Wednesday, November 21, 2018

Ini 7 Insentif Pajak yang akan Diobral oleh Jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas membahas kebijakan seputar investasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018). Dalam rapat, Jokowi memberi arahan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap insentif perpajakan demi menarik investasi.

Insentif yang sudah diberikan Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, apabila dilihat dari lingkupnya, insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha mencakup tax holiday dan tax allowance. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan itu akan diperluas dari sisi sektor, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI), dan kelompok bidang usaha yang akan mendapatkan tax holiday.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, juga menggunakan tax allowance, memberikan insentif untuk usaha kecil menengah, pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta insentif perpajakan di sektor pertambangan, serta bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah (BMDTP).

Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga memberikan insentif berdasarkan kawasan seperti kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Free Trade Zone, dan tempat penimbunan barang. Berbagai insentif ini, lanjut Menkeu, sekarang diminta oleh Presiden untuk dievaluasi secara sangat ketat dari sisi efektivitasnya.

Sejak April hingga saat ini, sudah ada Rp 162 triliun penanaman modal baru yang mendapatkan tax holiday untuk sembilan perusahaan yang akan mempekerjakan lebih dari 8.000 tenaga kerja di Indonesia. Sebanyak delapan perusahaan adalah penanaman modal baru, sedangkan satu lainnya adalah perluasan.

Kedua, usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah telah menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Jumlah pembayar pajak baru mencapai lebih dari 232.000 dari 1,5 juta pembayar pajak UKM. Sedangkan jumlah pajak yang dikumpulkan sekarang mencapai lebih dari Rp 5 triliun.

Insentif yang akan disiapkan
Pertama, rancangan peraturan menteri keuangan (PMK) berupa fasilitas pajak tidak langsung untuk bidang hulu migas dan pengalihan Participating Interest dan Uplift. Beleid ini sedang diselesaikan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kedua, menambah jumlah kegiatan ekspor jasa yang bisa mendapatkan fasilitas dari sisi insentif perpajakan dalam bentuk PPN tarif 0%, yaitu tujuh jenis jasa baru yang sekarang mendapatkan untuk PPN tarif 0%, yaitu yang selama ini hanya jasa makro.

Jasa-jasa itu antara lain jasa teknologi dan informasi, jasa untuk penelitian dan pengembangan, jasa hukum, jasa akuntansi pembukuan (jasa audit), jasa perdagangan, jasa interkoneksi, jasa sewa alat angkut dan jasa pengurusan alat transportasi (freight forward).

Ketiga, untuk devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA), Kemenkeu menyelesaikan beleid untuk mendorong eksportir menempatkan deposito di dalam negeri. Penempatan 1 bulan, PPh final deposito menjadi 10%, penempatan 3 bulan, PPh final deposito 7,5%, dan penempatan lebih dari 6 bulan, PPh final deposito 0%.

Insentif, menurut Sri Mulyani, akan lebih besar apabila DHE dikonversikan ke rupiah. Penempatan 1 bulan, PPh final hanya 7,5%, penempatan 3 bulan, PPh final 5%, dan penempatan lebih dari 6 bulan, PPh final 0%.

Keempat, PMK tentang Penggunaan Nilai Buku dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha. Beleid ini akan diselesaikan dalam rangka meningkatkan kapasitas dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan merger akuisisi maupun pembentukan holding.

Kelima, terkait properti. Menurut Sri Mulyani, PMK terutama untuk rumah dan apartemen dinaikkan batas bawahnya dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar. PPh pasal 22 juga diturunkan untuk pembelian hunian tersebut dari 5% menjadi 1%.

Keenam, bea keluar minerba (mineral dan batu bara) dan kewajiban untuk membangun pemurnian (smelter). Menurut Sri Mulyani, Kemenkeu masih akan terus melakukan koordinasi, terutama untuk perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) batubara.

Ketujuh, pemerintah juga akan melakukan perubahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 terkait PPN impor kendaraan angkutan terutama untuk sewa pesawat dari luar negeri.

Sumber: CNBCIndonesia

Friday, November 2, 2018

Target Perpajakan Rp 1.786 T, Sri Mulyani: Ambisius Namun Realistis

Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan di 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Angka ini tumbuh 15,4% dibanding outlook APBN 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, target tersebut ambisius namun realistis.

"Target penerimaan perpajakan dibuat ambisius namun realistis yaitu 15,4% growth dihitung outlook 2018," kata dia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Penerimaan perpajakan tersebut dari pajak serta bea dan cukai. Menurut Sri Mulyani target penerimaan ambisius karena di atas rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir.

"Kalau dilihat di rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak 10 tahun terakhir termasuk waktu boom minyak, growth penerimaan perpajakaan adalah 11% kalau kita menyebut 15,4% ini sudah termasuk ambisus," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan target tersebut akan diraih dengan reformasi perpajakan serta sinergi yang baik dengan Direktorat Bea dan Cukai. Khusus untuk pajak, Sri Mulyani mengatakan di tahun 2019 rasionya meningkat sampai 12,2%.

