Thursday, May 19, 2016

Paket Kebijakan X Terbit, 35 Bidang Usaha Dicoret dari DNI

Jakarta - Pemerintah mencoret 35 bidang usaha dari daftar negatif Investasi (DNI) dan membuka 20 bidang usaha baru bagi pemodal asing menyusul rilis paket kebijakan ekonomi jilid X.

Tak hanya itu, pemerintah juga menghapus ketentuan rekomendasi bagi kegiatan penanaman modal di 83 bidang usaha, antara lain hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); motel; usaha rekreasi, seni, dan hiburan; biliar, bowling, dan lapangan golf.

Selain itu, bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) disederhanakan dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha.

Kebijakan ini sejalan dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan dalam revisi DNI kali ini, pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dari sebelumnya terbuka bagi pemodal asing sebesar 55 persen. Ke-19 bidang usaha tersebut tercakup dalam bidang usaha jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp10 miliar, antara lain jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya,dan sebagainya.

Selain itu, lanjutnya, terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp1 miliar menjadi maksimal Rp50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya, 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha.

“Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ujarnya di Istana Keperesidenan, Kamis (11/2).

Sementara untuk kemitraan pemodal domestik dan asing dengan UMKMK, Darmin menegaskan jumlah bidang usahanya ditambah 62 bidang usaha, dari semula 48 menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya.

Namun, lanjutnya, UMKMK tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.

“Perubahan Daftar Negatif Investasi ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Darmin.

Berikut rincian perubahan DNI dalam Paket Kebijakan Ekonomi X:

Bidang usaha yang dicoret dari DNI antara lain:
  1. industri crumb rubber;
  2. cold storage;
  3. pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga);
  4. industri perfilman;
  5. penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp100 miliar ke atas;
  6. pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi;
  7. pengusahaan jalan tol;
  8. pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya;
  9. industri bahan baku obat.
Bidang usaha baru yang terbuka bagi pemodal asing, antara lain:
  1. Jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%),
  2. Angkutan orang dengan moda darat (49%);
  3. Industri perfilman termasuk peredaran film (100%);
  4. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%).

Sumber: cnnindonesia.com

Monday, May 16, 2016

Menkeu: Tax Amnesty Bukan 'Jebakan Batman'

Jakarta -Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tengah dibahas di DPR. Lewat kebijakan ini, pemerintah ingin memberi kesempatan bagi mereka yang belum melaporkan pajak dengan benar.

Salah satu yang diincar pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri, tanpa melaporkan pajaknya.

Masyarakat tak perlu ragu untuk memanfaatkan kebijakan ini, karena data kekayaan yang mereka laporkan tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menjerat secara pidana.

"Ini bukan jebakan batman. Data dan info yang disampaikan pada tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum untuk menjerat pidana. Kalau ada penegak hukum mau menyidik tidak bisa minta data lewat pajak. Yang menyerahkan data ini dihukum pidana," tegas Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dalam diskusi dengan pemimpin media massa di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta, Kamis malam (12/5/2016).

Lewat kebijakan pengampunan pajak, pemerintah punya setidaknya 3 tujuan. Pertama adalah mengundang uang milik WNI di luar negeri untuk 'pulang kampung' atau repatriasi. Kedua adalah agar bisa menciptakan basis pajak yang lebih baik, dan ketiga membantu penerimaan pajak tahun ini lewat tebusan dana repatriasi tersebut.

Tebusan yang dikenakan masih didiskusikan, namun besarannya rendah di bawah 5%. Sementara tarif normal bila ketahuan tidak melaporkan harta sesungguhnya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, besarannya 48%.

Bambang mengatakan, kebijakan pengampunan pajak ini seharusnya berjalan di 2008, namun karena proses politik yang kurang lancar, dilakukanlah kebijakan Sunset Policy.

Kebijakan pengampunan pajak bila jadi dilakukan tahun ini, merupakan kebijakan terakhir. Tidak akan ada lagi kebijakan pengampunan pajak selanjutnya.

"Karena 2018 sudah akan ada keterbukaan informasi untuk melacak pajak," kata Bambang.

Sumber: detikFinance

Menkeu: Ada Atau Tidak Ada Tax Amnesty, Pajak Dikebut Mulai Juni

Jakarta -Kementerian Keuangan menyatakan akan tancap gas kejar penerimaan pajak mulai Juni 2016, ada atau tidak ada aturan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty masih dibahas DPR.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bila tidak ada pengampunan pajak maka mereka yang belum membayar pajak dengan benar akan dikejar. Target penerimaan pajak tahun ini tinggi, yaitu Rp 1.546,7 triliun yang harus didapatkan.

Bambang bercerita, saat ini para petugas pajak masih menunggu kepastian RUU Pengampunan Pajak, dan belum melakukan pengejaran kepada mereka yang belum membayar pajak dengan benar.

