Wednesday, March 25, 2015

Ditjen Pajak segera rilis aturan sunset policy

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji untuk menerbitkan aturan sunset policy jilid II dalam waktu dekat. Masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh) mulai 1 April 2015.

"Kami upayakan April sudah keluar. Kami upayakan bahkan dalam dua minggu ini keluar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, Kamis (19/3) lalu.

Menurut Sigit, berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka ia akan mendapatkan penghapusan sanski administrasi bunga 2% setiap bulannya.

Kendati demikian, pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu, masyarakat tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah berakhir (kadaluarsa).

Aturan sunset policy pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, demi menggenjot penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kala itu, realisasi penerimaan pajak sebesar 6% di atas target yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah (shortfall).

Berkaca pada pengalaman tersebut Sigit memiliki cara tersendiri. Ia mengklaim, penerbitan insentif pajak yang beleidnya akan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) tersebut, lebih canggih dibandingkan dengan aturan Sunset Policy sebelumnya.

Jika dalam beleid sebelumnya pembetulan SPT bersifat sukarela (voluntary), maka dalam beleid baru nanti, Ditjen pajak tak hanya mengandalkan kesukarelaan wajib pajak. Ditjen Pajak kata Sigit, juga akan memberlakukan kewajiban (mandatory) pembetulan SPT oleh wajib pajak apabila ditemukan perbedaan dengan SPT yang selama ini disampaikan wajib pajak dengan data pembanding yang dimiliki Ditjen Pajak.

"Kami sudah memiliki data (pembandingnya), lengkap dan banyak. Data kepolisian, data BPS, data leasing nasabah misalnya dari OJK," tambah Sigit.
Sebelumnya, Sigit mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun pembinaan wajib pajak. Oleh karena itu pihaknya akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya khusus pada tahun ini.

Ditjen Pajak melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015, juga telah memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi bunga 2% per bulan bagi pelunasan utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Dengan dua aturan tersebut, Sigit pede target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun pada tahun ini dapat tercapai.

Sumber: kontan.co.id

Wednesday, March 18, 2015

6 Langkah Jokowi Supaya Rupiah 'Perkasa'

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi, untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit). Meski begitu, paket kebijakan ini baru akan berjalan pada akhir April 2015.

Menteri-menteri Kabinet Kerja mengumumkan paket kebijakan ekonomi perdana pemerintahan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2015). Hadir dalam pengumuman ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

"Perlu diketahui sejak pemerintahan Jokowi-JK, sudah ada beberapa reformasi struktural. Sekarang ini untuk reform lebih lanjut pemerintah mengeluarkan inisiatif memberikan banyak insentif kepada pelaku usaha," papar Sofyan.

Kebijakan pertama adalah terkait insentif pajak. Ada pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi.

"Tax allowance untuk perusahaan yang investasi dividen di Indonesia, perusahaan yang ciptakan lapangan kerja, perusahaan yang export oriented, dan perusahaan yang investasi di research and development," jelas Sofyan.

Insentif pajak lainnya, lanjut Sofyan, adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal. Tujuannya adalah untuk menekan biaya logistik.

Kebijakan kedua adalah terkait bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri. "Kebijakan tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap produk impor yang unfair trade. Dalam rangka melindungi industri dalam negeri, kita lakukan kebijakan ini," kata Sofyan.

Kebijakan ketiga adalah, pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Dengan begitu, Indonesia sudah membebaskan visa bagi turis dari 45 negara.

"Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru," sebut Sofyan.

Kebijakan keempat adalah, kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15% untuk Solar. "Impact-nya mengurangi impor Solar cukup besar," ujar Sofyan.

Kelima adalah kewajiban menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. Misalnya batu bara, migas, atau minyak sawit mentah (CPO). Namun, pemerintah memberi pengecualian bagi kontrak-kontrak jangka panjang.

"Jadi jangan khawatir kontrak long term, karena L/C terus diputus kontraknya dan harga turun. Itu tidak akan terjadi. Kalau bisa dibuktikan sebagai kontrak long term, maka akan diberikan pengecualian," terang Sofyan.

Keenam adalah, pembentukan perusahaan reasuransi domestik. Menurut Sofyan, reasuransi adalah salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan.

"Kita sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2 perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional. Salah satu sumber current account deficit adalah reasuransi," jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, paket kebijakan ini akan efektif berlaku sekitar akhir April 2015. "Butuh proses administrasi dan sebagainya, mungkin baru berlaku akhir bulan depan," ujarnya.

Sumber: detikFinance

Ada Masalah dalam Pelayanan Bea Cukai? Hubungi Nomor Ini

Jakarta -Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meluncurkan pusat layanan pelanggan untuk ekspor-impor. Nomor yang bisa dihubungi adalah 1-500-225.

