Tuesday, August 12, 2014

Jadi Konsultan Pajak Tidak Boleh Nyambi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 mengenai Konsultan pajak, dipastikan kosultan pajak diharapkan tidak boleh merangkap jabatan dalam menjalankan profesinya tersebut.

Direktur Peraturan Perpajakan (PP) II DJP John Hutagaol mengatakan, PMK 111/2013 melarang profesi konsultan pajak merangkap jabatan sebagai pejabat kenegaraan.

"Konsultan pajak harus fokus terhadap profesinya, jangan dia jadi konsultan pajak nyambi jadi pejabat dimana gitu enggak boleh, kalau dia konsultan pajak dia harus komit, fokus terhadap profesinya, jangan nyambi-nyambi itu yang kita harapkan," kata John kepada wartawan di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

John mengaku, untuk merangkap jabatan di luar sebagai pejabat negara memang masih belum diatur dalam PMK 111/2014. Akan tetapi, jika seorang konsultan menjalankan profesi tersebut dengan merangkap sebagai pegawai biasa akan mengalami kesulitan untuk fokus menjalankan profesinya sebagai konsultan.

"Karena setiap tahunnya dia harus melakukan laporan-laporan, kalau kegiatannya nihil dia kena teguran, kenapa tidak menjalankan profesimu, kenapa tidak ada klien," tambahnya.

John melanjutkan, penerapan PMK 111/2014 yang akan mulai diberlakukan pada 9 Desember 2014 tentu memiliki tujuan agar konsultan di Indonesia memiliki kredibilitas dan kualitas yang tinggi. Di samping itu, PMK 111/2014 ini juga sebagai upaya pemerintah menghadapi pasar bebas ASEAN atau MEA 2015.

"Kita mengharapkan ke depan konsultan pajak, menjadi konsultan pajak yang dapat dipercaya oleh stakeholder, kliennya, dan pemerintah," tutupnya.

Sumber: okezone.com

Menkeu Lantik Pejabat Eselon II Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) hari ini (12/08/2014) melantik 13 (tiga belas) orang pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu). Pelantikan dilaksanakan di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I terdiri dari tiga unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Di DJPB dilantik 5 (lima) orang Pejabat Eselon II yaitu Rinardi, S.E., M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPB Provinsi Jambi, Drs. Sahat M.T. Panggabean, M.M. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Lampung, Ora. Niken Pudyastuti, M.M. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Bengkulu, Supendi, S.E. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat, dan Ora. Marni Misnur, M.M. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) orang pejabat eselon II yang dilantik di DJKN, yaitu Meirijal Nur, S.E., M.B.A. sebagai Direktur Penilaian, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum. sebagai Kakanwil DJKN Provinsi Kalimantan Timur, dan Rahayu Puspasari, S.E., M.B.A., DBA. sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Terakhir, 5 (lima) orang pejabat eselon II DJPK yang dilantik adalah Dr. Ahmad Yani, Ak., S.H., M.M. sebagai Sekretaris DJPK, Rukijo, S.E., M.M. sebagai Direktur Dana Perimbangan, Drs. Adriansyah sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Prof. Dr. Heru Subiyantoro, M.Sc. sebagai Direktur Pembiayaan Kapasitas Daerah, dan Ir. Adijanto, M.P.A. sebagai Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Sumber: kemenkeu.go.id

Thursday, June 5, 2014

Kring Pajak 500200 menyabet 11 penghargaan dalam The Best Contact Center Indonesia 2014

Kompetisi The Best Contact Center Indonesia kembali digelar untuk yang ke-8 kalinya sejak tahun 2007. Acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) kali ini dilaksanakan di Balai Kartini. Lomba berlangsung dari tanggal 5 Mei s.d 8 Mei 2014.
The  Best Contact Center Indonesia tahun ini mempertandingkan para praktisi contact center yang dikelompokkan dalam 29 kategori Individu dan kompetisi contact center perusahaan yang dikelompokkan dalam 10 kategori Korporat.
Dalam ajang ini, Kring Pajak 500200 yang berada di bawah naungan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) Direktorat Jenderal Pajak ikut dalam 1 kategori Korporat dan 9 kategori individu. Dan KLIP DJP berhasil meraih 11 penghargaan ( 2 Platinum, 7 Gold, dan 2 Silver) untuk kategori Korporat dan Individu.
Untuk kategori Korporat, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak berhasil meraih Gold Medal for The Best Contact Center Operations. Untuk kategori Individu, Dian Emmil Rachmania berhasil meraih penghargaan Platinum Medal for The Best Supervisor. Sedangkan Gilang Dimas Permadi berhasil meraih Platinum Medal for The Best Agent Inbound

