Friday, November 17, 2017

Sri Mulyani Larang Ditjen Pajak Pakai Taktik Ini Kejar Setoran

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melarang Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengejar target penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.283,6 triliun dengan taktik ijon. Taktik tersebut memanfaatkan pajak pada tahun depan, dibayarkan pada tahun berjalan.

Ijon biasanya digunakan sebagai taktik pemerintah untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak pada tahun berjalan. Seperti saat ini, penerimaan baru mencapai 66,85% atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Jika dihitung penerimaan pajak masih kurang 33,15% atau setara dengan Rp 425,56 triliun dari target tersebut.

"Jadi saya tidak melakukan ijon. Saya melarang ijon sejak saya kembali ke RI. Karena itu tidak fair, dan merusak basis data perpajakan kita," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

"Jadi saya tekankan, kalau anda merasa didatangi aparat pajak kita dan mereka minta ijon, laporkan ke saya," tambah dia.

Sri Mulyani menegaskan, penerimaan pajak yang masih kurang Rp 425,56 triliun dengan waktu yang kurang lebih sekitar satu bulan setengah ini bisa dilakukan dengan taktik dinamisasi yang memanfaatkan soal besaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Sri Mulyani menceritakan, dalam upaya mengumpulkan penerimaan pajak dipastikan berasal dari kegiatan yang rutin. Rutin yang dimaksud adalah berdasarkan baseline atau yang secara reguler membayarkan pajaknya.

"Maka kita identifikasi potensi di atas baseline. Apa yang kita identifikasi, pertama data dari TA kemarin. Kan itu menunjukkan ada data baru. Jadi kita identifikasi potensi penerimaan pajak yang memang selama ini sudah teridentifikasi tapi tidak terkoleksi," ungkap dia.

Tidak hanya itu, lanjut Sri Mulyani, banyak sektor yang belum terkoleksi pajaknya juga menjadi salah satu taktik pemerintah dalam mengejar target setoran negara.

"Jadi tidak boleh ada pemeriksaan, pemaksaan dan ijon. Karena itu dilarang dan melanggar UU. Kita hanya melakukan pengumpulan pajak sesuai kewajban kita. Kalau ada dinamisasi dan optimalisasi, karena kita melihat potensi itu ada. itu bukan alat untuk memeras pajak," ungkap dia.

Di tempat terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, dinamisasi merupakan produk legal yang bisa diterapkan oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, dasar hukum dinamisasi adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor 537 Tahun 2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

"Misalnya penjualannya meningkat kan dari SPT PPN-nya kita bisa lihat dari Rp 100 miliar per bulan, menjadi Rp 300 miliar, nah itu PPh-nya akan tinggi makanya kita lakukan dinamisasi PPh Pasal 25 nya, kalau kita hitung ulang PPh Pasal 25-nya harusnya meningkat, itu sama sekali bukan ijon," kata Hestu.

Dinamisasi, kata Hestu, juga memberikan keadilan bagi para wajib pajak. Sebab, jika wajib pajak yang usahanya tengah mengalami kerugian bisa mengajukan pengurangan PPh Pasal 25.

"Di dalam Perdirjen itu apabila wp itu dalam tahun alami penurunan atau rugi dia bisa meminta pengurangan PPh Pasal 25, jadi fair dong, kalau kita lihat bagus naik terus misalnya komoditas ya kita minta PPH Pasal 25-nya nambah, tapi kalau dia turun, dia bisa minta PPh Pasal 25 turun. Itu yang namanya dinamisasi PPh pasal 25," tukas Yoga.

Sumber: detikFinance

Monday, November 6, 2017

Bikin NPWP dan Lapor SPT Pajak Bakal Bisa Lewat Gojek

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan, bahwa pemerintah akan memanfaatkan Gojek Indonesia sebagai application service provider (ASP) dalam bidang pajak.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Guniardi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

"Pak Nadiem itu kan minta supaya beliau bisa diberikan atau bisa dijadikan sebagai ASP (application service provider) lah," kata Iwan.

