Tuesday, April 21, 2015

Potensi Pajak Fiktif Tinggi, DJP Bentuk Satgas di Banten

Serang - Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara resmi meluncurkan Satuan tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak Fiktif dengan melibatkan kepolisian. Tujuannya, untuk menangani pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau biasa disebut pajak fiktif.

Direktur Intel dan Pendidikan Dirjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan, satgas ini adalah upaya terobosan DJP melibatkan seluruh kalangan untuk penanganan lebih cepat, sistematis, dan komprehensif atas penerbitan dan atau penggunakaan faktur pajak fiktif.

Ia juga mengatakan, sebenarnya satgas telah dimulai di lima kantor wilayah DJP Jakarta, sejak Juni 2014. Selama semester pertama di tahun 2014, satgas berhasil mengkonfirmasi 499 wajib pajak dari lima Kanwil Pajak di Jakarta.

Dari jumlah tersebut, 80,76 persen, atau 403 wajib pajak mengakui perbuatannya telah menggunakan faktur pajak fiktif. Sedangkan sisanya menyanggah atau dilanjutkan proses selanjutnya, seperti proses pidana.

Sementara, dari angka Rp. 934,21 miliar nilai total faktur pajak yang diklarifikasi, sebesar 76,54 persen atau Rp 715.02 miliar telah terklarifikasi dan disetujui oleh wajib pajak untuk dibayar.

“Atas dasar itulah, kegiatan Satgas diperluas wilayah kerjanya di Kanwil DJP di luar Jakarta, dan dimulai dari Kanwil DJP Banten. Kami harapkan, dalam beberapa tahun ke depan seluruh wilayah kerja di pulau Jawa dapat kami jangkau dengan Satgas ini,” katanya, Selasa 21 April 2015.

Pada dasarnya, penggunaan dan penerbitan faktur pajak fiktif merupakan perbuatan pidana yang tertuang dalam undang-undang perpajakan pasal 13a, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal empat empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang.

“Tapi DJP mengupayakan penanganan secara persuasif melalui klarifikasi, dimana pengusaha kena pajak yang terindikasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif disarankan untuk kooperatif dan membayar kewajibannya. Jadi pidana itu jika memang sudah membandel,” katanya.

Sementara, target selanjutnya, Yuli mengatakan, setelah Banten satgas akan mencakup Jawa Barat II yang masih berdekatan dengan Jakarta.

Ditempat yang sama, Kepala Kanwil Banten Catur Rini Widosari mengatakan, dipilihnya Banten karena potensi penggunaan faktur fiktif sangat tinggi.

“Di Banten, nilai faktur yang digunakan oleh perusahaan itu sebesar Rp 750 m, saya lupa berapa jumlah perusahaannya dan tersebarnya dimana saja,” katanya.

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada transaksinya, tiba-tiba faktur muncul dan digunakan sebagai pajak pemasukan. Pajak pemasukan itulah yang kemudian digunakan sebagai pengurang kewajiban perpajaknya, khususnya di PPN.

“Kalau pengurangannya begitu besar, ujungnya di restitusi,” jelasnya.

Restitusi itulah yang kemudian membuat Uang Negara keluar. Hal tersebut yang diusahakan untuk dicegah oleh DJP, jangan sampai mengeluarkan uang-uang Negara yang tidak harusnya keluar.

Sedangkan dari sektornya, Catur menjelaskan banyak jenisnya, mulai dari eksportir, manufacture, dan lainnya.

“Kalau penerbitnya nggak bisa diklarifikasi. Karena nggak ada penerbit dan nggak ada apa-apanya. Intinya dia ingin mengurangi kewajiban pajaknya,” kata Catur.

Sumber: inilahbanten.com

Monday, April 6, 2015

Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Cair Bulan Ini

JAKARTA  - Tunjangan kinerja atau remunerasi bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dipastikan akan cair pada pekan ketiga April 2015, setelah proses kelengkapan administrasi selesai.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Euis Fatimah, dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu  menyebutkan, proses kelengkapan tersebut antara lain revisi DIPA dan pembaruan sistem aplikasi tunjangan kinerja sebelum melakukan pencairan.

"Pencairan tunjangan kinerja diperkirakan bisa dilaksanakan pada minggu ketiga bulan April 2015. Pencairan dilakukan untuk rapel selisih tunjangan kinerja Januari-April 2015 terlebih dahulu," katanya.

Sementara, tunjangan kinerja Mei 2015 akan diberikan sesuai dengan besaran yang diatur dalam Perpres Nomor 37/2015 dan telah disesuaikan dengan tanggung jawab, risiko serta peran dari masing-masing posisi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, struktur dan besaran tunjangan kinerja juga mempertimbangkan peringkat jabatan, pangkat, dan pengalaman kerja. Pemerintah dipastikan siap untuk menyalurkan dana remunerasi yang sudah tersedia dalam APBN-P 2015.

Besaran kenaikan remunerasi pejabat struktural ditetapkan lebih tinggi dari besaran kenaikan tunjangan AR atau pelaksana, mengingat pejabat struktural sebelum kenaikan dinilai masih di bawah patokan BUMN besar dan perbankan.

Struktur besaran tunjangan kinerja diberikan sesuai Perpres 37/2015 dan terus dievaluasi serta dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengembangan organisasi dan SDM ini tercapai.

Tunjangan kinerja bagi pegawai Ditjen Pajak paling besar yaitu sebesar Rp 117,375 juta per bulan untuk jabatan tertinggi, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito. Tunjangan terrendah adalah sebesar Rp 5,36 juta per bulan untuk pegawai dengan jabatan pelaksana, peringkat jabatan ke empat.