Penghargaan Lainnya:
Individu - G O L D
  • Tifara Ashari, The Best Costumers Service
  • Made Wira Mahiswara, The Best Team Leader
  • Willyandri, The Best Telemarketing
  • Bekti Lestari, The Best Manager
  • Lena Gusmawati, The Best Trainer
  • Andy Fitriono, The Best Quality Assurance

Individu - SILVER
  • Rizka Amelia, The Best Quality Assurance
  • Sulistiyono, The Best Team Leader

Tuesday, April 15, 2014

Pajak Penjualan Online Tunggu Aturan Ekonomi Digital Internasional

Jakarta – Kementerian Keuangan masih menunggu standar peraturan pajak penjualan online internasional, sebelum menerapkan besaran tarif. Pasalnya, hingga kini belum ada standar intenasional tentang pajak penjualan online.

“Digital ekonomi menjadi subjek pembahasan di G20. Karena bukan hanya Indonesia yang konsen semua negara di dunia konsen masalah ini. Mungkin kita mulai pembahasan, tapi kita mau liat dulu standar internasionalnya,” terang Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro, di Jakarta pada Selasa (15/4).

Bambang mengatakan perlunya standar ekonomi digital Internasional agar tidak terjadi perebutan wilayah pajak. Bambang mencontohkan, jika ada transaksi online dari Amerika serikat, maka akan terjadi kebingungan untuk pengenaan pajak. “Pajaknya dikenakan di Indonesia atau di Amerika Serikat atau dikenakan ke pembeli atau penjual. Itu saja sudah panjang. Makanya diselesaikan dulu internasional untuk digital economy,” terangnya.

Bambang mengatakan jika standar ekonomi digital telah dikeluarkan, pemerintah akan mulai menghitung besaran pajak penjualan online.

Sumber: kemenkeu.go.id

Sunday, April 13, 2014

Modus Lama, Faktur Berdasarkan Transaksi Fiktif

Jakarta: Pengamat kebijakan perpajakan dari Perkumpulan Prakarsa, Yustinus Prastowo, menyatakan, praktek penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi perusahaan merupakan modus lama penyimpangan pajak. "Yang harus diwaspadai pemerintah adalah faktur asli dengan substansi transaksi fiktif," ujarnya kepada Tempo, Minggu, 6 April 2014.

Dia menjelaskan, penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi perusahaan sebenarnya tersebut biasanya terjadi sebelum 2012. Yustinus mengungkapkan, melalui pola ini, beberapa perusahaan melakukan transaksi fiktif melalui sindikasi. Transaksi ini tanpa melibatkan barang maupun jasa riil, namun bisa memproduksi dokumen dan restitusi.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sindikasi ini, kata Yustinus, biasanya melakukan transaksi fiktif untuk menutupi persyaratan perusahaan aktif. Ada dua keuntungan yang dinikmati perusahaan-perusahaan ini. Pertama, mereka bisa menikmati restitusi dari transaksi fiktif. Kedua, perusahaan dalam sindikasi mampu menerbitkan faktur fiktif untuk perusahaan lain.

Sebelumnya, tim penyidik Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Reserse Kriminal Polri menangkap penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yaitu Z alias J alias B, pada 3 April silam. Pengungkapan kasus dimulai pada 2012, melalui penyidikan terhadap Soleh alias Sony dan Eryantidan Tan Kim Boen alias Wendry.

Selanjutnya, penuntutan telah dilakukan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan tanggal 23 Agustus 2010. Z alias J alias B dan saudaranya, D alias A alias R yang masih buron adalah penerbit faktur pajak yang dimaksud. Faktur tersebut diterbitkan tidak didasarkan transaksi sebenarnya, melalui perusahaan PT SIC, PT IGP, PT GIK, PT BSB, PT KGMP, PT BIS, PT BUMP, PT CDU, PT MNJ, PT SPPS serta PT PML, sepanjang 2003-2010.

Negara diperkirakan mengalami kerugian pendapatan Rp 247,44 miliar. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, Z dan D mendirikan perusahaan-perusahaan itu dan menggunakan nama-nama fiktif sebagai pengurus serta pemegang saham. Z dan D pun meminta anak buah mereka, antara lain Soleh alias Sony, untuk menandatangani faktur pajak serta SPT Masa PPN perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian, faktur pajak yang diterbitkan dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

"Karena jika volume penjualan tinggi, PPN akan terlalu besar sehingga diperlukan pajak masukan untuk PPN keluaran," ujar Yustinus.

Sumber: Tempo.co