Iwan menjelaskan, ASP yang dimaksud adalah untuk menjadi agen pajak dalam ahli pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pembayaran SPT Tahunan.

"Orang bisa registrasi NPWP lewat sehingga beliau akan menjadi salah satu agen kita," ungkap dia.

Keinginan Gojek Indonesia, kata Iwan, juga sejalan dengan rencana Ditjen Pajak dalam mengembangkan sistem perpajakan nasional. Keinginan Nadiem Makarim juga telah mendapat restu dari Sri Mulyani Indrawati.

"Nanti sisi aturan kami lihat. Aturannya harusnya enggak ada masalah juga karena tadi bu menteri sudah meng-endorse," papar dia.

"Nanti ke depan juga SPT, semua. Ya namanya agen pajak, itu bisa pembayaran dan segala macam. Coba kita lihat aja nanti aturannya. Dari sisi teknologi enggak ada masalah," pungkas dia.

Sumber: detikFinance

Friday, October 27, 2017

Banyak Toserba Tutup, Dirjen Pajak: Bukan Karena Daya Beli

Jakarta - Banyaknya pusat perbelanjaan dan toko serba ada (toserba) atau ritel tutup bukan disebabkan daya beli masyarakat turun. Ini sudut perspektif perpajakan.

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga saat ini tinggi. PPN, kata Ken, menandakan kegiatan ekonomi masih dalam kondisi yang baik.

"Daya beli menurut kami tidak turun, tapi berubah dari offline ke online," kata Ken di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Menurut Ken, daya beli masyarakat tidak turun juga dibuktikan dengan pertumbuhan pajak jasa kurir, jasa sewa gudang serta pajak final 1% dari UMKM yang beromset di bawah Rp 4,8 miliar naik.

"Artinya apa, bahwa kita orang yang lakukan transaksi online itu berjalan seperti biasa," ungkap dia.

"Dan banyak pihak yang menyatakan daya beli turun, berdasarkan transaksi PPN yang kita terima itu naik, dan ritel juga naik, pajak atas ritel naik, artinya ya memang ada daya beli, jadi enggak ada sangkut pautnya daya beli turun, ritel tutup, enggak, ritel tutup dia beralih ke online," jelas dia.

Sementara Direktur Potensi dan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan penerimaan PPN sampai kuartal III-2017 tumbuh 12,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Ini artinya usaha meningkat, dan kalau sub sektornya justru sebenarnya inikan daya beli bisa tercermin dari industri pengolahan," kata Yon.

Dia menjelaskan, untuk industri pengolahan makanan dan minuman tumbuh 10,7% yang artinya kegiatan produksinya berjalan dengan baik. Di dalam industri pengolahan terdapat sektor perdagangan besar dan eceran yang juga tumbuh 12%, transportasi dan pergudangan tumbuh 16,6%.

"Artinya dilihat dari PPN secara keseluruhan, dan dilihat dari subsektor yang ada di PPN Insya Allah ini menunjukan bahwa produksi dari sisi suplai jalan, distribusinya jalan," ungkap dia.

Yon mengakui, industri ritel yang banyak berguguran lebih dikarenakan adanya shifting dari konvensional ke online. Meski demikian, pola konsumsi masyarakat dari sisi perdagangan secara umum tumbuh 18,7% yang berasal dari pertumbuhan 41% dari Pajak Penghasilan (PPh) final 1%. Lalu dari kinerja sub sektor jasa kurir secara agregat tumbuh 30%, PPh Pasal 23 tumbuh 113% dengan begitu PPN dalam negeri tumbuh 23%.

"Kita sampaikan dari segi daya beli perperkstif perpajakan melihatnya seperti itu, dan yang cukup menggembirakan adalah pengusaha yang 1% itu meningkat," tukas Yon.

