Wednesday, January 20, 2016

Ampres RUU tax amnesty tunggu kemauan Jokowi

JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atawa Tax Amnesty hingga kini masih menunggu diserahkannya Amanat Presiden (Ampres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas.

Meski demikian, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro enggan memastikan kapan Ampres tersebut akan diserahkan.

"Tergantung kemauan Presiden. Saya maunya secepat mungkin kalau sudah siap," kata Bambang, di DPR, Senin (18/1).

Ia mengakui, hingga saat ini pemerintah masih terkendala pembahasan satu hingga dua pasal draft RUU tersebut.

Dalam rapat terakhir yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (13/1).

Dalam rapat tersebut, penyusunan draft RUU Tax Amnesty mentok pada penentuan basis perhitungan tahun pajak, apakah hingga SPT tahun 2014 atau 2015.

Jika perhitungan dilakukan hingga tahun pajak 2014, pemerintah khawatir wajib pajak akan dikenakan pajak ganda.

Sebab jika pemerintah telah mengampuni kesalahan wajib pajak hingga tahun pajak 2014 dikhawatirkan masih ada kesalahan pada tahun pajak 2015 sehingga wajib pajak harus membayar uang tebusan kembali.

Sementara itu, jika perhitungan dilakukan hingga tahun pajak 2015, pemerintah baru bisa melakukan perhitungan setelah bulan Maret atau April mendatang.

Sebab, wajib pajak baru akan mengumpulan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi pada akhir Maret dan SPT wajib pajak badan pada akhir April mendatang.

Dengan demikian, penerapan Tax Amnesty berpeluang diterapkan pada semester kedua 2016.

Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Golkar Misbakhun berpendapat, basis perhitungan Tax Amnesty lebih baik ditentukan hingga SPT tahun 2015 agar tidak ada celah pengisian data yang salah.

Sumber: kontan.co.id

Tax amnesty wajibkan repatriasi aset?

JAKARTA. Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty Senin (18/1) malam.

Pemerintah juga melibatkan pihak pengusaha dalam perumusan RUU pengampunan pajak tersebut.

Sofjan Wanandi, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ikut dalam rapat tersebut menyebutkan, ada beberapa rumusan yang akhirnya disepakati.

Pertama, terkait basis penghitungan tahun pajak.

Pada rapat tersebut, ditentukan basis penghitungan tahun pajak adalah laporan 2014.

Jadi, laporan kekayaan tahun 2014 sebagai pengurang dari total harta bersih yang ingin diampuni.

Misalnya, wajib pajak A melaporkan total harta bersih (total harta-utang) yang ingin diampuni.

Jumlah itu kemudian dikurangi dengan total harga bersih di tahun 2014. Selisihnya akan di kenakan tarif tebusan yang disepakati.

Awalnya, basis pengurang tahun pajak yang akan dipakai antara tahun 2014 atau 2015.

Namun, kabarnya pemerintah khawatir jika yang digunakan laporan keuangan 2015, wajib pajak yang bersangkutan melakukan penggelembungan harta agar selisih yang harus dibayar lebih kecil.

Seperti diketahui, biasanya laporan keuangan audit bisa rilis tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

Terlebih, bagi mereka yang mengajukan pengampunan, pemerintah tidak lagi melakukan pemeriksaan untuk tahun buku 2015 dan mengenakan pinalti apapun.

Namun, mereka tetap harus membayar sesuai tarif normal berdasarkan harta kekayaan yang dilaporkan.

Adapun, ketentuan lain mengenai tarif tebusan.

Ada dua opsi besaran tarif tebusan yang diberikan.

Pertama, tarif dibagi menajdi 1%, 2%, dan 3%.

Tarif ini diberikan jika si pengemplang menarik dananya yang ada di luar negeri ke Indonesia.

Dana yang mereka tarik itu tidak boleh ditarik kembali selama satu tahun.

"Mereka boleh menyimpannya di surat berharga negara atau instrumen investasi lain, setelah itu mereka bisa berinvestasi di sektor riil," ujarnya, Selasa (19/1).

Jika mereka tidak melakukan repatriasi, maka tarif yang dikenakan sebesar 2%, 4%, atau 6% yang disesuaikan dengan termin pengajuan.