"Begini, selama Tax Amnesty belum ada kepastian, ini kita tidak bisa melakukan pemeriksaan sifatnya menunggu tadi saya sudah perintahkan ke Ditjen Pajak mulai bulan Juni kita tancap gas penerimaan pajak. Jadi kalau perlu pemeriksaan ya pemeriksaan. Tapi kalau Tax Amnesty kan salah satu fiturnya tidak dilakukan pemeriksaan, jadi kalau Tax Amnesty jalan ya itu kita anggap sebagai bagian dari penerimaan," tutur Bambang di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Lewat Pengampunan Pajak, pemerintah memang mengincar sekitar Rp 1.000 triliun uang warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di luar negeri, dan tidak terdeteksi Ditjen Pajak.

Untuk menampung dana yang besar ini, Bambang mengatakan, pemerintah bersama sejumlah pihak menyiapkan beberapa instrumen investasi. Seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), surat utang (obligasi) BUMN, modal ventura, hingga deposito bank.

Sumber: detikFinance

Pemerintah Bayar Restitusi Pajak Rp 46 Triliun Tahun Ini

Jakarta - Tahun ini bakal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Penyebabnya, ada pembengkakan jumlah restitusi yang harus dibayarkan pada tahun 2016 ini yang mencapai Rp 46 triliun.

"Berdasarkan pemeriksaan yang jatuh tempo tahun 2015, kami dapat angka restitusi yang harus dibayarkan sebesar Rp 46 triliun," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi di Kantornya, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Besaran restitusi yang harus dibayarkan tahun ini mengalami kenaikan cukup besar yaitu 43,75% dari sebelumnya Rp 32 triliun. Sebagai informasi, restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembayaran kembali. Dalam undang-undang perpajakan, restitusi pajak diartikan sebagai pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak. Artinya, Negara membayar kembali atau mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayar.

Namun demikian, Ken menampik kondisi ini akan menghambat upaya mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Ia yakin, penerimaan negara dari pajak hingga bulan Maret 2016 masih sesuai target, meskipun ia enggan merinci angkanya.

"Growth (pertumbuhanya) kalau kita lihat trennya positif. Hanya memang ada sedikit kendala di migas. Seperti kita tahu kan harga minyak sedang jatuh. Tapi secara keseluruhan masih oke," tutur dia.

Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak gagal mencapai target yang tercatat hanya Rp 1.055 triliun, dari target yang dipatok dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 triliun. Sedangkan target pajak tahun ini dipatok sebesar Rp 1.360 triliun.

Sumber: detikFinance

Saturday, April 30, 2016

Ketua DPR Tugaskan Panitia Kerja Garap Tax Amnesty Saat Reses

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin mengaku akan menugaskan segelintir anggota dewan untuk bergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) yang akan tetap bekerja di saat reses bersama pemerintah. DPR akan memasuki masa reses pada 29 April.

"Tax Amnesty penting untuk pembangunan dan perekonomian nasional di tengan pelambatan ekonomi dunia jadi harus dibahas dalam tempo secepat mungkin," kata Ade di Gedung DPR, Rabu (27/4).

Ade berpendapat, Indonesia harus berlari diseluruh sektor. Karenanya, RUU Tax Amnesty harus segera dirampungkan. Apalagi pemerintah saat ini sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang infrastruktur.

"Tax Amnesty penting. Karena banyak uang disimpan Wagra Negara Indonesia di luar negeri. Itu harus balik ke rumahnya," ucap Politikus Partai Golkar itu.

Untuk itu, ia menyebut Komisi XI DPR akan membentuk Panja setelah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro, Kamis (28/4). Setelah dibentuk, panja disahkan dalam paripurna masa sidang ke V DPR 2015-2016.

"Pertengahan Mei setelah pembukaan masa sidang, kami minta pandangan fraksi-fraksi dan disahkan di paripurna," ucapnya.

Ade yakin pembahasan RUU Tax Amnesty selesai pada masa sidang ke V yang berahir 29 Mei. Apabila pembahasan belum rampung, pemerintah dan DPR kembali mencari solusi terbaik.

"Kalau terjadi kelambatan bisa keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Peraturan Pemerintah (PP). Fokus kami bagaimana mengatasi keadaan," ucapnya.

Ade tak menggubris isu yang menyebutkan keinginannya mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty karena ingin didukung pemerintah sebagai calon ketua umum Golkar.

"Saya tidak peduli diomongin kayak gimana, yang penting bagi saya adalah kemajuan bangsa ini," ujarnya.

Partai Golkar rencananya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 23 Mei mendatang. Ade sendiri telah secara resmi mendeklarasikan diri untuk maju dalam perhelatan tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp45,7 triliun jika kebijakan Tax Amnesty jadi diterapkan. Tak hanya itu, potensi dana masuk juga mencapai Rp560 triliun dari hasil repatriasi.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan potensi masuknya dana sangat bermanfaat apabila diinvestasikan di dalam negeri. Manfaat tersebut antara lain mampu mendobrak likuiditas perbankan melalui dana pihak ketiga dan mendongkrak pertumbuhan kredit.

Sumber: cnnindonesia.com