Thursday, October 30, 2014

Jokowi Heran 10 Tahun Pajak Tak Capai Target, Ini Kata Menkeu Bambang

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengakui penerimaan negara tidak pernah tercapai dalam 10 tahun terakhir, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Cara yang paling cepat dan tepat sekarang adalah, memastikan orang kaya di Indonesia membayar pajak dengan benar.

"Lebih baik perbaiki collection (penagihan) kita. Benar tidak orang kaya ini bayar pajaknya, bukan pajaknya berapa. Sesuai tidak dengan profilnya," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2014).


Karena ini melihat posisi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang masih lemah dalam kelembagaan. Misalnya dari sisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sehingga hanya bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada.

"Itulah yang disebut dengan extra effort," sebutnya.

Untuk tahun depan, Bambang mengaku tidak akan memasang target penerimaan pajak yang terlalu tinggi. Namun lebih diarahkan kepada pencapaian target.

"Saya nggak mau muluk-muluk soal penerimaan pajak, mudah-mudahan tahun depan bisa mencapai target saja itu sudah harus kemajuan besar," jelas Bambang.

Bukan berarti target akan diturunkan serendah mungkin. Tapi lebih kepada disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang wajar.

"Setelah bertahun-tahun nggak sampai target ya paling nggak sampai target dulu deh. Tapi bukan berati merendahkan target, harus tetap menunjukkan pertumbuhan yang wajar," tukasnya.

Bambang mengakui, ada opsi seperti memberlakukan tarif pajak progresif untuk orang kaya. Bahkan bsia mendorong penerimaan yang besar.

"Saya setuju pajak progresif, karena itu bagus untuk pemerataan, tetapi juga harus dilihat kemampuan orang kaya kita, jangan sampai kita terapkan pajak progresif yang terlalu berat, tiba-tiba dia pindah negara," imbuhnya.

Seperti yang terjadi di Prancis beberapa waktu lalu. Orang kaya dikenakan tarif sampai dengan 75%. Alhasil pemain film seperti Gerard Depardieu pindah ke Rusia.

"Bayangkan kalau 3/4 pendapatan lari ke pajak, akhirnya terjadi pindah warga negara. Seperti pemain film Gerard Depardieu pindah ke Rusia, Louis Vuitton pindah ke Belgia," kata Bambang.

Maka akan lebih baik untuk memastikan pembayaran pajak orang kaya itu benar. Dibandingkan harus dengan menaikkan tarif.

"Kita tidak mau seperti itu, kita masih butuh orang kaya itu untuk bayar pajak di Indonesia," tukasnya.

Sumber: detik.com

Wednesday, October 29, 2014

Terbitkan Faktur Pajak Bodong, Orang Ini Terancam Dipenjara 6 Tahun

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkerjasama dengan bareskrim Mabes Polri kembali menangkap penerbit faktur pajak tak sah alias bodong.

Tersangka yang ditangkap adalah komisaris PT MSL berinsial SH atau RM. Dia diduga membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) melalui PT MSL.

Dalam keterangan Ditjen Pajak, Kamis (30/10/2014), perbuatan tersangka yang diduga dilakukan dalam kurun waktu 2010-2012 ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16.193.561.662.

"Berkat kerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri, tersangka MSL berhasil ditangkap oleh Penyidik Bareskrim pada Kamis dini hari, 30 Oktober 2014 dan selanjutnya langsung diserahkan kepada PPNS Ditjen Pajak untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya," demikian bunyi pernyataan Ditjen Pajak.

Sebelumnya, PPNS Ditjen Pajak telah melakukan pemanggilan terhadap SH alias RM untuk diperiksa sebagai Tersangka, namun yang bersangkutan melarikan diri sehingga yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penyidikan atas tersangka SH alias RM merupakan pengembangan dari kasus penyidikan sebelumnya, dengan tersangka MK alias ET, Direksi PT MSL yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 44 miliar subsider kurungan 3 bulan.

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah:

  • Menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) atas nama PT MSL tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya;
  • Menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Masukan) dari pihak ketiga tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya; dan
  • Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar.
Terhadap perbuatan tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, tersangka SH alias RM diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Sumber: detik.com

Keheranan Jokowi: 2005-2013 Penerimaan Pajak Tak Pernah Capai Target

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat dengan menteri-menteri bidang perekonomian. Masalah yang dibahas soal subsidi, pembiayaan, hingga soal pajak.

Saat membuka rapat, Jokowi menyinggung soal pendapatan pajak yang tidak ada perbaikan. Padahal menurutnya, potensi pajak di Indonesia sangat besar sekali. Ini yang akan digarap oleh Jokowi di dalam pemerintahannya.

"Kalau dilihat rasio 10 tahun terakhir ini hanya naik 0,1%. Sejak tahun 2005-2013 penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Kemudian juga tax coverage ratio hanya 53%. Dan PPN yang paling potensial hanya 50%," jelas Jokowi di kantor presiden, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Jokowi mengatakan, dirinya optimistis pendapatan pajak bisa ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

"Kemudian juga hal yang perlu kita ketahui bersama, total wajib pajak ada 24 juta. Yang menyampaikan SPT hanya 17 juta," tegas Jokowi.

