Wednesday, September 13, 2017

Sri Mulyani dan Penulis Ngobrol soal Pajak, Satupena: Muncul Harapan Baru

Jakarta - Pertemuan dialog perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pajak (Ditjen Pajak) Republik Indonesia di kantornya semalam berlangsung hampir 2,5 jam lamanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak bersama jajaran, serta ratusan penulis dan pelaku seni kreatif Tanah Air berkumpul membicarakan pajak profesi.

Ketua Persatuan Penulis Indonesia (Satupena) Nasir Tamara ditemui usai dialog perpajakan mengatakan usai pertemuan tersebut muncul harapan baru. "Tadi Bu Menteri sudah membuka diri dan mengatakan untuk mengubahnya tak bisa seketika," kata Nasir Tamara ditemui di Aula Cakti Budhi Kantor Pusat Ditjen Pajak, Rabu (13/9) malam.

Di atas panggung saat sesi tanya jawab berlangsung, lanjut Nasir, Sri Mulyani juga meminta kepada jajarannya agar meladeni dan melayani berbagai kasus.

"Tadi juga disebutkan kan banyak banget kasus bayar berlebih tapi kan kalau ditagih petugas pajak mempersulit. Studi kasus ada anggota kita Evelyn Ghozali yang biasa menggambar buat buku anak dia klaim bayar berlebihnya. Tapi malah dibilang udahlah relain saja buat negara," cerita Nasir.

Penulis heksalogi 'Supernova' Dee Lestari yang juga anggota dari Satupena sejak keluar tulisan Tere Liye juga turut bersuara. Dia beranggapan pajak profesi penulis masih mencekik dan dinilai lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya.

"Pertemuan kali ini sudah pasti general tapi lebih kepada mendengarkan dan menunjukkan komitmen bakal ada perubahan yang lebih baik lagi. Perubahan seperti apa kita butuh yang lebih spesifil lagi dan ada pembahasan yang lebih teknis ke depannya. Tapi pertemuan ini sudah jadi niat baiklah," tutur Dee Lestari.

Pertemuan dialog perpajakan yang digelar semalam bermula dari status Tere Liye di akun Facebook. Dia menyatakan berhenti menerbitkan buku-buku fisiknya lewat Republika Penerbit dan Gramedia Pustaka Utama karena tingginya pajak penulis.

Tulisan 'Selalu Ada Jalan Keluarnya' yang ditulisnya langsung viral dan direspons Kementerian Keuangan dam Ditjen Pajak. Tere Liye sendiri tidak menghadiri dialog perpajakan karena berada di Yogyakarta.

Sumber: detikhot

Usai Dialog Perpajakan, Dee Lestari Ingin Pajak Profesi Penulis Tetap Direvisi

Jakarta - Tingginya pajak profesi penulis yang mencekik penulis Tanah Air membuat satu per satu penulis bersuara. Setelah Tere Liye dan Asma Nadia, Dewi Lestari atau akrab disapa Dee pun berpikiran yang sama dengan mereka.

Aturan pajak penulis yang saat ini mendera, lanjut Dee, memang sudah lebih baik dari sebelumnya. Pendapatan bruto atau kotor dari penulis berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) kini angkanya menjadi 50% yang tadinya 100%.

Angka norma 50% menurut Dee Lestari masih bisa direvisi. " Itu masih bisa karena menurut saya kan skemanya masih dibundle dengan pekerja seni lain. Norma atau NPPN itu bisa berkembang mengikuti perubahan zaman, jadi seharusnya tidak akan menambah kompleksitas peraturan pemerintah," kata Dee Lestari usai mengikuti dialog perpajakan di Aula Cakti Bhakti Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta Pusat, Rabu (13/9) malam.

Selama ini aturan NPPN penulis masih jadi satu dengan pekerja seni lain. Seharusnya pula kategori penulis dikategorikan kembali, ada penulis boga, fiksi, travel, dan genre-genre lainnya.

Dengan angkat suaranya Dee Lestari tentang pajak penulis, baginya bukan seseorang mengeluarkan modal apa saja lalu berapa pajak yang ditetapkan. Namun membicarakan ulang pajak profesi lebih kepada pemeliharaan profesi.

"Contohnya saja menulis buku 10 tahun, pendapatan juga jarang-jarang. Daripada dibundle satu dengan seniman lebih baik dikhususkan. Kalau ada harapan ke depan kita bisa punya kategori khusus yang merefleksikan pendapatan dan produksi kami," tutur Dee.

Meski begitu, saat sesi dialog Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak bisa mengubah aturan sekejap saja. "Ada hal yang mungkin tidak bisa kami ubah seketika. Kalau aspirasi masyarakat sebegitu kuatnya, kami ubah tapi ada prosesnya," tegas Sri Mulyani.

Sumber: detikhot

Friday, August 4, 2017

Begini Cara Pemerintah Menyisir Potensi Pajak Bisnis Online

Jakarta - Media sosial saat ini menjadi salah satu ladang penghasilan bagi masyarakat. Namun, belum ada catatan yang pasti berapa potensi pajak yang bisa diperoleh dari bisnis online.

Lantas, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui potensi pajak dari bisnis online? Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, upaya yang pertama harus dilakukan dengan mendata jumlah pelaku bisnis online.

