Friday, August 29, 2014

Ini Alasan Pajak Usaha Tambang Mulai Ditelusuri

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim) akan menyisir lebih dalam Wajib Pajak (WP) di sektor pertambangan.
Pasalnya sebagian besar pelaku usaha di sektor pertambangan belum menyetor pajak yang menjadi kewajibannya.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengungkapkan, pihaknya akan memfokuskan penggalian pajak di sektor pertambangan karena mempertimbangkan banyak hal.

"Dari awal banyak usaha pertambangan yang nggak benar, mulai dari proses perizinan, ketidakjelasan lokasi sampai mangkirnya WP dari setoran pajak. Jadi ketika didatangin pegawai pajak, usaha sudah diperjualbelikan, nggak ada orangnya, dan sebagainya," tutur dia di kantornya, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Kata Fuad, Ditjen Pajak masih belum maksimal menggenjot penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Penyebabnya, lanjutnya, banyak WP kurang tertib atau taat melaksanakan kewajibannya.

"Kita banyak tax losses di sektor ini, padahal potensinya besar. Makanya kita harus segera menertibkannya, sebab kalau tidak, kita nggak bisa mengejar mereka," tegasnya.

Sementara Kepala Bareskrim, Suhardialius melaporkan, sebanyak 11 ribu usaha pertambangan yang mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ada 2.000 WP yang sudah membayar pajak.

"Sedangkan 9.000 WP lain belum bayar pajak. Coba kalau satu WP bayar Rp 20 miliar saja, sudah bisa Rp 180 triliun kita dapatkan penerimaan negara. Ini akan menambah pemasukan, makanya kita mau implementasikan," jelasnya.

Dari data Ditjen Pajak, Aulis mengaku, dari 40 juta WP Perorangan atau Pribadi, baru 25 juta WP yang memenuhi kewajibannya menyetor pajak.
Sedangkan untuk WP Badan Usaha baru tercatat 550 ribu yang membayar pajak dari 12 juta WP Badan Usaha.

"Kalau ada penyimpangan baik itu dari WP ataupun petugas pajak, bahkan sampai kongkalikong, maka kita akan proses dan tindak tegas. Nggak ada ampun, sebab pajak merupakan tulang punggung pembangunan," tandas dia.

Sumber: lipuntan6.com

Jokowi Diimbau Genjot Pajak Ketimbang Cabut Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak perlu terburu-buru untuk melakukan pencabutan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng mengatakan, masih ada jalan yang bisa tempuh pemerintah baru untuk menghindari kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah Jokowi-JK tidak perlu terlalu terburu-buru membuat kesimpulan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM sebelum secara benar melakukan upaya mengoptimalisasi penerimaan dan efisiensi pengeluaran rutin," ujar Salamuddin di Kantor IGJ, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).

Sementara itu, Research and Monitoring Manager IGJ Rachmi Hertanti menjelaskan tekanan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebenarnya merupakan efek dari defisit necara pembayaran akibat impor migas yang tinggi karena pelemahan rupiah dan kebijakan the fed yang menaikkan suku bunga.

"Ini karena ketergantungan ekonomi kita pada negara asing, ini yang tidak pernah dibuka. Pencabutan subsidi ini seharusnya menjadi solusi jangka pendek. Kita menghentikan ketergantungan kita dari dana asing," kata Rachmi.

Menurut Rachmi, yang harus dilakukan oleh pemerintahan mendatang yaitu melakukan penghematan anggaran dan meningkatkan penerimaan pajak sehingga masih ada ruang bagi pemerintah untuk memberikan subsidi.

"Menggenjot penerimaan pajak bisa dilakukan dengan mendorong pengolahan di dalam negeri. Selama ini PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kita masih kecil. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian anggaran belanja itu selama ini efektif atau tidak," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan subsidi mencapai Rp 443.512,2 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 30.476,6 miliar bilang dibandingkan dengan pagu program pengelolaan subsidi yang ditetapkan dalam APBNP 2014 sebesar Rp 403.035,6 miliar.

Sebagian besar anggaran program pengelolaan subsidi dalam RAPBN 2015 tersebut rencananya akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp 363.534,5 miliar antara lain untuk subsidi BBM, BBN, elpiji tabung 3 kg dan LGC sebesar Rp 291.111,8 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp 72.422,7 miliar.

Sumber: liputan6.com

Di RAPBN 2015, Belanja Negara Tembus Rp 2.000 Triliun

Jakarta - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesain sedemikian rupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 agar Presiden baru leluasa memasukkan program-program prioritas sesuai visi dan misinya.

Rancangan fiskal tersebut, menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik yang terus mengalami perbaikan.

"Tapi kinerja masih di bawah perkiraan karena melihat realisasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal I ini lebih rendah dari proyeksi akibat cuaca dingin yang ekstrem," katanya saat Konferensi Pers RAPBN 2015 dan Nota Keuangan di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Kondisi tersebut diperparah dengan melambatnya perekonomian di negara-negara berkembang karena proses rebalancing ekonomi China. Namun Chatib menjelaskan, potensi risiko masih ada dan perlu diwaspadai, khususnya terkait peningkatan risiko geopolitik yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak, perlambatan ekonomi Tiongkok dan normalisasi kebijakan The Fed.