Namun, menurut sumber KONTAN di Kementerian Koordinator (Kemko) bidang Perekonomian, pemerintah menginginkan, dana para pengemplang pajak wajib dibawa pulang ke Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, selesai melaporkan hasil pembahasan ini ke Presiden Jokowi, RUU segera akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Secepatnya, kan butuh ampres (amanat presiden) dulu," tuturnya.

Sumber: kontan.co.id

DRAF FINAL RUU TAX AMNESTY: SPT 2014 Jadi Basis Pengurang Harta

JAKARTA – Pemerintah akhirnya memakai surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2014 menjadi basis pengurang nilai harta bersih dalam draf final rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, pemerintah memastikan tidak akan mengotak-atik laporan SPT Tahunan 2015.

Kendati tidak menjelaskan secara detail, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan draf rancangan undang-undang (RUU) tersebut sudah akan diajukan dahulu ke presiden. Penentuan basis pengurang nilai harta bersih juga sudah disepakati di tingkat Kemenko Perekonomian menggunakan SPT Tahunan 2014.

“Nanti liat RUU-nya. Iya 2014. enggak diperiksa. Enggak usah ngomong pakai jamin-jamin,” tegasnya singkat ketika ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Selasa (19/1/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga dua kali rapat di tingkat Kemenko Perekonomian, pemerintah masih belum merampungkan draf RUU yang sudah diambil alih menjadi inisiatif eksekutif tersebut. Penentuan basis pengurang nilai harta bersih masih cukup alot.

Pasalnya, jika menggunakan SPT Tahunan 2014, harta yang sudah dilaporkan dan dikenai tebusan masih berpotensi diperiksa dan dikenai pajak kembali pada akhir pelaporan SPT Tahunan 2015 sekitar Maret-April 2016.

Sementara, jika menggunakan SPT Tahunan 2015, pemerintah harus menahan sampai rampungnya pelaporan. Padahal, di saat yang bersamaan, pemerintah akan menggunakan kebijakan tax amnesty sebagai salah satu pertimbangan revisi APBN 2016.

Dihubungi terpisah, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi yang ikut dalam rapat pada Senin malam (18/1) pun mengungkapkan draf sudah final. Pemerintah, dalam konteks ini DJP, tidak akan melakukan pemeriksaan SPT Tahunan 2015.

“Saya pikir sudah baik lah. Tetap pakai 2014 tapi 2015 nanti tidak diotak-atik dan tidak ada double taxation,” katanya.

Kebijakan ini, menurutnya, menjadi solusi atas kekhawatiran pengusaha atau wajib pajak (WP) yang akan mengikuti tax amnesty. Pasalnya, sekitar 99% pengusaha diklaim minat ikut kebijakan yang akan dibahas di DPR dalam masa sidang saat ini. Menurutnya, sedikitnya sekitar Rp100 triliun bisa masuk ke pos penerimaan negara.

Dia pun menyatakan posisi terakhir, kebijakan ini tidak hanya bisa digunakan untuk WP yang ada dan memarkir dananya di luar negeri, tetapi juga bagi WP di dalam negeri. Skema insentif terkait repatriasi dana – yang dalam draf terakhir tidak ada – juga akan dicantumkan.

Sofjan melanjutkan pilihan repatriasi dana akan diarahkan untuk pembelian surat utang negara selama satu tahun. Setelah itu, WP bisa menggunakan wadah investasi lain seperti infrastruktur, properti, maupun usaha ritel.

Terkait tarif tebusan, dia menyatakan tidak ada perubahan dari usulan awal, yakni untuk tiga bulan pertama, dikenakan sebesar 2% terhadap selisih nilai harta bersih yang dimohonkan taxamnesty-nya dengan nilai harta bersih dalam SPT tahunan yang menjadi basis pengurang. Sisanya, tarif tebusan 4% dan 6% dikenakan untuk permohonan tiga bulan kedua dan semester II.

Selain itu, bagi WP yang melakukan repatriasi dananya, tarif tebusan yang akan digunakan yakni 1% untuk tiga bulan pertama, 2% tiga bulan kedua, dan 3% bagi WP yang mengeksekusi keikutsertaan pada enam bulan terakhir masa berlaku kebijakan.

Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Apindo yang mewakili pengusaha dalam rapat pembahasan awalnya menginginkan SPT Tahunan 2015 yang mnjadi basis pengurangan harta bersih. Namun, dengan adanya penggunaan tahun buku 2015 – sehingga tidak ada pemeriksaan kembali SPT Tahunan 2015 – pemakaian basis SPT Tahunan 2014 merupakan ketentuan yang sudah cukup adil bagi WP maupun pemerintah.

