Tuesday, July 7, 2015

Mau Beli Barang Mewah? Di Dalam Negeri Saja

Jakarta - Masyarakat Indonesia yang menyukai barang mewah mungkin lega hatinya karena mereka bakal dapat membeli barang yang mereka sukai itu dengan harga lebih murah dari sebelumnya. Mereka pun tidak perlu jauh-jauh keluar negeri, seperti Singapura untuk belanja barang mewah itu karena barang-barang dimaksud bisa didapatkan di dalam negeri.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghapus penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) selain kendaraan bermotor untuk kelompok barang tertentu. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015 yang telah diundangkan pada 8 Juni 2015 dan berlaku efektif mulai 8 Juli 2015.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan itu dikeluarkan untuk mendorong perkembangan industri pengolahan, terutama bagi produk lokal yang bisa diproduksi dalam negeri serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) secara keseluruhan.

"Kebijakan penghapusan sebagian besar obyek PPnBM tersebut dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian dalam jangka pendek yang selanjutnya dapat mengoptimalisasikan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang," katanya.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga daya beli serta konsumsi di tengah perlambatan ekonomi serta mengurangi kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang sejenis di luar negeri.

Kelompok barang yang dibebaskan dari PPnBM itu antara lain peralatan elektronik, seperti AC, lemari es, mesin cuci, TV, dan kamera. Selain itu alat olah raga, seperti alat pancing, peralatan golf, selam dan selancar. Termasuk juga alat musik, seperti piano dan alat musik elektrik. Barang-barang "branded" atau bermerek pun termasuk di dalamnya, seperti pakaian, parfum, aksesoris, tas, arloji, barang dari logam, serta perabot rumah tangga dan kantor, seperti karpet, kasur, mebel, porselin, dan kristal.

Adapun obyek barang kena pajak yang masih dikenakan PPnBM adalah barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi dan penerimaan pajaknya cukup efektif karena relatif mudah dilakukan pengawasan.

Kelompok barang konsumsi yang apabila dikeluarkan dari obyek PPnBM akan mengusik rasa keadilan masyarakat itu antara lain hunian mewah, seperti apartemen dengan tarif pajak 20 persen, kelompok pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan senjata api dengan tarif sebesar 40 persen, kelompok pesawat udara untuk angkutan niaga sebesar 50 persen dan kapal pesiar serta "yacht" sebesar 75 persen.

Untuk mengimbangi kebijakan PPnBM tersebut, Menkeu juga menyesuaikan tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang, rata-rata menjadi 10 persen, untuk mengurangi dampak peningkatan impor atas barang yang dihapuskan pengenaan PPnBM-nya.

Menkeu mengharapkan kebijakan pencabutan pajak beberapa barang obyek PPnBM dan penyesuaian PPh impor akan mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi dan menyumbang kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Menkeu menjelaskan beberapa latar belakang penghapusan PPnBM barang selain kendaraan bermotor. Salah satu alasannya adalah cepatnya status barang menjadi tidak mewah karena sudah dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

"Misal televisi. Kita lihat perkembangan yang cepat, saat ini sulit untuk bilang bahwa televisi adalah barang mewah, karena sudah jadi barang umum dan kebutuhan," katanya.

Selain itu, pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat dan mendorong industri dalam negeri di mana beberapa jenis barang sudah diproduksi di dalam negeri. "Kita ingin menggairahkan industri dalam negeri juga," tambahnya.

Selanjutnya, ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak, di mana dengan hilangnya PPnBM maka keinginan untuk tidak patuh membayar pajak dapat ditekan. Pemerintah juga berharap dari kebijakan ini dapat mengurangi kecenderungan masyarakat membeli barang-barang tersebut di luar negeri seperti Singapura.

Sumber: wartaekonomi.co.id

Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp 555,2 Triliun

Jakarta - Penerimaan perpajakan hingga semester I-2015 sudah mencapai Rp 555,2 triliun atau 37,3% dari target dalam APBN. Angka tersebut dibandingkan semester I-2014 secara nominal perpajakan sudah lebih tinggi realisasinya.