"Sedangkan perkembangan ekonomi domestik di 2015 akan mendapat tantangan antara lain kondisi pasar keuangan di dalam negeri yang berfluktuasi dan ketidakseimbangan neraca pembayaran," ucap dia.

Ausmsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam RAPBN 2015, antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, inflasi 4,4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, kurs rupiah Rp 11.900 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 105 per barel, lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan listing gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari. "Asumsi pertumbuhan ekonomi ini sudah sangat realistis," lanjut Chatib.

Dengan basis tersebut, pendpaatan negara direncanakan mencapai Rp 1.762,3 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.019,9 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.379,9 triliun dan transfer daerah dan dana desa Rp 640 triliun. Sementara defisit anggaran Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.370,9 triliun, PNBP Rp 388 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,4 triliun.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chatib Basri mengatakan, RAPBN 2015 memiliki kekhususan karena disampaikan oleh pemerintahan SBY, namun pelaksanaannya untuk pemerintahan mendatang menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"RAPBN ini bersifat baseline, tidak ada secara khusus dimasukkan dalam RAPBN 2015. Karena pemerintah SBY ingin memberikan keleluasaan sebesar-besarnya untuk melakukan perubahan terhadap rancangan ini, memasukkan program sesuai visi misinya," jelas CT.

Sementara terkait belanja negara yang tembus Rp 2.000 triliun, dia mengatakan hal ini sesuai dengan pendapatan negara yang terus meningkat setiap tahun. "Dalam 9 tahun APBN kita naik cukup signifikan karena penerimaan negara bertumbuh. Jadi anggaran negara lebih besar menjadi Rp 2.000 triliun supaya program pembangunan makin lebih banyak," tandasnya.

Sumber: Liputan6.com

Tuesday, August 12, 2014

Jadi Konsultan Pajak Tidak Boleh Nyambi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 mengenai Konsultan pajak, dipastikan kosultan pajak diharapkan tidak boleh merangkap jabatan dalam menjalankan profesinya tersebut.

Direktur Peraturan Perpajakan (PP) II DJP John Hutagaol mengatakan, PMK 111/2013 melarang profesi konsultan pajak merangkap jabatan sebagai pejabat kenegaraan.

"Konsultan pajak harus fokus terhadap profesinya, jangan dia jadi konsultan pajak nyambi jadi pejabat dimana gitu enggak boleh, kalau dia konsultan pajak dia harus komit, fokus terhadap profesinya, jangan nyambi-nyambi itu yang kita harapkan," kata John kepada wartawan di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

John mengaku, untuk merangkap jabatan di luar sebagai pejabat negara memang masih belum diatur dalam PMK 111/2014. Akan tetapi, jika seorang konsultan menjalankan profesi tersebut dengan merangkap sebagai pegawai biasa akan mengalami kesulitan untuk fokus menjalankan profesinya sebagai konsultan.

"Karena setiap tahunnya dia harus melakukan laporan-laporan, kalau kegiatannya nihil dia kena teguran, kenapa tidak menjalankan profesimu, kenapa tidak ada klien," tambahnya.

John melanjutkan, penerapan PMK 111/2014 yang akan mulai diberlakukan pada 9 Desember 2014 tentu memiliki tujuan agar konsultan di Indonesia memiliki kredibilitas dan kualitas yang tinggi. Di samping itu, PMK 111/2014 ini juga sebagai upaya pemerintah menghadapi pasar bebas ASEAN atau MEA 2015.

"Kita mengharapkan ke depan konsultan pajak, menjadi konsultan pajak yang dapat dipercaya oleh stakeholder, kliennya, dan pemerintah," tutupnya.

Sumber: okezone.com

Menkeu Lantik Pejabat Eselon II Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) hari ini (12/08/2014) melantik 13 (tiga belas) orang pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu). Pelantikan dilaksanakan di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I terdiri dari tiga unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Di DJPB dilantik 5 (lima) orang Pejabat Eselon II yaitu Rinardi, S.E., M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPB Provinsi Jambi, Drs. Sahat M.T. Panggabean, M.M. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Lampung, Ora. Niken Pudyastuti, M.M. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Bengkulu, Supendi, S.E. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat, dan Ora. Marni Misnur, M.M. sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) orang pejabat eselon II yang dilantik di DJKN, yaitu Meirijal Nur, S.E., M.B.A. sebagai Direktur Penilaian, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum. sebagai Kakanwil DJKN Provinsi Kalimantan Timur, dan Rahayu Puspasari, S.E., M.B.A., DBA. sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Terakhir, 5 (lima) orang pejabat eselon II DJPK yang dilantik adalah Dr. Ahmad Yani, Ak., S.H., M.M. sebagai Sekretaris DJPK, Rukijo, S.E., M.M. sebagai Direktur Dana Perimbangan, Drs. Adriansyah sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Prof. Dr. Heru Subiyantoro, M.Sc. sebagai Direktur Pembiayaan Kapasitas Daerah, dan Ir. Adijanto, M.P.A. sebagai Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Sumber: kemenkeu.go.id