Tuesday, August 14, 2018

Penerimaan Negara Capai Rp 994 T hingga Juli, 52% dari Target

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Juli 2018 tercatat Rp 994,4 triliun atau 52,5% dari target anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan tersebut ditopang dari penerimaan perpajakan hingga akhir bulan lalu yang mencapai Rp 760,1 triliun atau 48,2% dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.618 triliun.

Kemudian untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 211 triliun atau 76,6% dari target sebesar Rp 275,4 triliun. Lalu penerimaan hibah sebesar Rp 3,3 triliun atau mencapai tiga kali lipat dibanding target sebesar Rp 1,2 triliun.

"Dari sisi realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2018 sebesar Rp 1.145,7 triliun mencapai 51,6% dari alokasi APBN 2018 Rp 2.220,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA di Gedung DJP, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Dia menambahkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 697 triliun atau 47,9% dari target Rp 1.454,4 triliun. Hal itu terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 375,9 triliun atau 44,4% daari target dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp 321,1 triliun atau 52,9% dari target.

Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 448,6 triliun atau sebesar 58,6% dari target sebesar Rp 706,1 triliun. Terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 412,8 triliun atau 58,5% dari target serta dana desa sebesar Rp 35,9 triliun atau 59,8% dari target sebesar Rp 60 triliun.

Kemudian Kementerian Keuangan juga mencatat defisit anggaran hingga akhir Juli 2018 sebesar Rp 151,3 triliun atau 1,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 210 triliun atau 1,55% terhadap PDB.

"Defisit anggaran sampai akhir Juli ini 1,02%, lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.

Sumber: detikFinance

Monday, August 6, 2018

Cerita Sri Mulyani yang Malu Rasio Pajak RI Cuma 11%

Jakarta - Rasio pajak atau tax ratio Indonesia dinilai masih rendah. Periode 2017 tax ratio Indonesia tercatat masih 10,78%.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rembuk Pajak menceritakan saat ini memang masih banyak masalah perpajakan di Indonesia.

Dia menceritakan saat dirinya menjabat sebagai managing director di World Bank, ia sempat membandingkan rasio pajak sejumlah negara mulai dari negara yang berpendapatan rendah, menengah hingga pendapatan tinggi.

"Saya membandingkan untuk low income countries, middle income, dan high income untuk rasio pajaknya. Dan 11% (tax ratio Indonesia) itu rendah," ujar Sri Mulyani dalam keynote speech di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Dia menyampaikan dirinya juga mendiskusikan tentang batasan rasio pajak yang ideal adalah 15%.

"Treshold ratio pajak itu standarnya 15%. Waktu saya pulang ke Indonesia, tax ratio-nya di bawah 12%. Kan saya malu kalau cerita sama teman-teman saya di world bank. Kita juga tidak bisa bilang tax ratio-nya bagus," jelas dia.

Namun Sri Mulyani menyampaikan saat ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan seluruh masalah terkait pajak di Indonesia. Menurut dia ada beberapa hal yang menjadi masalah utama dalam perpajakan.

Pertama terkait masalah organisasi, sumber daya manusia, penerimaan, data proses, sistem IT. Namun masalah-masalah ini bukan berarti pemerintah harus berhenti dan membenahi.

"Masalah ini harus kita sama-sama perbaiki. Bukan berarti kita libur dulu ya, terus kita benahi," ujarnya.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan penerimaan sampai semester I-2018 sebesar Rp 581,5 triliun dari target Rp 1.424,0 triliun.

Dapat diketahui, target penerimaan negara dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun yang terdiri dari pajak Rp 1.424,0 triliun, bea dan cukai sebesar Rp 194,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,4 triliun, dan hibah Rp 1,2 triliun.

Sumber: detikFinance

Malam-malam, Sri Mulyani Ngobrol soal Pajak Bareng Bankir

Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati hari ini menjadi pembicara kunci pada acara Rembug Pajak Nasional di Kementerian Keuangan.

Acara ini adalah diskusi dengan tema "Mendorong Kepatuhan Perpajakan untuk Percepatan Pembangunan". Berdasarkan pantauan detikFinance, Senin (6/8/2018), tampak hadir di antaranya Dirjen Pajak Robert Pakhpahan, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan.

Lalu adapula Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Haru Koesmahargyo, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari, hingga Direktur Utama Adaro Boy Tohir.

Sri Mulyani tiba di gedung Dhanapala pukul 19,45 WIB. Mantan direktur Bank Dunia ini mengenakan kemeja abu-abu bermotif kain etnik yang ia gunakan sejak acara siang tadi.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan penerimaan sampai semester I-2018 sebesar Rp 581,5 triliun dari target Rp 1.424,0 triliun.