Sumber: kompas.com

Wednesday, March 25, 2015

Ditjen Pajak segera rilis aturan sunset policy

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji untuk menerbitkan aturan sunset policy jilid II dalam waktu dekat. Masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh) mulai 1 April 2015.

"Kami upayakan April sudah keluar. Kami upayakan bahkan dalam dua minggu ini keluar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, Kamis (19/3) lalu.

Menurut Sigit, berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka ia akan mendapatkan penghapusan sanski administrasi bunga 2% setiap bulannya.

Kendati demikian, pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu, masyarakat tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah berakhir (kadaluarsa).

Aturan sunset policy pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, demi menggenjot penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kala itu, realisasi penerimaan pajak sebesar 6% di atas target yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah (shortfall).

Berkaca pada pengalaman tersebut Sigit memiliki cara tersendiri. Ia mengklaim, penerbitan insentif pajak yang beleidnya akan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) tersebut, lebih canggih dibandingkan dengan aturan Sunset Policy sebelumnya.

Jika dalam beleid sebelumnya pembetulan SPT bersifat sukarela (voluntary), maka dalam beleid baru nanti, Ditjen pajak tak hanya mengandalkan kesukarelaan wajib pajak. Ditjen Pajak kata Sigit, juga akan memberlakukan kewajiban (mandatory) pembetulan SPT oleh wajib pajak apabila ditemukan perbedaan dengan SPT yang selama ini disampaikan wajib pajak dengan data pembanding yang dimiliki Ditjen Pajak.

"Kami sudah memiliki data (pembandingnya), lengkap dan banyak. Data kepolisian, data BPS, data leasing nasabah misalnya dari OJK," tambah Sigit.
Sebelumnya, Sigit mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun pembinaan wajib pajak. Oleh karena itu pihaknya akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya khusus pada tahun ini.

Ditjen Pajak melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015, juga telah memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi bunga 2% per bulan bagi pelunasan utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Dengan dua aturan tersebut, Sigit pede target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun pada tahun ini dapat tercapai.

Sumber: kontan.co.id

Wednesday, March 18, 2015

6 Langkah Jokowi Supaya Rupiah 'Perkasa'

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi, untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit). Meski begitu, paket kebijakan ini baru akan berjalan pada akhir April 2015.

Menteri-menteri Kabinet Kerja mengumumkan paket kebijakan ekonomi perdana pemerintahan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2015). Hadir dalam pengumuman ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

"Perlu diketahui sejak pemerintahan Jokowi-JK, sudah ada beberapa reformasi struktural. Sekarang ini untuk reform lebih lanjut pemerintah mengeluarkan inisiatif memberikan banyak insentif kepada pelaku usaha," papar Sofyan.

Kebijakan pertama adalah terkait insentif pajak. Ada pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi.

"Tax allowance untuk perusahaan yang investasi dividen di Indonesia, perusahaan yang ciptakan lapangan kerja, perusahaan yang export oriented, dan perusahaan yang investasi di research and development," jelas Sofyan.

Insentif pajak lainnya, lanjut Sofyan, adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal. Tujuannya adalah untuk menekan biaya logistik.

Kebijakan kedua adalah terkait bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri. "Kebijakan tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap produk impor yang unfair trade. Dalam rangka melindungi industri dalam negeri, kita lakukan kebijakan ini," kata Sofyan.

Kebijakan ketiga adalah, pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Dengan begitu, Indonesia sudah membebaskan visa bagi turis dari 45 negara.

"Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru," sebut Sofyan.

Kebijakan keempat adalah, kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15% untuk Solar. "Impact-nya mengurangi impor Solar cukup besar," ujar Sofyan.

Kelima adalah kewajiban menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. Misalnya batu bara, migas, atau minyak sawit mentah (CPO). Namun, pemerintah memberi pengecualian bagi kontrak-kontrak jangka panjang.

"Jadi jangan khawatir kontrak long term, karena L/C terus diputus kontraknya dan harga turun. Itu tidak akan terjadi. Kalau bisa dibuktikan sebagai kontrak long term, maka akan diberikan pengecualian," terang Sofyan.

Keenam adalah, pembentukan perusahaan reasuransi domestik. Menurut Sofyan, reasuransi adalah salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan.

"Kita sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2 perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional. Salah satu sumber current account deficit adalah reasuransi," jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, paket kebijakan ini akan efektif berlaku sekitar akhir April 2015. "Butuh proses administrasi dan sebagainya, mungkin baru berlaku akhir bulan depan," ujarnya.

Sumber: detikFinance

Ada Masalah dalam Pelayanan Bea Cukai? Hubungi Nomor Ini

Jakarta -Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meluncurkan pusat layanan pelanggan untuk ekspor-impor. Nomor yang bisa dihubungi adalah 1-500-225.

"Kami sudah memiliki contact center. Kita sudah punya nomor telepon khusus, yaitu 1-500-225," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono di kantornya, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Menurut Agung, semua pihak yang terkait dengan pelayanan bea dan cukai bisa menghubungi nomor tersebut. Baik ingin memberi pertanyaan, pemberian saran, serta kritik.

Misalnya untuk pemeriksaan dokumen barang di salah satu pelabuhan di Indonesia. Bila dirasa ada keterlambatan atau hambatan, maka pemilik barang bisa menghubungi nomor tersebut.

"Stakeholders kalau punya pertanyaan, saran, kritik, tidak perlu lagi SMS saya atau direktur lainnya," ujar Agung.

Jam operasional untuk saat ini hanya pada jam kerja, yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki.

Meski demikian, pelayanan tetap akan diberikan secara optimal. Pihak yang berasal dari daerah pun bisa menghubungi nomor ini untuk mendapatkan informasi.

"Jadi Anda bisa telepon dari seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua unit," imbuhnya.

Sumber: detikFinance