hilang dari negara. Meski demikian, otoritas pajak meyakini potensi tersebut tidak akan terlalu besar.

"Sedang kita hitung seberapa besar dampaknya. Tapi secara garis besar ada cost ada benefit," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/10/2018).

Menurut Hestu, rencana menghapuskan pajak pembelian rumah mewah juga akan memicu potensi penerimaan negara. Sehingga, kebijakan tersebut tidak semata-mata menghilangkan potensi penerimaan.

"Kalau seandainya dihilangkan, atau dikurangkan, atau direlaksasi, ada jual atau beli yang bisa jadi pajak. Ada PPh penjual, PPN juga bisa. Jadi cost benefit," ungkapnya.

Menurut Hestu, keputusan untuk menghapuskan pajak pembelian rumah tak lepas dari upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen fiskal sebagai peyangga perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.

"Kami ingin kebijakan fiskal juga responsif terhadap perkembangan ekonomi. Apalagi dalam kondisi eksternal yang seperti sekarang," kata Hestu.

Terpisah, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengemukakan, pemerintah telah menghitung seberapa besar dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap penerimaan.

Meski demikian, otoritas pajak belum ingin membeberkan secara rinci berapa besar potensi kehilangan pajak dari PPnBM atau PPh pasal 22. Sebab, kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan.

"Ada hitungannya, cuma masih dalam proses pembahasan," jelas Yon saat berbincang dengan CNBC Indonesia.

Sumber: CNBC Indonesia

Thursday, October 18, 2018

Penerimaan Negara Capai Rp 1.312 T per September 2018

Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara hingga akhir September 2018 mencapai Rp 1.312 triliun. Angka itu mencapai 69,3% dari target APBN 2018.

"Sampai dengan 30 September realisasi APBN kita positif. Pendapatan negara kita adalah Rp 1.312,3 triliun ini 69,3%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Besaran penerimaan tersebut mengalami kenaikan 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan penerimaan negara juga disebut cukup tinggi.

"Suatu kenaikan cukup tinggi," tutur Sri Mulyani.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.024,5 triliun atau 63,3% dari target. Angka ini tumbuh 16,5% dibandingkan tahun lalu.

Penerimaan pajak dari total penerimaan negara tersebut mencapai Rp 900,9 triliun atau 63,3% dari target. Angka tersebut tumbuh 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau dirinci ke pajak itu sebesar Rp 900,9 triliun atau sudah 63,3%, atau tumbuh 16,9%," kata Sri Mulyani.

Kemudian untuk bea cukai mencapai Rp 123,6 triliun atau 63,7% dari target. Penerimaan bea cukai juga tumbuh 16,9% dibandingkan tahun lalu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir September mencapai Rp 281,4 triliun atau melebihi target hingga 102,2%.

"Memang PNBP ini akan dilihat dari SDA, dan yang lain juga tumbuh baik," ujar Sri Mulyani.

Sumber: detikFinance

Belanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena Pajak

Jakarta - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya aturan baru buat importir.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan aturan baru tersebut tertuang dalam PMK Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK 182 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Di aturan yang baru ini, batasan produk impor yang terbebas dari bea masuk dan pajak impor sebesar US$ 75 atau Rp 1 juta per bon atau invoice, angka tersebut menurun dari yang sebelumnya sebesar US$ 100.

Aturan ini diteken tanggal 6 September 2018, diundangkan tanggal 10 September 2018 dan berlaku efektif 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Seperti apa aturan tersebut, dan kapan berlaku? Simak berita selengkapnya.

Mulai 10 Oktober 2018, impor barang melalui e-Commerce dengan total nilai di atas US$ 75 dikenakan bea masuk 7,5%. Bea masuk tersebut berlaku flat alias sama untuk semua jenis barang.

Selain bea masuk, importir juga bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor 10% berlaku flat, serta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) impor sebesar 10% untuk yang memiliki NPWP, dan 20% bagi yang tidak memiliki.

"Berapa tarif yang berlaku kalau impor di atas US$ 75? Tarif bea masuk 7,5% flat semua jenis barang, PPN 10% flat, PPh 10% kalau punya NPWP, kalau tidak tarifnya 20%," kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Heru memastikan aturan tersebut berlaku mulai Oktober 2018, alias 30 hari sejak tanggal diundangkan pada 10 September. Aturan ini memperketat aturan impor barang kiriman dari luar negeri.

Aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PMK 182 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Impor barang melalui e-Commerce dengan nilai total melewati batas US$ 75 atau lebih dari 1 juta bakal kena bea masuk dan pajak impor. Aturan tersebut berlaku mulai 10 Oktober 2018.

Lantas, bagaimana jika misalnya satu orang impor tiga barang, masing-masing nilainya di bawah US$ 75, namun secara total lebih dari US$ 75?

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan, jika dua barang pertama nilainya maksimal US$ 75 maka barang ketiga yang kena bea masuk dan pajak impor. Sementara barang pertama dan kedua tidak dikenakan.

Heru memberi contoh, kalau seseorang membeli barang secara online sehari tiga kali transaksi, pertama US$ 50, kedua US$ 20, ketiga US$ 40, maka yang US$ 50 tetap mendapat pembebasan bea masuk dan pajak impor, begitu pun yang US$ 20, karena jika ditotal baru mencapai US$ 70.

"Yang US$ 20 karena secara akumulatif masih di bawah US$ 75 juga dapat kebebasan. Tapi yang US$ 40 tidak dapat karena sudah melampaui US$ 75," sebutnya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Sementara dalam aturan yang lama, importir bisa mengimpor barang berkali-kali dalam sehari tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor, selama per transaksi tidak melebihi US$ 100. Hal itu karena tidak berlaku secara akumulatif.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan, pihaknya sudah memperketat pengawasan dari kecurangan importir yang mencari celah, caranya dengan mengandalkan sistem otomasi.

"Kan kita sistem otomasi kita sudah akan mendeteksi pada saat pelaku mencoba mengakali dengan mengubah nama, atau menyewa KTP, atau NPWP orang lain," katanya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Dengan bantuan sistem, ditambah kerja sama dengan asosiasi peritel, DJBC akan mengawasi perilaku tiap importir. Dengan begitu, meski importir meminjam identitas orang lain bisa diketahui.

"Tapi kita tahu sebenarnya, kerja sama dengan asosiasi, itu bisa mendeteksi tren ini, atau modus ini sehingga kita akan lakukan verifikasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Pajak.

DJBC akan ikut melibatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti modus tersebut dengan menelusuri perpajakannya.

"Kalau sudah dengan Ditjen Pajak kan itu sudah bisa melihat secara komprehensif, orang ini kan bisnis ya, dagang ya, pasti dia punya pembukuan. Kalau dia memasang di website, bisa kita lihat berapa omzet dia dan sebagainya," tambahnya.

Sumber: detikFinance

Ada 8 Perusahaan yang Mendapat Fasilitas Tax Holiday

Jakarta - Kementerian Keuangan menyebut sudah ada delapan investor yang mendapatkan insentif libur bayar pajak alias tax holiday.

Sebanyak delapan investor tersebut terhitung sejak April 2018 atau enam bulan aturan insentif tax holiday yang paling anyar dirilis oleh Kementerian Keuangan.

Capaian tersebut menjadi hasil yang cukup memuaskan bagi pemerintah dalam mendorong laju investasi di tanah air. Apalagi pada 2015, fasilitas ini tidak laku sama sekali.

Berikut penjelasannya:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada delapan perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas libur bayar pajak tersebut.

"Pemerintah terus memperbaiki insentif pajak, menciptakan momentum pertumbuhan, mendorong investasi di bidang yang memang kita ingin lihat kemajuannya," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Lakunya insentif tax holiday, kata Sri Mulyani dikarenakan keputusan pemerintah merombak aturan tersebut menjadi lebih mudah dari persyaratan-persyaratan yang mengikat.

Dia bilang, awalnya pemerintah mendesain fasilitas ini sejak 2011, lalu pada 2015 kembali direvisi dan tertuang dalam PMK Nomor 130, hanya saja setelah revisi tidak ada satu pun investor yang tertarik dengan fasilitas tersebut, dan pada akhirnya di April 2018 pemerintah kembali merevisi dengan aturan yang lebih gampang dan menarik.

Aturan libur bayar pajak yang baru tertuang dalam PMK Nomor 35 tahun 2018 dengan fasilitas bebas bayar pajak 100% dengan waktu dan investasi yang disesuaikan.