"Tapi kita bawa dulu semuanya pada level of playing field yang sama, pendataan itu jadi sangat penting, mungkin kita akan minta ke BPS (Badan Pusat Statistik), memperbaiki mekanisme pengumpulan data dengan menangkap transaksi online, dalam PDB maupun dalam konsumsi," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Usai mendata, kata Bambang, maka pemerintah akan dengan mudah mencatat potensi pajak dari setiap transaksi jual beli secara online.

"Yang penting tercatat dulu di statistik, bagaimana kegiatan online ini masuk dalam sektor formal. Jangan kemudian online ini berkepanjangan jadi informal, di sektor-sektor ini harus ada penegasan mengenai posisi online," jelas Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah mendukung e-commerce berkembang, apalagi pelakunya kebanyakan generasi muda.

"Yang penting adalah pencatatan statistik yang bisa diandalkan dan memang sesuai prinsip keseimbangan dalam persaingan, dan perlu juga kewajiban membayar pajak. Saya melihat itu, bukan bagaimana cara kita menertibkan online dan memajaki," tutur mantan Menteri Keuangan itu.

Sumber: detikFinance

Thursday, July 20, 2017

Gaji Bebas Pajak Rp 4,5 Juta/Bulan, Penerimaan Negara Hilang Rp 20 T

Jakarta - Pemerintah telah merelakan penerimaan negara dari sektor pajak hilang sebesar kurang lebih Rp 20 triliun, pasca ditetapkannya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) alias gaji meningkat 100% lebih sejak 2 tahun yang lalu.

Sejak 2015, pemerintah melakukan penyesuaian besaran gaji bebas pajak menjadi Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan dari yang sebelumnya Rp 24,3 juta per tahun atau Rp 2,02 juta per bulan.

Sejak 2016, pemerintah menaikkan kembali besaran PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan penyesuaian besaran PTKP mengakibatkan sekitar 3,6 juta wajib pajak (WP) hilang dari catatan basis pajak Indonesia.

"Sehingga tidak ada pembayaran pajaknya lagi dan penerimaan PPh Pasal 21 berkurang lebih dari Rp 20 triliun tahun ini," kata Hestu kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Saat ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta Ditjen Pajak melakukan kajian penyesuaian terhadap besaran PTKP. Dia menganggap besaran gaji bebas pajak yang ditetapkan Indonesia selain menggerus basis pajak juga berdampak terhadap realisasi penerimaan, bahkan besaran PTKP Indonesia menjadi salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara.

Kajian penyesuaian besaran gaji bebas pajak masih belum ditentukan berdasarkan apa. Namun, belakangan ini muncul bahwa PTKP akan disesuaikan dengan UMP/UMR di masing-masing daerah se Indonesia. Pasalnya, kebijakan PTKP yang saat ini berlaku secara nasional.

Hestu memastikan, sesuai dengan sejarah penetapan besaran PTKP selama ini pemerintah belum pernah melakukan penurunan.

"Namun demikian kami melihat perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan formulasi yang tepat untuk penerapan PTKP ke depannya, apakah berdasarkan UMP, atau kenaikan berdasarkan inflasi atau yang lainnya. Hal ini tentunya harus dibahas dengan BKF Kemenkeu, jadi bukan berarti PTKP akan diturunkan sekarang ya. Paling tidak, kami berharap untuk saat ini tidak ada kenaikan PTKP lagi," tukas dia.

Sumber: detikFinance

Saturday, July 15, 2017

Alasan Ditjen Pajak Sasar Orang yang Sudah Ikut Tax Amnesty

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemeriksaan tahun pajak berjalan dilakukan kepada seluruh Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi dan badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemeriksaan diprioritaskan kepada WP yang memang nakal.

Pemeriksaan dilakukan kepada WP yang sudah ikut maupun tidak program pengampunan pajak atau tax amnesty. Khusus WP yang sudah ikut tax amnesty akan dilakukan pemeriksaan jika memang terbukti nakal.

"Mereka memanfaatkan tax amnesty hanya supaya tidak diperiksa tahun 2015 dan sebelumnya. WP ini juga tidak berubah perilakunya untuk tahun 2016 sampai sekarang," kata Hestu kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Dia mencontohnya, adalah pengusaha kena pajak (PKP) pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Pengusaha ini ikut tax amnesty hanya untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penyidikan pajak periode 2015 ke belakang.

Pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak saat ini ditujukan atas tindakan tidak jujur dalam melaporkan kewajibannya.

"Terdapat indikasi mereka tetap melakukan itu di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ini yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan" tambahnya.

Hestu berharap, dengan adanya pemeriksaan yang gencar kepada para penunggak pajak, para WP yang sudah ikut tax amnesty berkomitmen untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

"Dipastikan tidak akan diperiksa tahun 2016. WP tersebut hanya akan diperiksa apabila terdapat harta yang tidak diungkapkan dalam SPH TA," katanya.

Oleh karenanya, Ditjen Pajak menyarankan agar WP yang sudah ikut program tax amnesty dapat memegang komitmennya untuk menjadi warga negara Indonesia yang patuh.

"Apabila masih terdapat ketidakbenaran dalam kewajiban pajak untuk masa pajak atau tahun pajak 2016 dan 2017 ini, agar segera melakukan pembetulan SPT," tutupnya.

Sumber: detikFinance