"Tax ratio kita akan 12,2% di tahun 2019 kalau dilihat dari 4 tahun terakhir ini adalah kenaikan atau 5 tahun tahun terakhir sejak 2015 ada kenaikan," ungkapnya.

Sumber: detikFinance

Siap-siap! KTP akan Terintegrasi NPWP

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri hari ini menandatangani perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK).

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan kerja sama dengan DJP untuk mempermudah identifikasi nomor kependudukan. Saat ini memang sedang dilakukan transisi untuk nomor pokok wajib pajak (NPWP) agar bisa terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK).

"Sekarang kan sedang masa transisi. Ke depan cukup NIK saja sudah terintegrasi semuanya. Namanya single identity number," kata Zudan di gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

Dia menargetkan integrasi itu bisa dilakukan paling cepat 4 hingga 5 tahun. Saat ini masalahnya adalah setiap lembaga memiliki basis data masing-masing yang dibutuhkan waktu untuk menyatukannya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan dengan nomor tunggal maka akan mempermudah DJP dalam mendapatkan informasi terkait perpajakan.

"Ini akan membantu kami dari DJP dalam memperbarui data dan memastikan data akurat serta tak ada duplikasi," ujarnya.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dapat terus menerima hak akses dan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan. Data kependudukan yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat.

Data yang diterima Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan digunakan untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak (WP), melengkapi database Master File WP, serta mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Sumber: detikFinance

Friday, October 19, 2018

Berapa Potensi yang Hilang Ketika Pajak Rumah Mewah Dihapus?

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) memaparkan secara rinci kajian atas rencana menghapuskan pajak pembelian rumah yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22.

Objek PPh 22 sebesar 5% adalah rumah dengan harga jual atau lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi (m2) dan apartemen dengan harga jual lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan di atas 150 m2.

Sedangkan PPnBM berlaku untuk rumah dan town house dari jenis non strata title dengan harga jual lebih dari Rp 20 miliar dan apartemen, kondominium jenis strata title dengan harga jual minimal Rp 10 miliar.

Dengan rencana menghapuskan ketentuan tersebut, maka akan ada potensi penerimaan pajak yang hilang dari negara. Meski demikian, otoritas pajak meyakini potensi tersebut tidak akan terlalu besar.

"Sedang kita hitung seberapa besar dampaknya. Tapi secara garis besar ada cost ada benefit," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/10/2018).

Menurut Hestu, rencana menghapuskan pajak pembelian rumah mewah juga akan memicu potensi penerimaan negara. Sehingga, kebijakan tersebut tidak semata-mata menghilangkan potensi penerimaan.

"Kalau seandainya dihilangkan, atau dikurangkan, atau direlaksasi, ada jual atau beli yang bisa jadi pajak. Ada PPh penjual, PPN juga bisa. Jadi cost benefit," ungkapnya.

Menurut Hestu, keputusan untuk menghapuskan pajak pembelian rumah tak lepas dari upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen fiskal sebagai peyangga perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.

"Kami ingin kebijakan fiskal juga responsif terhadap perkembangan ekonomi. Apalagi dalam kondisi eksternal yang seperti sekarang," kata Hestu.

Terpisah, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengemukakan, pemerintah telah menghitung seberapa besar dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap penerimaan.

Meski demikian, otoritas pajak belum ingin membeberkan secara rinci berapa besar potensi kehilangan pajak dari PPnBM atau PPh pasal 22. Sebab, kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan.

"Ada hitungannya, cuma masih dalam proses pembahasan," jelas Yon saat berbincang dengan CNBC Indonesia.

Sumber: CNBC Indonesia

Thursday, October 18, 2018

Penerimaan Negara Capai Rp 1.312 T per September 2018

Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara hingga akhir September 2018 mencapai Rp 1.312 triliun. Angka itu mencapai 69,3% dari target APBN 2018.

"Sampai dengan 30 September realisasi APBN kita positif. Pendapatan negara kita adalah Rp 1.312,3 triliun ini 69,3%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Besaran penerimaan tersebut mengalami kenaikan 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan penerimaan negara juga disebut cukup tinggi.

"Suatu kenaikan cukup tinggi," tutur Sri Mulyani.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.024,5 triliun atau 63,3% dari target. Angka ini tumbuh 16,5% dibandingkan tahun lalu.

Penerimaan pajak dari total penerimaan negara tersebut mencapai Rp 900,9 triliun atau 63,3% dari target. Angka tersebut tumbuh 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau dirinci ke pajak itu sebesar Rp 900,9 triliun atau sudah 63,3%, atau tumbuh 16,9%," kata Sri Mulyani.

Kemudian untuk bea cukai mencapai Rp 123,6 triliun atau 63,7% dari target. Penerimaan bea cukai juga tumbuh 16,9% dibandingkan tahun lalu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir September mencapai Rp 281,4 triliun atau melebihi target hingga 102,2%.

"Memang PNBP ini akan dilihat dari SDA, dan yang lain juga tumbuh baik," ujar Sri Mulyani.

Sumber: detikFinance