Sri Mulyani merinci delapan investor yang sudah dapat insentif adalah tiga wajib pajak (WP) sektor industri ketenagalistrikan, lima WP sektor industri logam dasar hulu seperti industri penggilingan baja, industri besi dan baja dasar, industri logam dasar bukan besi.

Lokasi investasinya pun menyebar, ada yang di Serang, Banten, Kawasan Industri Morowali, Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara, dan Kabupaten Jepara di Jawa Tengah.

"Investornya ada yang berasal dari China, Hong Kong, Singapura, Jepang, Belanda, Indonesia," tambah dia.

Dari komitmen investasi Rp 161,3 triliun ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak 7.911 orang.

Dalam PMK Nomor 35 tahun 2018, pemerintah memberikan libur bayar pajak sebesar 100% dengan rincian nilai investasi paling rendah sebesar Rp 500 miliar.

Jadi untuk Rp 500 miliar sampai Rp Rp 1 triliun dapat libur bayar pajak selama lima tahun. Untuk Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun dapat tujuh tahun, kemudian untuk Rp 5 triliun sampai Rp 15 triliun dapat 10 tahun. Untuk Rp 15 triliun sampai Rp 30 triliun dapat 15 tahun, dan untuk Rp 30 triliun ke atas dapat 20 tahun.

"Bahkan dapat pengurangan PPh sebesar 50% dua tahun setelahnya," kata dia.

Selanjutnya, dalam beleid ini juga lingkup industri yang bisa mendapatkan insentif tax holiday ada 17 industri pionir yang mencakup 153 bidang usaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada Rp 154,66 triliun penerimaan pajak yang tidak masuk ke kantong negara sepanjang 2017 dari fasilitas perpajakan. Artinya, besaran angka tersebut tidak didapatkan karena pemerintah memberikan insentif pajak.

Definisi tax expenditure atau belanja perpajakan adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

Sri Mulyani menjelaskan, total belanja perpajakan pemerintah di 2017 yang mencapai Rp 154,66 triliun berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) sebesar Rp 125,32 triliun. Selanjutnya, pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 20,17 triliun, lalu bea masuk dan cukai sebesar Rp 9,15 triliun.

Sedangkan untuk tahun 2016, pemerintah juga telah mengikhlaskan pajak sebesar Rp 142,59 triliun.

Adapun tujuan diberlakukan insentif ini, kata Sri Mulyani untuk mendorong transparansi. Maksudnya, pihak dunia usaha bisa melihat fasilitas apa saja yang sudah diberikan pemerintah dan yang didapatkan dunia usaha.

Sumber: detikFinance

Monday, October 1, 2018

Disanksi OJK Soal Kasus SNP, Ini Pernyataan KAP Deloitte

Jakarta - Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (KAP SBE) yang merupakan entitas dari Deloitte Indonesia mengaku belum menerima salinan resmi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas sanksi yang diberikan. Sanksi tersebut terkait dengan kasus gagal PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

"Sampai saat ini KAP SBE belum menerima salinan resmi keputusan OJK sehingga belum bisa memutuskan langkah yang akan ditempuh," demikian keterangan SNP Finance kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/10/2018).

"Saat ini, kami masih mempelajari opsi-opsi yang dapat kami tempuh sehubungan dengan keputusan OJK tersebut," ujar Satrio, Pimpinan Rekan KAP SBE.

Dalam pengumumannya, OJK menyatakan keputusan tersebut diambil dengan mendasarkan pada keputusan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan yang sebelumnya memberikan rekomendasi terhadap KAP SBE untuk meningkatkan kebijakan terkait dengan lamanya jangka waktu penugasan anggota senior tim audit untuk klien yang sama.

PPPK juga memberi sanksi kepada AP Merliyanna Syamsul dan AP Marlinna berupa pembatasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memberikan jasa audit terhadap entitas jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan.

"Setelah sanksi PPPK tersebut kami terima, KAP SBE sama sekali tidak pernah diminta oleh OJK untuk memberikan keterangan," kata Satrio.

OJK resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Marlinna, Auditor Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia.

Hal ini dilakukan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru.

Sementara itu, untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada hari Senin (1/10) ini.

"Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB," tutur OJK dalam Siaran Persnya, Senin (1/10/2018).

Sumber: CNBCIndonesia