"Kami sudah memiliki contact center. Kita sudah punya nomor telepon khusus, yaitu 1-500-225," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono di kantornya, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Menurut Agung, semua pihak yang terkait dengan pelayanan bea dan cukai bisa menghubungi nomor tersebut. Baik ingin memberi pertanyaan, pemberian saran, serta kritik.

Misalnya untuk pemeriksaan dokumen barang di salah satu pelabuhan di Indonesia. Bila dirasa ada keterlambatan atau hambatan, maka pemilik barang bisa menghubungi nomor tersebut.

"Stakeholders kalau punya pertanyaan, saran, kritik, tidak perlu lagi SMS saya atau direktur lainnya," ujar Agung.

Jam operasional untuk saat ini hanya pada jam kerja, yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki.

Meski demikian, pelayanan tetap akan diberikan secara optimal. Pihak yang berasal dari daerah pun bisa menghubungi nomor ini untuk mendapatkan informasi.

"Jadi Anda bisa telepon dari seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua unit," imbuhnya.

Sumber: detikFinance

Setoran Hilang Karena Aturan Batal dan Insentif, Target Pajak Tetap Rp 1.300 T

Jakarta -Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito masih optimistis dengan target penerimaan pajak yang mencapai nyaris Rp 1.300 untuk tahun ini. Meski ada sejumlah aturan yang sedianya berlaku akhirnya ditunda, misalnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk transaksi jalan tol.

"Nggak ada urusan penerimaan dengan aturan ini. Saya bukan di situ nyari uangnya," tegas Sigit di Gedung Djuanda, komplek Kemenkeu, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Sigit menyebutkan sebenarnya ada 12 inisiatif yang tidak jadi diterapkan dalam waktu dekat. Potensi setoran yang hilang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

"Inisiatif yang 12 itu nilainya cuma Rp 16-20 triliun. Saya hanya untuk meluruskan aturan, bukan untuk target penerimaan," kata Sigit.

Di samping itu, lanjut Sigit, ada pula potensi kehilangan penerimaan dari insentif pajak yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Di paket kebijakan stabilisasi rupiah dan pengurangan defisit transaksi berjalan, insentif pajak yang diberikan adalah tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi serta insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal.

"Nggak masalah, kami punya cara untuk menutupi itu. Target tetap," katanya.

Untuk menutupi kekurangan penerimaan, Ditjen Pajak akan menggenjot kepatuhan para wajib pajak. Penyanderaan atau gijzeling telah dan akan terus dilakukan bagi wajib pajak dengan tunggakan minimal Rp 100 juta yang tidak memiliki niat baik melunasi.

Pejabat Pengganti Direktur P2 dan Humas Ditjen Pajak Wahju K Tumakaka menyebutkan, porsi penerimaan karena gijzeling naik 4 kali lipat sejak awal tahun. Tentunya akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun.

"Gijzeling itu 4 kali lipat setelah pemberitaan. Jadi banyak yang patuh. Jadi cukup besar proporsi gijzeling," kata Wahju.

Sumber: detikFinance

2 Aturan Pajak Batal Berlaku, Ini Penyebabnya

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membatalkan 2 aturan yang sudah diterbitkannya awal tahun ini. Padahal, aturan tersebut awalnya dibuat sebagai salah satu cara mencapai target setoran pajak hampir Rp 1.300 triliun pada 2015.

Dua peraturan yang ditunda tersebut adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito serta PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol.

Untuk aturan yang pertama, sedianya Ditjen Pajak bisa mengetahui secara rinci dana nasabah deposito di bank. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan ada keberatan dari dunia usaha soal hal itu.

"Deposito memang ada unsur kerahasiaan di situ, makanya tidak cabut. Sebetulnya kita ingin mengetahui apakah pajak yang dipungut oleh bank benar-benar disetorkan ke kas negara. Tapi kita tidak punya data itu, kita ingin mencari data apakah benar pajak yang dipotong sama dengan pajak yang disetor," terang Sigit kala ditemui di Gedung Djuanda, komplek Kemenkeu, Rabu (18/3/2015).

Sementara untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% terhadap jasa jalan tol, Sigit mengakui ada kekhawatiran yang dilontarkan pengusaha, khususnya yang bergerak di bidang logistik. Mereka khawatir biaya logistik akan semakin mahal, sehingga dampaknya harga di tingkat konsumen pun akan naik.

"Ada permohonan dari pengusaha-pengusaha truk yang mengangkut barang kebutuhan pokok. Dengan ada PPN dikhawatirkan bisa meningkatkan harga barang," kata Sigit.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito harusnya berlaku pada 1 Maret 2015. Sedangkan PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol sedianya berlaku 1 April 2015.

"Kita tunda, sama saja mencabut. Ada permintaan dari pengusaha untuk minta kepastian dulu," ujar Sigit.

Sumber: detikFinance