Dapat diketahui, target penerimaan negara dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun yang terdiri dari pajak Rp 1.424,0 triliun, bea dan cukai sebesar Rp 194,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,4 triliun, dan hibah Rp 1,2 triliun.

Sumber: detikFinance

Sri Mulyani: Kita Negara Paling Kompleks Aturan Perpajakannya

Jakarta - Teknologi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki sistem IT supaya lebih canggih dan mudah digunakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan nantinya jika sistem IT sudah canggih pengecekan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa lebih mudah.

"Nanti kalau sudah canggih sistemnya, tinggal sebut NPWP pak Robert (Dirjen Pajak) bisa mengecek lewat HP nya," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Sri Mulyani mengaku gembira, saat ini kesadaran wajib pajak masyarakat Indonesia semakin meningkat. Ini tercermin dari jumlah pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang terus bertambah. Namun memang masih ada sejumlah kendala dalam perpajakan Indonesia seperti aturan yang cukup rumit.

"Dalam sebuah studi, bahwa kita (Indonesia) adalah salah satu negara yang paling kompleks dalam peraturan perpajakannya," imbuh dia.

Dia menyampaikan, beberapa waktu lalu ia menghadiri G20 di Buenos Aires Argentina dan ia mengajak Dirjen Pajak untuk ikut serta. Hal tersebut dilakukan karena banyak pembahasan yang harus diketahui.

"Dirjen Pajak harus mendengarkan sendiri pembahasan ekonomi update, trade war dan semua menteri bisa berbicara banyak. Saya senang setelah acara itu pak Robert catatannya banyak," ujarnya.

Tahun ini Direktorat Jenderal Pajak menganggarkan Rp 3,1 triliun untuk pembangunan sistem teknologi informasi pajak atau core tax system.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, pembangunan system ini sejalan dengan reformasi perpajakan yang lagi dilakukan pemerintah. Robert menyebut, anggaran Rp 3,1 triliun ini nantinya digunakan untuk membeli software system, yang dapat memeberikan informasi perpajakan hingga membangun sistem perpajakan yang lebih canggih.

"Core tax untuk kebutuhan IT pajak, akan dibangun 3,5-4 tahun ke depan, total pengadaan multiyears 7 tahun," kata Robert.

Sumber: detikFinance

Tuesday, July 17, 2018

Realisasi penerimaan pajak semester I 2018 Rp 571 T

Jakarta - Realisasi penerimaan perpajakan sepanjang semester I tahun 2017 ini atau sampai dengan 30 Juni 2017 mencapai Rp 571,9 triliun atau naik 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini disampaikan oleh pemerintah dalam penyampaian penjelasan pokok-pokok APBN-P 2017 kepada DPR RI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dengan realisasi tersebut, sulit untuk menopang target pertumbuhan 16,6% seperti target dalam APBN 2017.

Dari situasi itu, pemerintah mengajukan bahwa untuk APBN-P 2017, pertumbuhan penerimaan perpajakan 12,9%. Itu berarti turun Rp 50 triliun dari APBN 2017.

Dengan begitu, pemerintah membidik penerimaan perpajakan 2017 menjadi Rp 1.458,9 triliun dari target APBN 2017 yang sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Namun, Darmin bilang, angka yang dipatok pemerintah tersebut masih lebih tinggi dari pencapaian di 2016 serta pertumbuhan sejak tahun 2012. Dengan demikian, masih ada pertumbuhan meski tidak 16%.

“Angka ini (16,6%) kalau dibandingkan dengan realisasi semester I kelihatannya sulit untuk dicapai karena pada semester I pencapaiannya kenaikannya hanya 9,6%,” katanya dalam Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (6/7).

Darmin melanjutkan, perubahan ini dilakukan lantaran pemerintah lebih senang diturunkan daripada tetap tinggi namun kemudian terpaksa dipotong. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penurunan target itu benar-benar dihitung beradsarkan kemampuan realisasi yang telah terjadi selama semester I.

“Penurunan target ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan target yang lebih realistis,” ucapnya.

Darmin melanjutkan, untuk dapat menopang pencapaian target pajak, pemerintah mengandalkan perluasan basis pajak berdasarkan harta deklarasi program tax amnesty.

“Mau tidak mau kita harus menggenjot reformasi di bidang perpajakan. Sekarang barangkali sekurang-kurangnya ada dua hal. Pertama yang sifatnya jangka menengah adalah reformasi IT Ditjen Pajak. Namun jangka pendek adalah menyempurnakan metode untuk mengefektifkan pengumpulan pajak,” ujarnya.

Menurut Darmin, reformasi dalam sisi IT Ditjen Pajak sendiri masih perlu setahun atau dua tahun lagi hingga mulai terlihat dampaknya terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pasalnya, saat ini perbaikan tersebut belum berjalan dan masih dalam tahap pengadaan.

Sumber: kontan.co.id