Thursday, May 24, 2018

PPh UKM 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 sudah rampung. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.

Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (23/5), dalam Pasal 12 menyatakan bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Dalam berkas itu menyebutkan, WP yang dikenai PPh harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikenai PPh berdasarkan PP ini.

“Dirjen Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa WP bersangkutan dikenai PPh berdasarkan PP ini, berdasarkan permohonan WP,” tulis Pasal 9 ayat (2) PP tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Senin (21/5), menyebutkan bahwa ada jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final UKM ini. Untuk WP Badan, batasnya adalah tiga tahun. Sementara, untuk WP OP, batasnya adalah enam tahun.

Namun demikian, di dalam RPP tersebut jangka waktu yang ditetapkan adalah tujuh tahun bagi WP OP, empat tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, dan tiga tahun bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah mengatakan, sekali WP mengajukan permohonan untuk ikut PP ini, maka jangka waktu akan berlaku, dan selepasnya WP bakal kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan.

“Kalau sudah lewat batas yang ditentukan dalam PP itu nantinya, maka setelah waktu itu berakhir WP tidak bisa lagi menggunakan PP itu. Kembali ke ketentuan umum,” kata Yunirwansyah kepada Kontan.co.id, Senin.

Dengan menghitung pajak menggunakan ketentuan umum atau dengan pembukuan, dalam hal WP merugi maka tidak akan dipajaki. Sebaliknya, dengan tarif pajak final dan menggunakan pencatatan, apabila merugi, maka WP tersebut tetap membayar pajak.

Sumber: kontan.co.id

PPh atas THR Pegawai Negeri Ditanggung Pemerintah

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai swasta akan dipotong oleh pajak penghasilan (PPh). Sedangkan untuk PNS pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah menanggung pajak PPh pada THR PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan ini tertuang pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 yakni pada pasal 3 ayat (6) yang menyebut pemerintah bakal menanggung PPh atas pemberian THR untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, TNI, dan aparat kepolisian.

"Kalau swasta kalau setiap pendapatan itu seharusnya subject pajak," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Dia menyebut pengenaan pajak PPh bagi THR pegawai swasta juga berpatokan pada aturan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berdasarkan aturan, besaran pendapatan yang bebas kena pajak sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

"Kalau penerimaan dari pekerja siapa saja sebenarnya kan tetap tambahan income itu dipajaki, gitu saja. Kalau di atas PTKP," tutup dia.

Dapat diketahui, pemerintah telah menganggarkan THR dan gaji ke-13 untuk PNS sebesar Rp 35,76 triliun atau meningkat 68,9% dibandingkan tahun lalu.

Khusus untuk THR pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 17,88 triliun dengan rincian untuk gaji pokok yang dialokasikan pada THR sebesar Rp 5,24 triliun, untuk tunjangan untuk THR sebesar Rp 5,79 triliun, sedangkan THR untuk pensiunan sebesar Rp 6,85 triliun.

Sumber: detikFinance

Thursday, March 8, 2018

Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% Memberatkan

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebutkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% menjadi jawaban dari keluhan para pelaku usaha selama ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan banyak pelaku UKM yang mengeluhkan tarif PPh final 1% dianggap masih tinggi.

"Kalau yang disampaikan bapak presiden, ke mana-mana kalau 1% itu ketinggian, nah sekarang diturunkan akan menjadi 0,5%, justru itu menjawab itu," kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Sedangkan yang di atas itu mendapatkan tarif normal.

Penurunan tarif pajak PPh final juga akan tertuang dalam PP baru yang merupakan buah hasil revisi PP 46 tahun 2013. Penurunan tarif ini, kata Hestu, agar pelaku UKM lebih banyak lagi yang membayar pajak.

"Kalau masalah tarif 1% itu 2013, sekarang sudah ada perintah atau arahan dari bapak presiden, tujuannya ketika kita melihat, evaluasi lagi 1% mungkin untuk kebanyakan UKM masih memberatkan, bagaimana kalau jualan tapi marginnya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, pedagang eceran kan marginnya 1-2%, makanya kalau 1% dirasa memberatkan kemudian arahan bapak presiden 0,5%, dengan begitu beban pajaknya akan lebih ringan sehingga nanti bisa menjangkau mendapatkan keterlibatan sebagaimana UKM, yaitu membayar pajak," tutup dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keputusan terkait dengan penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% dari yang sebelumnya sebesar 1% dari omzet. Orang nomor satu di Indonesia ini juga meminta aturan tersebut sudah terbit pada akhir Maret 2018.

Sumber: detikFinance

Monday, February 26, 2018

Jokowi Lapor SPT Pajak Via Online

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di Istana Merdeka, Jakarta.

"Hari ini saya melaporkan SPT tahunan pajak melalui e-filling. Dan saya sudah mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya," ujar Jokowi melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menurut Jokowi penyampaian SPT secara elektronik memberikan kemudahan kepada para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Caranya mudah, tidak perlu ke kantor pajak, bisa di mana saja, kapan saja. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, bisa semuanya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT-nya masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Ayo segera laporkan SPT Tahunan Pajak. Ditunggu sampai 31 Maret 2018," ucap Presiden.

Saat melakukan pengisian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017, Presiden didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Kepala KPP Pratama Surakarta Eko Budi Setyono.

Sumber: detikFinance

Wednesday, February 14, 2018

Sri Mulyani ke Pengusaha: Kalau Diganggu Lapor Saya

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada kalangan pengusaha untuk tidak segan melapor ke dirinya jika mendapat pelayanan yang menyimpang dari petugas Kementerian Keuangan. Pernyataan Sri Mulyani tersebut terkait layanan dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

"Sekarang saya sapu seluruh sektor produksi untuk bisa ekspansi. Saya minta Pak Heru (Dirjen Bea Cukai), Pak Robert (Dirjen Pajak) untuk layani masyarakat, dunia usaha dengan baik ya, kalau yang besar kalau diganggu telepon saya ya," kata Sri Mulyani Dialog perkembangan makro fiskal 2017 dan langkah-langkah kebijakan makro fiskal 2018 bersama pengusaha, pengamat ekonomi dan juga pimpinan media di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Pemerintah akan terus melakukan pembenahan terkait dengan fasilitas fiskal yang tersedia, tujuannya untuk menjaga momentum investasi. Di mana, pada kuartal III-2017 dengan pertumbuhan ekonomi 5,06%, investasi berhasil tumbuh di level 7,1%. Hal itu juga yang diharapkan berlanjut pada 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berjanji untuk tidak berburu di kebun binatang dalam merealisasikan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, yang berasal dari pajak Rp 1.424,0 triliun, dan bea cukai Rp 194,1 triliun.

"Jelas tidak berburu di kebun binatang. Seperti masukan yang kita terima hari ini, kita akan selalu open. UU APBN sudah ditetapkan oleh dewan bersama pemerintah. Jadi kita akan lakukan. Namun, seperti yang kita dengarkan semua tadi dari pelaku, kita lihat saja suasananya nanti," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, memang ada sektor yang pertumbuhannya cukup tinggi, dan di sisi lain Kementerian Keuangan tetap melihat keseluruhan secara hati-hati.

"Kita akan tetap lihat petanya dalam tax base kita memang bisa ada kemampuan, ada sektor yang memang struggle karena commodity drop waktu itu dan mulai recover, jadi kita tidak akan one size fix all. Kita akan lihat semuanya, tapi secara hati-hati ingin disampaikan bahwa penerimaan perpajakan dan target dari belanja akan dibuat demikian sehingga APBN bisa jadi pendorong ekonomi, bukan jadi penghalang," tutur Sri Mulyani.

Sumber: detikFinance