Sunday, July 24, 2016

Tips dari Menkeu Bagi yang Ingin Ikut Tax Amnesty

Jakarta -Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menerangkan beberapa tips untuk memudahkan wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Tips pertama, peserta dapat memanfaatkan layanan helpdesk yang telah disediakan untuk berkonsultasi dan memperoleh formulir pendaftaran. Ini bertujuan agar terhindar dari antrean panjang,

Layanan helpdesk tersedia baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun call center.

"Saran kami adalah, supaya informasi nanti lengkap ketika mendaftar dan tidak usah mengantre panjang, tolong Bapak Ibu datang dulu ke helpdesk, helpdesk tersedia di setiap Kantor Pelayanan Pajak, ada juga yang di website, ada juga yang berbentuk call center, nomornya 1500745," kata Menkeu dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Minggu (24/7/2016).

Kedua, setelah selesai mengisi formulir dan meyakini semua data yang diisi sudah akurat, peserta diharapkan datang ke bagian pendaftaran di KPP terdekat.

"Ketika sudah yakin bahwa formulir yang bisa di-download itu sudah terisi, dan isinya sudah mendekati kebenaran, maka Bapak Ibu tinggal datang ke bagian pendaftaran di KPP," jelasnya.

Ketiga, setelah mendaftar pada KPP terdekat dan memperoleh surat konfirmasi bahwa formulir sudah diterima oleh KPP, peserta akan memperoleh surat pernyataan pengampunan pajak.

"InsyaAllah prosesnya akan cepat, setelah surat konfirmasi bahwa formulir Bapak Ibu sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, sepuluh hari kemudian paling lambat, surat pernyataan untuk Amnesti Pajak ini sudah keluar," ungkap Bambang

Setelah menerima surat pernyataan Amnesti Pajak, sesuai dengan motto amnesti pajak, peserta dapat menjalankan usahanya secara lebih tenang.

"Setelah itu, sesuai dengan motto Amnesti Pajak, kita sudah mengungkap, kita sudah menebus, dan terakhir Bapak Ibu setelah semuanya beres, dapat surat, Bapak Ibu lega, karena bisa berbisnis ke depan tanpa takut dikejar kejar Ditjen Pajak," paparnya.

Sumber: detikcom

Aturan Tax Amnesti Tak Sempurna, Kemenkeu Minta Saran Publik

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meminta masukan dari berbagai kalangan untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Hal itu dilakukan demi kesuksesan implementasi program yang berlangsung hingga 31 Maret 2017 ini.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyadari, penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dilakukan secara kilat, termasuk aturan teknisnya yang berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sementara itu, pelaksanaan di lapangan memungkinkan adanya hal yang luput diatur sehingga masukan dari wajib pajak, konsultan, hingga akademisi diperlukan.

“PMK ini kan dibuat oleh manusia, ya namanya manusia mungkin ada juga hal yang tidak terantisipasi dulu,” ujar Mardiasmo usai menghadiri diskusi publik di Grha Akuntan, Jumat (22/7).

Sebagai contoh, katanya, sesuai UU aset repatriasi seharusnya diinvestasikan di dalam negeri. Namun di lapangan, wajib pajak ingin menggunakan sebagian aset tersebut untuk membayar uang tebusan.

Terkait dengan hal itu, Wamenkeu menilai, secara logika penggunaan sebagian kecil aset repatriasi untuk membayar uang tebusan harusnya bisa dilakukan. Namun secara aturan mungkin belum jelas sehingga pemerintah perlu untuk memperjelasnya melalui penyempurnaan aturan.

“Mestinya, secara logika (aset repatriasi) bisa untuk membayar uang tebusan karena uangnya sendiri. Siapa tahu dia (wajib pajak) baru saja membeli bangunan, baru menyekolahkan anak, dan uangnya ada di luar negeri,” ujarnya.

Sebagai informasi, hingga akhir minggu ini pemerintah telah merilis tiga aturan pelaksana program amnesti pajak. Pertama, PMK Nomor Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudian, PMK Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Aturan terakhir berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Selanjutnya, dalam satu hingga dua minggu ini, Kemenkeu akan menerbitkan PMK yang mengatur tentang repatriasi aset non finansial. Ketentuan ini diatur tersendiri mengingat mekanisme penempatan dan penguncian (lock-up) aset yang berbeda dengan aset finansial.

Sumber: CNNIndonesia

Kemenkeu Akui Ada Celah Manipulasi Investasi Dana Repatriasi

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui ada celah bagi peserta amnesti pajak untuk melarikan modalnya ke luar negeri sekalipun telah berkomitmen menempatkan dana repatriasi di bank persepsi paling singkat tiga tahun.

“Celah pasti ada, ya kami antisipasi. Pasti kami akan lihat pos (investasinya),” ujar Suryo Utamo, Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan Perpajakan usai menghadiri seminar yang selenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Hotel Bidakara, Jumat (22/7).

Menurut Suryo, basis dari pengampunan pajak (tax amnesty) adalah kejujuran Wajib Pajak. Artinya, pemohon amnesti harus jujur dalam menyebutkan nilai aset yang sebelumnya belum dilaporkan dan jujur dalam menanamkan investasi aset repatriasinya di dalam negeri.

Sebagai upaya pengawasan, lanjutnya, selain melibatkan internal Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga penampung aset repatriasi (gateway) atau bank persepsi yang ditunjuk hingga konsultan pajak.

“Kami kan tidak bisa sendirian mengawal, mengontrol, ya kami melibatkan juga pihak-pihak yang lain,” ucapnya.

Mekanisme investasi melalui bank persepsi juga dipilih karena pemerintah ingin bisa memonitor pergerakan aset repatriasi yang dimiliki wajib pajak.

