Friday, August 4, 2017

Begini Cara Pemerintah Menyisir Potensi Pajak Bisnis Online

Jakarta - Media sosial saat ini menjadi salah satu ladang penghasilan bagi masyarakat. Namun, belum ada catatan yang pasti berapa potensi pajak yang bisa diperoleh dari bisnis online.

Lantas, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui potensi pajak dari bisnis online? Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, upaya yang pertama harus dilakukan dengan mendata jumlah pelaku bisnis online.

"Tapi kita bawa dulu semuanya pada level of playing field yang sama, pendataan itu jadi sangat penting, mungkin kita akan minta ke BPS (Badan Pusat Statistik), memperbaiki mekanisme pengumpulan data dengan menangkap transaksi online, dalam PDB maupun dalam konsumsi," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Usai mendata, kata Bambang, maka pemerintah akan dengan mudah mencatat potensi pajak dari setiap transaksi jual beli secara online.

"Yang penting tercatat dulu di statistik, bagaimana kegiatan online ini masuk dalam sektor formal. Jangan kemudian online ini berkepanjangan jadi informal, di sektor-sektor ini harus ada penegasan mengenai posisi online," jelas Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah mendukung e-commerce berkembang, apalagi pelakunya kebanyakan generasi muda.

"Yang penting adalah pencatatan statistik yang bisa diandalkan dan memang sesuai prinsip keseimbangan dalam persaingan, dan perlu juga kewajiban membayar pajak. Saya melihat itu, bukan bagaimana cara kita menertibkan online dan memajaki," tutur mantan Menteri Keuangan itu.

Sumber: detikFinance

Thursday, July 20, 2017

Gaji Bebas Pajak Rp 4,5 Juta/Bulan, Penerimaan Negara Hilang Rp 20 T

Jakarta - Pemerintah telah merelakan penerimaan negara dari sektor pajak hilang sebesar kurang lebih Rp 20 triliun, pasca ditetapkannya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) alias gaji meningkat 100% lebih sejak 2 tahun yang lalu.

Sejak 2015, pemerintah melakukan penyesuaian besaran gaji bebas pajak menjadi Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan dari yang sebelumnya Rp 24,3 juta per tahun atau Rp 2,02 juta per bulan.

Sejak 2016, pemerintah menaikkan kembali besaran PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan penyesuaian besaran PTKP mengakibatkan sekitar 3,6 juta wajib pajak (WP) hilang dari catatan basis pajak Indonesia.

"Sehingga tidak ada pembayaran pajaknya lagi dan penerimaan PPh Pasal 21 berkurang lebih dari Rp 20 triliun tahun ini," kata Hestu kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Saat ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta Ditjen Pajak melakukan kajian penyesuaian terhadap besaran PTKP. Dia menganggap besaran gaji bebas pajak yang ditetapkan Indonesia selain menggerus basis pajak juga berdampak terhadap realisasi penerimaan, bahkan besaran PTKP Indonesia menjadi salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara.

Kajian penyesuaian besaran gaji bebas pajak masih belum ditentukan berdasarkan apa. Namun, belakangan ini muncul bahwa PTKP akan disesuaikan dengan UMP/UMR di masing-masing daerah se Indonesia. Pasalnya, kebijakan PTKP yang saat ini berlaku secara nasional.

Hestu memastikan, sesuai dengan sejarah penetapan besaran PTKP selama ini pemerintah belum pernah melakukan penurunan.

"Namun demikian kami melihat perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan formulasi yang tepat untuk penerapan PTKP ke depannya, apakah berdasarkan UMP, atau kenaikan berdasarkan inflasi atau yang lainnya. Hal ini tentunya harus dibahas dengan BKF Kemenkeu, jadi bukan berarti PTKP akan diturunkan sekarang ya. Paling tidak, kami berharap untuk saat ini tidak ada kenaikan PTKP lagi," tukas dia.

Sumber: detikFinance

Saturday, July 15, 2017

Alasan Ditjen Pajak Sasar Orang yang Sudah Ikut Tax Amnesty

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemeriksaan tahun pajak berjalan dilakukan kepada seluruh Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi dan badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemeriksaan diprioritaskan kepada WP yang memang nakal.

Pemeriksaan dilakukan kepada WP yang sudah ikut maupun tidak program pengampunan pajak atau tax amnesty. Khusus WP yang sudah ikut tax amnesty akan dilakukan pemeriksaan jika memang terbukti nakal.

"Mereka memanfaatkan tax amnesty hanya supaya tidak diperiksa tahun 2015 dan sebelumnya. WP ini juga tidak berubah perilakunya untuk tahun 2016 sampai sekarang," kata Hestu kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Dia mencontohnya, adalah pengusaha kena pajak (PKP) pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Pengusaha ini ikut tax amnesty hanya untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penyidikan pajak periode 2015 ke belakang.

Pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak saat ini ditujukan atas tindakan tidak jujur dalam melaporkan kewajibannya.

"Terdapat indikasi mereka tetap melakukan itu di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ini yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan" tambahnya.

Hestu berharap, dengan adanya pemeriksaan yang gencar kepada para penunggak pajak, para WP yang sudah ikut tax amnesty berkomitmen untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

"Dipastikan tidak akan diperiksa tahun 2016. WP tersebut hanya akan diperiksa apabila terdapat harta yang tidak diungkapkan dalam SPH TA," katanya.

Oleh karenanya, Ditjen Pajak menyarankan agar WP yang sudah ikut program tax amnesty dapat memegang komitmennya untuk menjadi warga negara Indonesia yang patuh.

"Apabila masih terdapat ketidakbenaran dalam kewajiban pajak untuk masa pajak atau tahun pajak 2016 dan 2017 ini, agar segera melakukan pembetulan SPT," tutupnya.

Sumber: detikFinance

Thursday, June 15, 2017

Dirombak Sri Mulyani, Begini Skema Gaji Pegawai Pajak

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa skema baru pemberian tunjangan kinerja pegawai pajak dalam waktu dekat akan disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Perpres.

Perpres ini juga akan mengganti aturan pemberian tunjangan kinerja pegawai pajak yang sebelumnya tertuang pada Perpres Nomow 37 Tahun 2015.

Lalu bagaimana perbedaan skema lama dengan yang baru ?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemberian tunjangan kinerja dengan aturan yang berlaku sekarang ini disesuaikan dengan capaian penerimaan pajak pada akhir tahun.

"Skema yang lama disamaratakan, kalau tidak mencapai target, semua dipotong," kata Hestu kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Dia mencontohkan, capaian penerimaan pajak pada 2015 hanya sebesar 82% dari target yang telah ditetapkan, maka semua pegawai dipotong sebesar 20%, sehingga tunjangan kinerja yang didapatkan pegawai pajak di 2016 hanya sebesar 80%.

Untuk skema baru, Hestu menyebutkan, akan diberikan sesuai pada kinerja masing-masing unit atau individu pegawai di tahun sebelumnya, dan tidak disamaratakan.

Misalnya, kata Hestu, pegawai yang kinerjanya tidak baik akan dipotong tunjangannya, sebaliknya pegawai yang kinerjanya baik malah bisa mendapatkan kenaikkan tunjangan di tahun berikutnya.

"Jadi reward and punishment akan diterapkan dalam skema pemberian tunjangan untuk setiap pegawai," tutup dia.

Sumber: detikFinance

Monday, June 12, 2017

Peringatan Keras Sri Mulyani ke Petugas Pajak Soal OTT KPK

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan keras kepada para petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) soal korupsi, khususnya operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal itu merusak kepercayaan orang Indonesia sebagai pembayar pajak.

"Saya minta ini tidak ada lagi OTT," ungkap Sri Mulyani saat berbincang dengan media di Kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, satu orang petugas pajak yang tertangkap oleh KPK maka dianggap sebagai simbol dari Ditjen Pajak. Banyak masyarakat pun akan menyalahkan Ditjen Pajak dengan kemudian mengambil langkah untuk tidak membayar pajak.

"Itu sangat repot. Satu saja OTT, orang tidak akan membedakan satu orang itu dengan ribuan lainnya yang tidak berbuat apa-apa," jelasnya.

Agar kepercayaan tidak hilang, Sri Mulyani mengambil langkah salah satunya dengan memastikan jalannya reformasi perpajakan. Masyarakat harus tahu bahwa petugas pajak menjalankan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami harus pastikan jalani UU dulu," tegas Sri Mulyani.

Rasio pajak sekarang tercatat masih 10,3%, realisasi yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Artinya, kata Sri Mulyani ekonomi nasional hanya ditopang oleh sebagian kecil dari masyarakat di Indonesia. Terbukti ketika program pengampunan pajak alias tax amnesty dijalankan, ada harta yang dilaporkan setidaknya 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi pajak dari republik ini yang kita kumpulkan selama ini hanya yang saya tahu datanya, wajib pajak yang sudah dipotong langsung dan kemudian sebagian besar pelaku ekonomi dalam kelas top," paparnya.

Sri Mulyani meyakini masih ada masyarakat yang menjadi penumpang gelap. Jadi memanfaatkan fasilitas negara ini, seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur, akan tetapi tidak membayar pajak dengan benar. " Mau dari sisi manapun, kita biarkan ekonomi kita ditanggung oleh sebagian saja," tukasnya.

Sumber: detikFinance