Thursday, April 20, 2017

10 Juta Wajib Pajak Lapor SPT, 80% Lewat Online

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan hari ini, Jumat (21/4/2017) merupakan hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak PPh periode 2016 bagi wajib pajak (WP) pribadi. Sementara untuk WP badan akan berakhir pada 30 April nanti.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, jumlah yang telah melaporkan SPT sebesar 10 juta WP, dari jumlah itu sebanyak 80% atau 8 juta WP melaporkannya lewat elektronik alias online.

"Sampai sekarang yang melapor SPT sudah 10 juta WP, lebih tepatnya sekitar 10.380.000. Dari jumlah rupanya 80% sudah pakai online," kata Hestu kepada detikFinance, Jumat (21/4/2017).

Dari jumlah WP yang sudah melapor itu, sebanyak sekitar 300.000 merupakan WP badan. Sementara untuk jumlah WP keseluruhan, baik pribadi maupun badan, saat ini tercatat 22 juta WP.

Pelaporan yang sudah lebih banyak dengan online ini membuat kantor pajak tak seramai tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, waktu berakhirnya pelaporan SPT WP pribadi juga diundur dari tangga 31 Maret menjadi tanggal 21 April 2017.

"Kalau sudah banyak yang online, petugas pajak di kantor juga tidak kerepotan dengan antrean. Kita apresiasi masyarakat sudah mau pakai e-filing, kami petugas pajak juga nyaman," ujar Hestu.

Dia menyarankan, bagi yang belum lapor, WP yang sudah memiliki pin e-filing untuk menyelesaikan pelaporan SPT mereka secara online hari ini juga. Batas waktunya pun bisa dilakukan sampai bergantinya hari pada pada pukul 24.00 WIB nanti.

"Lebih baik dengan e-filing karena tidak terbatas waktu buka kantor pajak dan bisa dilakukan di mana pun," pungkas Hestu.

Sumber: detikFinance

Friday, April 7, 2017

Rumah tak tercantum di SPT tak bisa dijual?

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak mengatakan, Jumat (7/4), tidak ada syarat dalam jual beli tanah dan bangunan, aset tersebut harus sudah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ataupun tax amnesty.

Hal ini menjawab ramainya kabar di media pesan bahwa jual beli tanah dan bangunan harus tercatat di SPT. Jika tidak, aset tersebut malah tidak bisa dijual.

"Teman-teman, sekarang peraturan baru, kalau mau jual rumah, tanah, atau aset yg lainnya, asets yg akan dijual harus tercatat di SPT tahunan pemilik atau di laporan TA (Tax Amnesty). Kalau tidak ada, tidak bisa validasi pajak, berarti aset tersebut tidak bisa dijual. Tolong hati-hati kalau ada closing deal, ini harus ditanyakan pada pemilik atau penjual sebelum bayar DP (uang muka)," tulis pesan yang merebak tersebut.

Ditjen Pajak bilang, selama ini, kewajiban dari penjual properti adalah menyetorkan Pajak Penghasilan terutang dari keuntungan. Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

Terkait kewenangan pejabat pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak, apabila kewajiban pengalihan harta tersebut telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Tidak ada persyaratan atau ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut harus sudah dilaporkan pada SPT atau diungkapkan dalam Tax Amnesty.

"Dengan demikian, informasi yang beredar melalui instant messenger dimaksud adalah tidak benar," tulis DJP dalam klarifikasinya.

Sumber: kontan.co.id

Apartemen Tak Dihuni Kena Pajak Tinggi

JAKARTA - Rencana pemerintah mengenakan pajak tinggi bagi para spekulan tanah nyatanya terus bergulir. Kebijakan yang masuk dalam program ekonomi berkeadilan tersebut kini memasuki babak baru.

Dokumen Kementerian Keuangan yang didapat KONTAN menyebut, pajak tinggi kelak tak hanya untuk tanah menganggur, tapi juga diusulkan untuk properti yakni apartemen yang tidak ditempati atau tidak laku terjual.

Dengan target mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, peningkatan produktivitas tanah serta mengurangi spekulasi pembelian lahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR) mengusulkan tiga jenis pajak di sektor pertanahan dalam program berkeadilan.

Pertama, dengan pengenaan pajak progresif kepemilikan lahan ke-2 dan seterusnya atau setiap tambahan lahan hingga batas tertentu. Kedua, pajak aset menganggur atau unutilized asset tax. Usulan Kementerian ATR, pajak progresif dikenakan pada lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, vacant apartment yang tidak disewakan/ditempati, serta apartemen yang tidak laku terjual.

Ketiga, pengenaan capital gain tax yakni pajak selisih harga beli dengan harga jual. Ini artinya, capital gain yang Anda dapat dalam penjualan properti akan kena pajak.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara menyebut, kebijakan pajak berkeadilan memang sudah mengerucut pada tiga perpajakan yang diusukan ATR. "Saat ini, kami masih menunggu kajian lanjut dari Kementerian ATR," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (6/4).Makanya, Kepala BKF itu belum berani memastikan waktu implementasi aturan tersebut.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Goro Ekanto menambahkan, Kemkeu hingga kini juga belum bisa memastikan pajak atas aset mengganggur kelak juga berlaku untuk apartemen. "Belum, belum ada itu (belum sampai ada keputusan itu)," katanya.

Adapun, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Noor Marzuki juga belum bisa menjelaskan detail rencana itu. "Mungkin itu kajiannya di kalangan menteri," katanya

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, pemerintah masih merumuskan definisi ideal atas lahan menganggur sebelum dikenai pajak. Apalagi, sektor properti membutuhkan waktu lama sebelum mengembangkan bank tanahnya.