Sumber: detikFinance

Ada Isu Pejabat Pajak Mundur, Dirjen: Saya Belum Terima Suratnya

Jakarta - Ramai jadi perbincangan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mundur dari posisinya. Namun hal tersebut ternyata belum diketahui oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Pejabat yang disebut-sebut mundur adalah Dandang Suwarna, yang merupakan Direktur Penegakan Hukum.

Berdasarkan sumber detikFinance, pengunduran diri Dadang dikarenakan penerbitan bukti permulaan (bukper) terhadap 700 perusahaan dalam dan luar negeri yang beraktivitas di Indonesia.

Bukper adalah proses administratif yang ditempuh oleh Ditjen Pajak sebelum memulai penyelidikan. Nantinya data dari wajib pajak akan diseuaikan dengan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, hingga menghasilkan kesimpulan wajib pajak melakukan kesalahan pidana atau tidak.

Hal ini membuat kalangan dunia resah. Sampai akhirnya, kemarin pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nah, pembatalan bukper tidak bisa dilakukan serta merta, karena ada proses panjang yang harus ditempuh.

Ini yang kemudian membuat Dadang di posisi sulit. Apalagi ketika langkah Ditjen Pajak dianggap membuat iklim usaha tidak kondusif. Tak sedikit juga beropini Dirjen Pajak mengambil kesempatan jelang masa tugasnya berakhir di Desember 2017.

"Mungkin di situ dia (Dadang) merasa lebih baik mundur," sebut sumber tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ken menyatakan belum menerima surat pengunduran diri dari Dadang.

"Belum terima, belum terima secara resmi," kata Ken di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Sumber: detikFinance

Saturday, October 14, 2017

Ini Strategi DJP Capai Target Penerimaan Pajak

Depok - Hingga September 2017 penerimaan pajak negara baru mencapai 60%. Kementerian Keuangan RI mengungkapkan memiliki strategi mengamankan dana dari penerimaan yang sudah didapatkan.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan dilakukan pemeriksaan hingga penagihan.

"Strategi penerimaan pajak kami akan kejar kegiatan extra effort pemeriksaan, penagihan dan pengawasan, tindak lanjut pasca tax amnesty kan jalan terus, kami usahakan maksimal," kata Yon usai kuliah umum di FISIP UI, Depok, Sabtu (14/10/2017).

Kemudian, Ditjen pajak juga akan melakukan perluasan basis pajak. "Kami fokuskan sekarang tidak ada kebijakan baru. Masih ada tax amnesty kita fokus maintenance dan pastikan semua lapor SPT," imbuh dia.

Yon menjelaskan, sisa 3 bulan menuju akhir 2017 akan dilakukan dengan mengejar data valid seperti data wajib pajak. "Jadi data valid yang kita yakini kebenarannya akan kami turunkan ke kantor pusat pratama yang akan follow up by sistem ya," jelas dia.

Dia mengaku masih optimis target bisa tercapai hingga akhir tahun. Masih ada sinyal positif untuk penerimaan. Yon menjelaskan saat ini penerimaan mencapai 60% namun jika dilihat dengan posisi yang sama tahun sebelumnya masih lebih tinggi 2%.

Kemudian yang kedua, jika dilihat faktor penerapan tax amnesty sebenarnya masih bisa tumbuh sekitar 13%.

"Masih sangat bagus ya tahun ini, sebenarnya kalau kita komparasi dengan pertumbuhan alami ekonomi yang sekitar 8-9%. Artinya menurut saya 3 bulan ini memang menjadi challenging untuk kita," imbuh dia.

Yon menjelaskan, tantangan terbesar untuk penerimaan pajak adalah optimalisasi data yang ada dan tanpa menimbulkan gangguan ke perekonomian.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penerimaan pajak hingga September 2017 telah mencapai 60% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017.

Target penerimaan pajak dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun, jika sudah mencapai 60% maka nilainya sekira Rp 770,16 triliun.

Sumber: detikFinance