Saturday, December 31, 2016

Pemerintah Optimis Dana Repatriasi Masuk Sesuai Komitmen

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak ingin menebak-nebak hasil akhir dari jumlah dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri di akhir periode II program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Itu kita tunggu sampai Selasa saja, baru kelihatan itu hasilnya berapa. Hari ini kan hari terakhir untuk periode II tapi angkanya baru kita lihat mungkin besok atau malam nanti," ujar Darmin di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (30/12).

Namun demikian, Darmin masih cukup yakin dana repatriasi yang masuk ke Tanah Air akan sesuai dengan komitmen yang telah dideklarasikan peserta tax amnesty, yakni sebesar Rp141 triliun.

Keyakinan itu, lanjut Darmin, terlihat dari kelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah kepada peserta tax amnesty di periode I, yakni waktu untuk memasukkan dana dari hasil repatriasi harta dan aset berakhir jelang penghujung tahun.

Belum lagi, bagi peserta yang berkomitmen melakukan repatriasi pada periode II masih memiliki waktu untuk yang lebih longgar agar dana repatriasinya masuk ke dalam negeri sampai tahun depan.

Rona optimis dana repatriasi akan sepenuhnya masuk ke dalam negeri juga tercermin dari raut wajah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad. Muliaman mengatakan, komitmen yang telah dibangun oleh peserta amnesti pajak tentu tak akan diingkari begitu saja sehingga komitmen tersebut dipastikan akan terpenuhi.

"Pasti masuk kok kan sudah komitmen. Sekarang ini, proses masih berjalan, ditunggu saja. Nanti pasti begitu dapat data rekap dari bank getaway akan kita laporkan," kata Muliaman pada kesempatan yang sama.

Sementara, untuk jalannya periode II tax amnesty yang berakhir besok, Sabtu (31/12), Muliaman menuturkan, tetap akan membludak sekalipun di penghujung tahun dan telah diwarnai pekan liburan menyambut Tahun Baru 2017.

"Tetap ramai pasti dan tercapai targetnya. Karena dari data, potensinya masih besar, tinggal kemudian kami gencarkan lagi sosialisasi di periode III," imbuhnya.

Berdasarkan data OJK, jumlah dana repatriasi yang telah masuk ke dalam negeri baru mencapai 63,6 persen atau sebesar Rp89,6 triliun dari total komitmen Rp141 triliun.

Sementara berdasarkan data Dashboard Tax Amnesty Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pada Jumat (30/12), pukul 19.00 WIB, jumlah harta sebesar Rp4.255 triliun.

Jumlah ini terdiri dari dana repatriasi Rp141 triliun, dana deklarasi dalam negeri Rp3.104 triliun, dan dana deklarasi luar negeri Rp1.010 triliun. Sedangkan jumlah uang tebusan mencapai Rp113 triliun.

Sumber: CNN Indonesia

Pemerintah Pastikan Defisit Anggaran 2,64 Persen

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit anggaran di angka 2,64 persen atau berada di titik aman hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit anggaran berada di angka 2,7 persen.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Ken Dwigeasteadi mengatakan, angka defisit tersebut didapat berdasarkan capaian yang memuaskan dari realisasi penerimaan pajak yang mencapai 97 persen dari target revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

"Tepatnya 2,64 persen. Ini didapat setelah belanja dikurangi. Capaian kita 97 persen, uang ini didapat dari wajib pajak di belakang (yang baru membayarkan pajak)," ungkap Ken di Kantor Pusat DJP, Sabtu (31/12).

Hal senada juga dipastikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang menyebutkan, realisasi penerimaan pajak tahun ini lebih baik dan mampu menyelamatkan defisit anggaran.

"Aman di bawah tiga persen," sebut pria yang akrab disapa Sua itu.

Berdasarkan APBNP 2016, target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun. Namun, Sri Mulyani melihat potensi kurangnya penerimaan pajak (shortfall) sebesar Rp219 triliun sehingga target penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp1.320,2 triliun.

