Thursday, January 18, 2018

Realisasi Repatriasi Rp 138 T, Sisanya Bakal Kena Sanksi

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebutkan, bagi peserta tax amnesty khususnya yang tidak merealisasikan komitmen repatriasi akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, yakni denda tarif 200%. Batasan untuk melakukan repatriasi ditetapkan sampai 31 Desember 2017.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, dari target repatriasi Rp 147 triliun baru Rp 138 triliun yang tercatat oleh Ditjen Pajak.

"Ada selisih Rp 9 triliun, sedang kita telusuri siapa," kata Robert di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Penindakan bagi wajib pajak (WP) pemilik Rp 9 triliun ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

"Akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan di aturannya sudah ada, kami menunjukkan bahwa kita tahu," tambah dia.

Meski sudah mengetahui siapa saja pemilik dana Rp 9 triliun. Robert mengaku, hal tersebut tidak bisa diungkapkan dan akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi.

"Nanti kita akan tindak lanjut, nanti kita panggil saja, aturannya sudah ada, kita tahu itu belum masuk," papar dia.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, dana repatriasi para WP yang ikut tax amensty ini harus dilaporkan dalam SPT Tahunan yang terakhir disampaikan pada 31 Maret 2018 untuk orang pribadi.

"Ketentuannya WP yang ikut TA termasuk yang repatriasi dalam SPT Tahunan 2017 yang disampaikan 31 Maret itu harus melampirkan data itu, janji repatriasi berapa yang dilampirkan berapa, dari situ kita tahu finalnya. Data sementara sudah punya tapi menunggu juga dari WP untuk melaporkan," kata Hestu.

Dia juga menuturkan, denda tarif 200% merupakan implementasi aturan yang sudah ada.

"Iya, untuk yang benar-benar tidak repatriasi, ya kita ikuti aturan saja," tukas dia.

Sumber: detikFinance

Pedagang Toko Online Bakal Diitarik PPN dan PPh

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan membuat aturan pajak untuk para pelaku e-commerce. Nantinya, para pelaku tersebut akan diminta menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah mengatakan bahwa para pelaku e-commerce akan diminta setor PPn dan PPh.

"Ada PPn, ada PPh," kata Yunirwansyah di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Oleh karena itu, kata Yunirwansyah pihaknya akan membuat aturan e-commerce dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sendiri. Hal tersebut dilakukan guna memajaki pelaku e-commerce.

Nantinya, dalam penyetoran pajak tersebut pihaknya akan bekerjasama dengan marketplace. Di sana marketplace bertindak sebagai penyetor pajak pelaku e-commerce.

"Iya sendiri (aturan PMK). Makanya disebut penyetor bukan pemungut. Si marketplacenya jadi penyetor. Kalau online kan enggak ada tokonya, kita minta tolong marketplace," sambungnya.

Sederhanannya, aturan terkait pajak e-commerce akan terbit dalam aturan PMK yang baru dan tidak bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, pajak UMKM bersifat final sebesar 1% dan berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Sementara itu, terkait tarif pajak, pihaknya masih dalam perundingan. Ia pun memberi contoh perhitungan tarif yang akan ditetapkan.

"Iya kita bikin PPn X persen, PPh X persen kan gitu yang kita pakai," tutupnya.

Sumber: detikFinance

Tuesday, January 2, 2018

Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%.

Hal itu diungkapkan pada saat konferensi pers terkait dengan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2017).

"Pajak mencapai 91% ini pertama kali sejak 2 tahun terakhir yang hanya 83%," kata Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun. Jika dibandingkan 2016 maka tumbuh 4,3%, dan kalau menghilangkan komponen tax amnesty tumbuh 12,4%.

"Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P," tambah dia.

Dari total penerimaan perpajakan Rp 1.339,8 triliun, dari sektor pajak saja telah mencapai Rp 1.147,59 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Di mana, untuk PPh migas mencapai Rp 50,3 triliun atau 120,4% dari target Rp 41,8 triliun, dan untuk pajak non migas mencapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari target Rp 1.241,8 triliun.

Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, untuk penerimaan pajak non migas yang mencapai Rp 1.097,2 triliun, terdiri dari PPh non migas Rp 595,3 triliun atau 80,2% dari target Rp 742,2 triliun. Pajak Pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp 478,4 triliun atau 100,6% dari target Rp 475,5 triliun.

Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) telah mencapai Rp 16,8 triliun atau 108,9% dari target Rp 15,4 triliun. Dan untuk pajak lainnya Rp 6,7 triliun atau 77,5% dari target Rp 8,7 triliun.

"Penerimaan PPN 2017 mencapai lebih 100,6%, lebih dari 100%. Tahun 2016 PPn itu hanya 86%, 2016 gross negatif 2,7%, tahun 2017 itu tumbuh 16%. Ini menunjukkan penerimaan perpajakan tren yang makin sehat, dan ini menopang APBN kita," papar dia.

Sedangkan untuk penerimaan Bea dan Cukai, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, realisasinya di atas 100% dan menjadi pertama kali sejak tiga tahun yang lalu.

Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7% dari target Rp 189,1 triliun. Di mana cukai sebesari Rp 153,3 triliun atau 100,1% dari target Rp 153,2 triliun, bea masuk Rp 35,0 triliun atau 105,1% dari target Rp 33,3 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 4,0 triliun atau 149,9% dari target Rp 2,7 triliun.