Menurutnya, penerapan kebijakan ini belum menjadi kebijakan prioritas saat ini. "Jangka pendek, pemerintah akan lebih dulu merealisasikan program reforma agraria," ujar Darmin.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyebut, pajak tinggi tanah menganggur akan membuat harga tanah lebih terkendali. Pengusaha bisa terhindar dari aksi spekulan tanah. "Kalau pengusaha cari untung sendiri akan terganggu kebijakan ini. Tapi kalau niatnya memberi akses masyarakat dapat hunian layak, kebijakan ini perlu didorong," kata dia.

Sumber: kontan.co.id

Tuesday, March 28, 2017

Masa Lapor SPT Pribadi Diperpanjang Sampai 21 April

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Tahun 2016 hingga 21 April 2017. Dengan perpanjangan tersebut, WP dibebaskan dari sanksi atau denda Rp 100 ribu.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2016 dari sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2017 diperpanjang sampai dengan 21 April 2017.

"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP diperpanjang sampai 21 April 2017 untuk semua metode penyampaian SPT," kata dia saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Suryo menjelaskan, metode penyampaian SPT yang dilonggarkan atau diperpanjang batas waktunya, yakni secara manual, melalui pos atau jasa pengiriman, serta melalui saluran tertentu, seperti e-filing, e-form, e-spt, ASP, dan lainnya.

Lebih jauh dikatakan dia, dengan perpanjangan waktu tersebut, pelaporan SPT sampai dengan 21 April 2017 dibebaskan dari sanksi sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pasal tersebut, denda administrasi bagi keterlambatan penyampaian SPT bagi WP OP sebesar Rp 100 ribu per SPT.

"Perpanjangan batas waktu dikecualikan sanksi sesuai Pasal 7 UU KUP," tegas Suryo.

Namun diperpanjang, diakuinya, batas waktu pembayaran kurang bayar pajak dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2016 tetap disetorkan hingga 31 Maret ini.

"Jadi hak negara memperoleh penerimaan negara tetap tidak mundur karena di UU KUP, batas akhir 31 Maret 2017," Suryo menjelaskan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP hingga 21 April 2017 akan dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak.

"Perdirjennya akan ditandatangani hari ini atau besok. Jadi kita minta jangan menunggu di akhir-akhir walaupun waktunya diperpanjang. Jangan menumpuk di akhir, karena memasukkan SPT bisa sekarang ini," tandas dia.

Sumber: liputan6.com

Friday, March 10, 2017

Dana Repatriasi Tax Amnesty di Pasar Modal Tembus Rp 9 triliun

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty) yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp 9 triliun.

"Rp 2 triliun terus ke pasar modal, yang kami lihat ada sekitar Rp 9 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Dia menuturkan, dana repatriasi Rp 9 triliun langsung masuk pasar modal banyak yang masuk ke instrumen seperti reksa dana, saham, kontrak pengelolaan dana (KPD) serta masuk di obligasi pemerintah. Dia menyebutkan, dana repatriasi di pasar modal banyak yang bermuara ke instrumen reksa dana.

"Paling besar reksadana malah. Tapi reksadana kan di dalamnya mungkin ada ada SBN, ada yang lain-lain, SBN ada, investasi dalam SBN. Kemudian reksadana kan pegang SBN juga. Jadi secara instrumen keuangan kita sebut di reksadana dan kemudian ada yang masuk ke saham juga. Toh cukup banyak yang masuk dan pertumbuhan juga mulai kelihatan di pasar modal," tambahnya.

Dana repatriasi yang masuk ke pasar modal terlebih dahulu masuk dari gateway perbankan yang kemudian disalurkan kepada instrumen-instrumen pasar keuangan.

Meski demikian, Nurhaida mengaku, dana repatriasi yang masih banyak mengendap di perbankan akan bertahap masuk ke instrumen pasar keuangan.

"Sekarang sudah Rp 9 triliun, jadi mulai sesuai dengan yang saya duga ya, bahwa setelah dana ini mengendap di suatau gateaway, kemudian pemilik dana kelihatannya mulai mencari instrumen yang bisa berikan return yang sesuai dengan harapan mereka. Dan itu kebanyakan adalah produk-produk pasar modal. Produk pasar modal pada dasarnya berikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk perbankan. tentunya dengan kemudian masing-masing ada plus minus, ada risk ada return," ujarnya.

Calon DK OJK periode 2017-2022 ini mengaku, masih banyak tantangan untuk memberikan kepercayaan peserta tax amnesty untuk menempatkan dana di instrumen pasa modal.

Saat ini, OJK telah melakukan berbagai upaya guna menjaga pasar modal tetap bisa dipercaya investor. Pasalnya, terkadang ada kejadian yang membuat masyarakat takut akan risiko yang akan didapatnya.

"Nah, karena itu kepercayaan masyarakat, tak jarang itu membuat tergerus kepercayaan masyarakar. Harus kita bina lagi, kami lakukan enforcement, kita galakkan lagi ketentuan-ketentuan sehingga masyarakat kemudian mulai percaya lagi," ungkapnya.

Selain itu, Nurhaida juga berharap dana repatriasi yang masuk pasar modal bisa langsung masuk ke sektor riil, seperti pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), serta DIRE.

"Terkait dengan tax amnesty kami katakan kalau mereka belum punya proyek sasaran, enggak apa-apa, dalam setahun mereka harus punya proyek sasaran. Dulu enggak ada. Sekarang kami beri kemudahan. Kami dorong juga DIRE (Dana Investasi Real Estate)," tukasnya.

Sumber: detikFinance