Sumber: detik.com

Tuesday, September 9, 2014

Tax Holiday di atas 10 tahun untuk yang strategis

BOGOR. Pemerintah tengah merevisi aturan keringanan pajak atawa tax holiday. Dalam revisi beleid ini, pemerintah berencana memperpanjang jangka waktu pemberian keringanan pajak menjadi lebih dari 10 tahun. Tapi, pemerintah memastikan, pemberian insentif pajak dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun hanya berlaku bagi sektor industri strategis. 
Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan, pemerintah akan memperpanjang jangka waktu pemberian insentif keringanan pajak. Tapi, Hidayat belum mau mengungkapkan diperpanjang hingga berapa tahun. "Sektor industri strategis yang memberi nilai tambah, insentifnya lebih dari 10 tahun," ujarnya, di Sentul, Senin (8/9).

Catatan saja, dalam aturan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menyebutkan,  pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan yang diberikan bagi industri penerima ialah lima tahun hingga maksimal 10 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial.

Hidayat hanya mencontohkan beberapa sektor industri strategis yang bisa mendapat insentif pajak lebih dari 10 tahun. Antara lain industri petrokimia dan industri baja.
Selain memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak, kata Hidayat, pemerintah juga akan memperkecil syarat minimal investasi bagi sektor industri strategis untuk bisa mendapatkan insentif ini. Dalam beleid yang berlaku saat ini disebutkan, wajib pajak badan yang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) adalah wajib pajak yang berencana penanaman modal baru minimal Rp 1 triliun. 

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit bilang, sebenarnya, pengurangan PPh atawa insentif tax holiday tidak terlalu mendesak bagi investor. Yang harus dilakukan oleh pemerintah menurutnya adalah perbaikan iklim investasi. 

Anton mencontohkan, pemerintah harus memberi kepastian hukum dalam berusaha dan menyediakan fasilitas infrastruktur penunjang industri. Masalah ketenagakerjaan kini juga menjadi perhatian investor. “Insentif penting, tapi jauh lebih penting adalah iklim investasi,” kata Anton.
 
Saat ini para investor berlomba datang ke Indonesia. Selain Samsung electronic asal Korea Selatan, korporasi dari Jepang juga akan membangun pabrik di Indonesia. Diperkirakan, masih banyak lagi korporasi global yang mendirikan pabrik di Indonesia.

Pemerintah kini tengah merevisi aturan tax holiday. Sambil menunggu proses revisi selesai, pemerintah juga telah memperpanjang PMK Nomor 130/PMK.011/2011 hingga 15 Agustus 2015. Sedianya, masa berlaku beleid itu habis pada 15 Agustus 2014.
 
Sumber: kontan.co.id

Friday, August 29, 2014

Ini Alasan Pajak Usaha Tambang Mulai Ditelusuri

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim) akan menyisir lebih dalam Wajib Pajak (WP) di sektor pertambangan.
Pasalnya sebagian besar pelaku usaha di sektor pertambangan belum menyetor pajak yang menjadi kewajibannya.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengungkapkan, pihaknya akan memfokuskan penggalian pajak di sektor pertambangan karena mempertimbangkan banyak hal.

"Dari awal banyak usaha pertambangan yang nggak benar, mulai dari proses perizinan, ketidakjelasan lokasi sampai mangkirnya WP dari setoran pajak. Jadi ketika didatangin pegawai pajak, usaha sudah diperjualbelikan, nggak ada orangnya, dan sebagainya," tutur dia di kantornya, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Kata Fuad, Ditjen Pajak masih belum maksimal menggenjot penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Penyebabnya, lanjutnya, banyak WP kurang tertib atau taat melaksanakan kewajibannya.

"Kita banyak tax losses di sektor ini, padahal potensinya besar. Makanya kita harus segera menertibkannya, sebab kalau tidak, kita nggak bisa mengejar mereka," tegasnya.

Sementara Kepala Bareskrim, Suhardialius melaporkan, sebanyak 11 ribu usaha pertambangan yang mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ada 2.000 WP yang sudah membayar pajak.

"Sedangkan 9.000 WP lain belum bayar pajak. Coba kalau satu WP bayar Rp 20 miliar saja, sudah bisa Rp 180 triliun kita dapatkan penerimaan negara. Ini akan menambah pemasukan, makanya kita mau implementasikan," jelasnya.

Dari data Ditjen Pajak, Aulis mengaku, dari 40 juta WP Perorangan atau Pribadi, baru 25 juta WP yang memenuhi kewajibannya menyetor pajak.
Sedangkan untuk WP Badan Usaha baru tercatat 550 ribu yang membayar pajak dari 12 juta WP Badan Usaha.

"Kalau ada penyimpangan baik itu dari WP ataupun petugas pajak, bahkan sampai kongkalikong, maka kita akan proses dan tindak tegas. Nggak ada ampun, sebab pajak merupakan tulang punggung pembangunan," tandas dia.

Sumber: lipuntan6.com