"Penerimaan kepabeanan dan cukai, bea dan cukai mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7%, ini capaian pertama sejak 3 tahun yang lalu melebihi target APBN," pungkas dia.

Sumber: detikFinance

Monday, January 1, 2018

12 Kanwil DJP Catat Penerimaan 2017 di Atas 90%

Jakarta - Sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) dari 33 Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di seluruh Indonesia tercatat telah membukukan realisasi penerimaan pajak di atas 90% dari total penerimaan yang ditargetkan.

Berdasarkan data penerimaan per tanggal 30 Desember pukul 11.00 yang diterima KONTAN, ada 12 Kanwil yang pencapaiannya di atas 90%. Kanwil yang paling besar pencapaiannya adalah Kanwil Pajak Banten dan Kanwil Pajak Jawa Timur III yang berhasil mencatat penerimaan masing-masing 102,01% dan 101,31% dari target.

Dari data tersebut, Ditjen Pajak secara keseluruhan mencatatkan penerimaan sebesar 89,26% dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun. Artinya, penerimaan pajak per tanggal 30 Desember tersebut sekitar Rp 1.145 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mendengarkan laporan hasil kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Sabtu (30/12) mengatakan bahwa data mengenai penerimaan pajak masih akan dihitung hingga 2017 berakhir. Rencananya, hasil penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 akan diumumkan langsung olehnya pada Selasa, 2 Januari 2018.

“Lima KPP hampir mendekati 100%, yaitu dari 99% sampai 99,9%,” katanya.

Ia juga menyebut ada 18 KPP dengan posisi realisasi penerimaan pajaknya di atas 95% hingga 98,9%. Dan ada 51 KPP dengan realisasi penerimaan pajak mencapai 90% hingga 94,9 persen.

"Kebanyakan (KPP) di Pulau Jawa, beberapa daerah ada yang 70%, 80% (dari target), dan di atas 90%,” ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan, estimasi shortfall pajak ada di kisaran Rp 110 triliun sampai Rp 130 triliun. Bila shortfall yang terjadi adalah di kisaran Rp 110 triliun sampai Rp 130 triliun, maka penerimaan pajaknya ada di kisaran Rp 1.153,6 triliun sampai Rp 1.173,6 triliun atau 89,8% sampai 91,4% dari target dalam APBNP 2017.

Sumber: kontan.co.id

Saturday, December 30, 2017

Arab Saudi dan UEA Mulai Tarik Pajak 5% Mulai Awal 2018

Jakarta - Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) bakal menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun 2018 mendatang. Penerapan itu seiring dengan turunnya harga minyak dunia di negara-negara timur tengah.

Pada tanggal 1 Januari 2018 mendatang, Arab Saudi dan UEA akan mulai menerapkan PPN dengan tarif 5% untuk sejumlah barang, seperti makanan, pakaian, barang elektronik dan bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, dan pemesanan hotel.

Walau dikenakan tarif PPN 5%, namun besaran pajak tersebut masih jauh lebih rendah dibanding tarif PPN rata-rata negara Eropa, yakni sebesar 20%.

Ada beberapa pengecualian untuk barang-barang atau jasa yang nilainya tinggi, seperti penjualan real estate, beberapa jenis pengobatan, tiket pesawat dan uang sekolah.

UEA juga akan mengenakan pajak untuk pendidikan tinggi. Biaya-biaya sekolah tambahan yang harus dibayarkan orang tua untuk seragam, buku-buku, dan makan siang, juga akan dikenakan pajak. Pajak juga akan dikenakan kepada biaya agen perantara real estate untuk penyewa dan pembeli.

Penerapan PPN ini dinilai akan menjadi salah satu cara guna mendorong penerimaan negara dari sektor pajak di negara tersebut. Pasalnya, selama ini Arab Saudi dan UEA disebut sebagai negara surga pajak karena bebas dari PPN.

Sementara itu, Arab Saudi baru-baru ini juga mengumumkan anggaran terbesar dalam sejarahnya, dengan rencana untuk menghabiskan 978 miliar riyal ($ 261 miliar) pada tahun fiskal ini karena pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan dari pengenalan PPN dan berencana untuk mengurangi subsidi. Meski begitu, Arab Saudi menghadapi defisit anggaran hingga setidaknya 2023.

Dana Moneter Internasional telah merekomendasikan negara-negara pengekspor minyak di Teluk memperkenalkan pajak sebagai satu cara untuk meningkatkan pendapatan non-minyak. IMF juga merekomendasikan negara-negara Teluk untuk memperkenalkan atau memperluas pajak atas keuntungan bisnis.

Direktur IMF Mideast Jihad Azour mengatakan bahwa penerapan PPN merupakan bagian dari reformasi pajak jangka panjang untuk membantu negara-negara timur tengah mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan minyak.

"Ini adalah sesuatu yang akan memungkinkan pemerintah untuk melakukan diversifikasi pendapatan," katanya seperti dikutip dalam Hareetz.com, Sabtu (30/12/2017).

Sejalan dengan rekomendasi IMF, Arab Saudi dan UEA pada musim panas ini memberlakukan pajak 100% untuk produk tembakau dan minuman energi, dan pajak 50 % untuk minuman ringan.

Sumber: detikFinance