"Penerimaan perpajakan sudah lebih tinggi daripada realisasi semester I tahun lalu. Kalau dari persentase memang lebih kecil dari tahun lalu karena targetnya (tahun ini) lebih besar," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Minggu (5/7/2015).

Sementara itu, PNBP telah mencapai Rp 142 triliun atau 52,8%. Nilai ini lebih rendah jika dibanding dengan tahun lalu karena ikut terkena faktor penurunan harga minyak. "Namun, secara persentase lebih tinggi karena target tahun ini lebih kecil dari tahun lalu," tambahnya.

Untuk belanja negara, pada semester I telah mencapai Rp 773,9 triliun atau 39% dari pagu total belanja. "Belanja K/L mencapai Rp 208,5 triliun atau 26,2% dari pagu. Sementara belanja non K/L sudah mencapai Rp 227,6 triliun atau 43,4%," kata Bambang.

Dia menuturkan transfer daerah tercatat mencapai 50,8% atau Rp 337,7 triliun. "Transfer daerah lebih bagus dari tahun lalu kira-kira hampir Rp 40 triliun karena kita memberikan dana bagi hasil sumber daya alam lebih cepat dari biasanya," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, sampai 30 Juni 2015 defisit telah mencapai Rp 76,4 triliun atau 0,66% dari PDB. Untuk pembiayaan, pemerintah telah mencatatkan Rp 194 triliun yang berasal dari dalam negeri sebesar Rp 215,6 triliun dan luar negeri sebesar Rp 21,6 triliun.

"Sehingga pada posisi 30 Juni masih ada cash atau silpa sebesar Rp 117,6 triliun atau cash yang siap untuk dibelanjakan," jelasnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id

Saturday, June 27, 2015

Bukti Belanja di Atas Rp250 Ribu Wajib Bermaterai

JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengingatkan pelaku ritel menyertakan bea materai untuk nominal belanja di atas Rp250 ribu. Pasalnya, peraturan tersebut sudah ada sejak lama, namun tidak diterapkan dengan baik oleh peritel.

"Iya, ini peraturan yang saat ini berlaku. Salah satu objek pengenaan bea materai adalah tagihan yang memuat jumlah uang," ungkap Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lain (PTLL) Ditjen Pajak, Oktria Hendrarji, melalui pesan singkat kepada Okezone, Sabtu (7/3/2015).

Ia menutukan, nominal belanja sebesar Rp250 ribu hingga Rp1 juta akan dikenakan bea materai Rp3.000. Sementara untuk belanja yang lebih dari Rp1 juta maka terutang bea materai Rp6.000.

Menurutnya, teknis pelaksanaannya juga tidak sulit, apalagi saat ini telah diterapkan sistem komputerisasi. Jadi, pengusaha ritel tidak perlu menempelkan materai pada struk transaksinya, sudah ada aplikasi yang mengatur teknis penerapannya.

"Kami akan ngingetin kepada pelaku bisnis, terutama ritel, bahwa struk itu terutang biaya materai," imbuh dia.

Kepala Subdirektorat Humas Dtjen Pajak, Anita Widiati, menuturkan bahwa aturan ini bertujuan mendorong penerimaan negara. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak peritel yang tidak menerapkannya.

"Peraturan tersebut sudah lama berlaku, tapi banyak ritel yang tidak menggunakan materai," kata Anita.

Sumber: okezone.com

Thursday, June 25, 2015

Sah! Gaji Rp 3 Juta tak Kena Pajak

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro yang menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp2.025.000/bulan menjadi Rp3 juta/bulan.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad di Gedung DPR RI mengatakan, secara penuh mendukung usulan Pemerintah tersebut.

"Kami telah konsultasi dan apa yang disampaikan Pak Menteri (Keuangan) jelas dan dapat diterima Komisi XI," katanya, Kamis (25/6).

Atas persetujuan ini, Bambang Brodjonegoro mengatakan akan menyiapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai perubahan PTKP tersebut, sehingga diharapkan per 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku. Dengan demikian, perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp3 juta/bulan atau Rp36 juta setahun.