Bila penerimaan pajak telah mencapai 97 persen maka kas negara telah terisi mencapai Rp1.280,6 triliun. Namun, bila menghitung dari target APBNP 2016, realisasi penerimaan pajak hanya mengisi kantong negara sebesar 83,19 persen.

Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu sampai 23 Desember 2016, realisasi belanja negara mencapai 84,4 persen atau Rp1.757,5 triliun. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp1.700,8 triliun.

Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 82,4 persen atau Rp1.076,2 triliun, sehingga kekurangan realisasi belanja negara sebesar Rp98,2 triliun.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TDDD) sampai 23 Desember 2016 telah mencapai 87,8 persen atau Rp681,4 triliun, sehingga kekurangan alokasi belanja TDDD sebesar Rp16,8 triliun.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja negara hingga akhir tahun akan dikendalikan menjadi sebesar Rp1.872,6 triliun atau 89,9 persen dan lebih rendah Rp210,4 triliun dari pagu APBNP 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Heru Pambudi mengklaim, kinerja direktoratnya berhasil mengamankan sekitar 97,2 persen atau setara Rp178,3 triliun dari target Rp183,9 triliun.

"Iya, kita bisa 97,2 persen," imbuh Heru usai rapat di Kemenkeu.

Sumber: CNNIndonesia

Wednesday, December 14, 2016

Google Tegaskan Komitmennya Bayar Pajak

Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mengejar Google agar melunasi pajak. Titik kesepakatan sudah ditemui, dan Google berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya.

"Kami terus bekerjasama secara penuh dengan pemerintah soal pajak ini. Kami sangat menghormati prosesnya dan kami terus berkomitmen," kata Country Director Google Indonesia Tony Keusgen usai acara Year in Search 2016, di The Gunawarman, Rabu (14/12/2016).

Namun Tony mengaku belum bisa memberikan informasi lebih detail mengenai hal ini. "Ketika nantinya ada perkembangan terkini, kami pasti mengabarkannya," singkatnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini telah ada kemajuan baru terkait pembicaraan pajak dengan Google Asia Pacific Pte Ltd. Perusahaan raksasa teknologi tersebut selama ini dianggap belum memenuhi kewajiban pajaknya di Indonesia.

"Google sudah bertemu dengan kita dan sama-sama melakukan compare note, untuk menunjukkan dari sisi Google basis perhitungan mereka, kewajiban pajak mereka," kata Sri Mulyani di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, awal bulan ini.

"Dan kami memberikan kalkulasi, dan dari kalkulasi antara dua belah pihak ditemukan titik kesepakatan, berdasarkan volume transaksi atau volume kegiatan ekonomi yang menimbulkan dampak ke kewajiban pajaknya," tambahnya.

Meski perhitungan kewajiban pajaknya belum selesai, dirinya mengapresiasi langkah Google yang sudah menyatakan komitmen mematuhi aturan pajak di Indonesia.

"Saya berterima kasih Google memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Sekaligus bangga dengan tim kita yang memiliki komitmen untuk melihat potensi penerimaan pajak. Sehingga kita bisa menciptakan level playing field yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi," jelasnya.

Sumber: detik.com

Saturday, December 10, 2016

Sri Mulyani ancam cabut sertifikasi bankir

JAKARTA - Setelah "menyentil" wajib pajak orang maupun badan yang terdaftar di bursa dan badan usaha milik negara (BUMN), giliran para bankir yang disentil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk ikut program amnesti pajak. Sri Mulyani mengatakan, partisipasi direksi dan komisaris perbankan dalam program tersebut masih rendah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), jumlah uang tebusan amnesti ditambah dengan denda yang harus dibayar wajib pajak per 8 Desember 2016 senilai Rp 100,5 triliun. Jumlah tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 81,9 triliun dan wajib pajak badan Rp 10,5 triliun. Jumlah tersebut juga berasal dari wajib pajak orang pribadi UMKM Rp 3,9 triliun dan wajib pajak badan UMKM Rp 300 miliar.