Apabila perekonomian domestik dalam kondisi baik dan aman, Suryo yakin, investor akal lebih memilih tetap menaruh uangnya di Indonesia ketimbang mencari cara untuk kembali menaruh uangnya di luar negeri.

“Kalau ekonomi bagus, orang tidak akan mengeluarkannya lagi. Ekonomi bagus, situasi aman nyaman mereka (investor) dapat uang lebih sedikit tidak apa-apa,” kata Suryo.

Lebih lanjut, Suryo mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tax amnesty. Pasalnya, kebijakan ini belum tentu akan terjadi lagi dalam waktu dekat.

"Pak Presiden (Joko Widodo) dan Pak Menteri (Menteri Keuangan Bambang PS BRodjonegoro) pun bilang bahwa ini adalah kebijakan yang terakhir, mudah-mudahan tidak ada lagi. Jadi kalau basis data semuanya sudah clear masuk ke dalam sistem, tidak perlu lagi pengampunan pajak ke depannya," jelasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus mengungkapkan perlu dipahami bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak membatasi kegiatan bisnis pelaku usaha.

Menurutnya, aset repatriasi yang dimohonkan pengampunan pajak adalah aset tambahan wajib pajak yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. Dengan demikian, pemerintah bisa memperbarui data basis pajak ke depan.

Aset repatriasi pemohon pajak harus diinvestasikan dalam instrumen yang telah ditentukan di Indonesia dalam tempo minimal tiga tahun melalui bank persepsi yang ditetapkan. Pemohan pengampunan pajak juga harus membayar uang tebusan yang ditetapkan.

Kendati demikian, lanjutnya, pelaku usaha bisa melakukan ekspansi bisnis menggunakan aset di luar negeri yang dimohonkan pengampunan pajaknya. Ia menilai, keputusan bisnis itu di luar ranah pengampunan pajak.

“Jangan dicampurkan adukkan antara bisnis orang dengan pengampunan pajak,” ujar Kismantoro.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengingatkan ada potensi manipulasi investasi yang dilakukan peserta tax amnesty demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Caranya dengan merepatriasi aset dan menempatkannya di perbankan nasional, untuk kemudian ditarik sebagai pinjaman modal bagi perusahaan milik WP tersebut.

“Saya menduga nantinya akan banyak masuk ke perusahaan yang mereka kontrol, untuk kemajuan perusahaannya sendiri," ungkap Hariyadi, Kamis (21/7).

Sumber: CNNIndonesia

Dalam Sepekan, 20 Peserta Amnesti Pajak Bayar Tebusan Rp 6 M

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menerima permohonan amnesti yang diajukan lebih dari 20 wajib pajak hanya dalam sepekan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Nilai aset yang dideklarasikan oleh puluhan wajib pajak tersebut telah mencapai lebih dari Rp400 miliar.

"Nilai deklarasi harta sudah lebih dari Rp400 miliar, tax payer-nya (yang melapor) sudah lebih dari 20," tutur Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo usai menghadiri diskusi perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Grha Akuntan, Jumat(22/7).

Menurutnya, total nilai uang tebusan yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah lebih dari Rp6 miliar. Nilai ini, kata Mardiasmo, naik tiga kali lipat dari raupan uang tebusan sehari kemarin, Kamis (21/7).

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp165 triliun, khusus yang berasal dari setoran uang tebusan para peserta amnesti pajak.

"(Uang tebusan) dari kemarin sudah naik tiga kali lipat. Kemarin kan saya bilang Rp2 miliar,"kata Mardiasmo.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi program yang berlaku hingga 31 Maret 2017 ini. Diharapkan, program amnesti pajak bisa mendorong repatriasi aset, menambah penerimaan negara, dan memperbaiki basis data perpajakan negara

Sumber: CNNIndonesia

Konsultan Pajak Diharamkan Bantu Peserta Tax Amnesty

Jakarta - Pemerintah melarang konsultan pajak menjadi perencana pajak (tax planner) khusus bagi peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), meskipun perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah kewajiban pajak legal dilegalkan. Larangan tersebut guna menghindari adanya upaya menyiasati kebijakan amnesti pajak.

“Konsultan pajak tidak boleh menjadi tax planner untuk tax amnesty,” tutur Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Graha Akuntan, Jumat (22/7).

Pemerintah, lanjut Mardiasmo, telah menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk membantu menyosialisasikan program amnesti yang berlaku yang hingga 31 Maret 2017 ini. Hal itu ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Kementerian Keuangan dan IKPI baru-baru ini.

Diharapkan, katanya, konsultan pajak bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan wajib pajak sehingga implementasi program tax amnesty bisa berjalan optimal.

Menurut Mardiasmo, implementasi program pengampunan pajak bisa menjadi upaya pembelajaran bagi Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi. Pasalnya, wajib pajak bisa saja kembali menaruh investasinya di luar negeri setelah melihat hasil investasi dari aset repatriasinya tidak menarik.

Aset repatriasi merupakan aset tambahan yang dialihkan dari luar ke dalam negeri yang sebelumnya belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sesuai Undang-undang Pengampunan Pajak, aset ini harus diinvestasikan dalam instrumen investasi di Indonesia untuk jangka waktu minimal tiga tahun. Bentuk investasinya bisa berupa investasi di sektor finansial maupun sektor riil.

Secara terpisah, Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus menyatakan komitmen IKPI untuk mendukung kebijakan perpajakan pemerintah, termasuk program tax amnesty. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI.

“Ada dua hal yang tertulis dalam AD/ART (IKPI) yaitu pertama, konsultan pajak merupakan pendukung penegakan Undang-undang Perpajakan dan konsultan pajak sebagai pendukung dalam mensosialisasikan aturan,” ujar Kismantoro.

Sumber: CNNIndonesia