"Per 1 Juli 2015 nanti, perusahaan akan motong gaji karyawannya dengan disesuaikan yaitu sesuai PTKP yang baru," tambah Dirjen Pajak Sigit Priadi.

Dalam penjelasannya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyesuaian ambang batas PTKP dari Rp24,3 juta setahun menjadi Rp36 juta setahun didasari beberapa pertimbangan. Bambang mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan PTKP disesuaikan besarannya. Pertama, adanya perlambatan ekonomi. Kedua, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat dan yang ketiga, yakni menyesuaikan dengan kenaikan upah minimum provinsi 2015.

Lebih jauh Bambang mengungkapkan, dengan adanya penyesuaian ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Berdasarkan perhitungannya, Bambang memaparkan, jika langsung berlaku, kenaikan PTKP bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09 persen, konsumsi Rumah Tangga 0,07 persen, investasi 0,19 persen, dan inflasi 0,04 persen.

Sumber: republika.co.id

Tuesday, June 9, 2015

Kelesuan Ekonomi Membawa Korban

JAKARTA - Perlambatan ekonomi membawa korban! Banyak perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK ke karyawannya.

Ada enam sektor usaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Mereka adalah industri tekstil, alas kaki, perusahaan pertambangan, jasa minyak dan gas, perusahaan semen serta otomotif.

Mari kita tengok satu per satu datanya. Data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyebutkan, sejak Januari 2015, industri sepatu Indonesia telah melakukan PHK secara bertahap terhadap 11.000 pekerja.

Adapun, di sektor pertambangan, kondisinya lebih parah lagi. Sektor industri tambang yang mengalami bisnis minus 2,32% di kuartal I 2015, telah melakukan PHK terhadap ratusan ribu pekerja.

Khusus di sektor batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan jumlah pekerja di sektor tambang ini sudah berkurang setengah atau sekitar 400.000-500.000 orang dari total pekerja sekitar 1 juta orang.

PHK di industri batubara terjadi karena perusahaan mengurangi volume produksi demi meminimalisir kerugian akibat merosotnya harga batubara di dunia. “Langkah efesiensi sulit dilakukan, makanya banyak karyawan dirumahkan,” tandas Pandu P. Sjahrir, Ketua Umum APBI, Rabu (20/5).

Di sektor mineral, PHK besar-besaran telah terjadi sejak tahun lalu saat pemerintah melarang ekspor mineral. “Saat ini, ancaman PHK masih terjadi di perusahaan penghasil logam dan konsentrat,” tutur Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia.

Adapun di sektor ritel masih akan menunggu perkembangan ekonomi. Namun, bila daya beli masyarakat terus terperosok, bukan mustahil kalau sektor ini akan merumahkan karyawan. “Kami masih wait and see,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta. Harapannya, kondisi pahit ini tak terjadi.

Gelombang PHK yang sudah terjadi di sejumlah sektor industri ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di tanah air memang terus bertambah. Bahkan, di bulan Februari 2015, menjadi puncak angka pengangguran tertinggi di Indonesia sejak Agustus 2012.

Jika bulan Agustus 2012, pengangguran tercatat 7,24 juta orang, maka di bulan Februari 2015, jumlahnya bertambah menjadi 7,45 juta orang.

Catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2015 lalu mencapai 5,8% dari total angkatan kerja sebanyak 128,3 juta. Dus, jika perlambatan ekonomi berlanjut, jumlah pengangguran dipastikan akan bertambah.

Sejumlah terobosan untuk menggairahkan ekonomi harus dilakukan agar target pemerintah mengurangi angka pengangguran sebesar 5,6% dari angkatan kerja di tahun ini tercapai.

Salah satunya dengan merealisasikan proyek infrastruktur. “Jika proyek infrastruktur sesuai rencana dan penggunaan tenaga domestik signifikan, ada peluang pengangguran di Agustus turun,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo, kepada KONTAN.

Sumber: Kontan