Namun demikian, menurut Sri Mulyani, uang tebusan dari komisaris perbankan hanya mencapai Rp 1,07 triliun. Sementara uang tebusan dari direksi perbankan juga hanya mencapai Rp 273,58 miliar.

Ia merinci, jumlah komisaris dan direksi perbankan di Indonesia mencapai 963 orang. Namun, pihaknya mencatat komisaris yang ikut amnesti pajak hanya 161 orang dan sisa 215 belum ikut. Sementara direksi yang ikut amnesti pajak hanya 177 orang, dan 410 sisanya belum ikut.

"Saya tidak minta jiwa raga anda, saya minta anda bayar pajak," kata Sri Mulyani dalam acara Seminar Economic Outlook 2017 di Menara Mandiri, Jumat (9/12).

Lanjut Sri Mulyani, bankir yang ikut amnesti pajak juga terpusat di Jakarta. Secara terperinci, jumlah bankir yang ikut amnesti pajak di Jakarta Selatan hanya 98 yang ikut dan 618 sisanya belum ikut.

Jumlah bankir yang ikut amnesti pajak di Jakarta Barat hanya 48, sementara 51 sisanya belum ikut. Jumlah bankir yang ikut amnesti pajak di Jakarta Utara hanya 28 orang, dan 29 sisanya belum ikut. Bankir yang ikut amnesti pajak di Jakarta Pusat hanya 25 orang, sedangkan 21 sisanya belum ikut. Dan jumlah bankir yang ikut amnesti pajak di Jakarta Timur hanya 20 orang dan 38 sisanya belum ikut.

"Saya tahu nama komisaris dan direksinya, saya tahu nama banknya. Mungkin pada akhirnya nanti saya minta IBI mencabut sertifikasi (bankir). Kalau tidak, IBI akan tercoreng namanya dari beberapa orang yang tidak ikut tax amnesti," tegas Sri Mulyani.

Pihaknya mencatat, belum seluruhnya komisaris dan direksi perbankan melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Dari 963 bankir, hanya 87,5% yang menyerahkan SPT. Jumlah bankir yang melapor SPT tahun ini mencapai 843 orang, tetapi angka tersebut hanya naik sedikit dibanding tahun 2012 yang berjumlah 713 orang.

Sumber: kontan.co.id

Tax and excise revenues shortfalls remain high

JAKARTA - The targets of taxation revenues (tax and customs) for this year are unlikely to be achieved. As of the end of November 2016, the tax revenues have just amounted to Rp 1,098.5 trillion. This is much lower than the government target, which is Rp 1,320.2 trillion. In fact, the number has included Rp 219 trillion shortfalls.

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati said that, the potential tax and customs revenues in December range from Rp 143 trillion to Rp 144 trillion. The number consists of routine revenues and redemption fees of tax amnesty, which amount to Rp 101 trillion -102 trillion and Rp 42 trillion, respectively.

The customs revenues will depend on the revenues of tobacco excise. In this case, the cigarette producers will pay the excises in this year, as the increase in excise tariff for tobacco products will take effect starting from the next year.

“The shortfall will not be high,” said Sri Mulyani, Friday (9/12). However, the Minister refused to mention the estimation of customs revenues in December.

Clearly, if the tax revenues in December were estimated at Rp 143 trillion-Rp 144 trillion, then the customs revenues should be Rp 77.7 trillion-Rp 78.7 trillion. The amounts are much higher than the average monthly customs revenues, which are only Rp 12 trillion.

However, the Executive Director of the Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo said, the customs revenues at the end of the year are usually higher three times than the usual months, on the grounds that the producers will settle the excise banderoles for December, as well as for January and February 2017 in that period.

However, Yustinus said that the government is unlikely to be able to cover the Rp 219 trillion shortfalls in tax revenues. Even, if the tax amnesty program is successful, the realization of tax revenues will be only 85% of the target of 2016 Revised State Budget. Yustinus said, the government should focus on obtaining cash flow. “The deficit may be greater under the current condition," he said.

Sumber: kontan.co.id