“Pro-kontra tetap ada tapi dengan keputusan terakhir kemarin buat mayoritas pengusaha sudah cukup adil,” katanya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyambut baik keputusan terakhir draf tax amnesty tersebut. Menurutnya, penerapan kebijakan ini cukup tepat karena mejelang implementasi automatic exchange of information(AeoI) akhir 2017.

“Jadi semua pelaku usaha berkompetisi dalamplaying field yang sama,” katanya.

Selain itu, dia menyatakan tax amnesty akan memberikan efek positif bagi peningkatan basis pajak dan kepatuhan WP.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksektutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai jika memang segera ingin dilakukan keputusan ini sudah memberikan win-win solution. Namun, menurutnya masih ada beberapa dispute teknis yang rawan.

Salah satunya yakni terkait dengan penilaian harta sesuai harga pasar yang membutuhkan appraisal dan secara teknis memakan waktu. “Apakah akan langsung disetujui atau tidak? Jika Tidak, bagaimana dispute settlementnya? Jika lewat bulan bagaimana tarif yang berlaku?” katanya.

Secara umum, sambungnya, pemerintah perlu meletakkan tax amnesty pada reformasi sistem perpajakan yang berkelanjutan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik.Tax amnesty tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari strategi reformasi struktural berupa perbaikan iklim investasi, perbaikan regulasi, dan tata kelola.

Tanpa persiapan matang, kebijakan ini berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnya persepsi ketidakadilan WP yang patuh, menunjukkan kelemahan penegakan hukum terhadap pengemplang pajak, dan lemahnya administrasi pajak.

“Kalau dipelototin satu-satu, RUU ini masih lemah dan banyak bolong. Jika PMK tidak boleh mengatur norma baru, maka UU harus sempurna,” katanya.

Sumber: bisnis.com

Monday, January 18, 2016

Darmin Ungkap Sulitnya Tentukan Tax Amnesty

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah belum menetapkan surat pemberitahuan pajak (SPT) yang digunakan dalam pengampunan pajak (tax amnesty).

"Ya sedang dicoba dicari di simulasi solusi yang tadi dibicarakan. nanti kita bicara sekali lagi mencoba melihat supaya adil," papar Darmin di kantornya, Rabu (13/1/2016).

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah penerapan pengampunan pajak bisa adil. Dia mengaku belum menetapkan tahun SPT yang dipakai karena rawan manipulasi pengisian data.

Darmin melanjutkan, benar tidaknya pengisian data tergantung dari SPT tahun yang mana, yang akan dipakai. Pasalnya, jika salah menggunakan tahun pajak bukan tidak mungkin malah akan ada pajak berganda.

"Intinya adalah supaya adil dalam arti jangan kemudian dia terkena dua kali pajak, tidak mudah memang tapi harus dicari, karena lebih repot, lebih rumit harus juga rumus," sebut Darmin.

Sumber: okezone.com

Tuesday, January 12, 2016

Pemerintah Tak Batasi Masa Tunggakan Pajak yang Berhak Diampuni

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan memberikan pengampunan pajak kepada semua pengemplang untuk seluruh tunggakan pajak tanpa batas waktu.

"Kalau ditanya sampai berapa tahun ke belakang, ya semuanya (tunggakan pajak). Artinya semua harta dia yang ada, mau sejak kapan (tidak dilaporkan), itu masuk (yang diampuni)," kata Darmin, ditemui di kantornya, Senin (11/1/2016).

Darmin mengatakan, setelah melalui beberapa rapat koordinasi di tingkat Menko, pemerintah telah menyelesaikan 4-5 pending issues terkait rencana kebijakan pengampunan pajak. Namun, masih ada satu poin lagi yang belum selesai.

Ketua Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Darmin menuturkan, dalam draft yang akan diajukan ke parlemen telah disepakati pinalti 3 persen, 4 persen dan 6 persen.

Pada tiga bulan pertama, penunggak pajak yang memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak hanya perlu membayar pinalti sebesar 3 persen.

Pada bulan kedua, pinalti yang dikenakan sebesar 4 persen, pada enam bulan terakhir, pinalti yang dikenakan sebesar 6 persen.

Sumber: kompas.com