Friday, March 10, 2017

Dana Repatriasi Tax Amnesty di Pasar Modal Tembus Rp 9 triliun

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty) yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp 9 triliun.

"Rp 2 triliun terus ke pasar modal, yang kami lihat ada sekitar Rp 9 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Dia menuturkan, dana repatriasi Rp 9 triliun langsung masuk pasar modal banyak yang masuk ke instrumen seperti reksa dana, saham, kontrak pengelolaan dana (KPD) serta masuk di obligasi pemerintah. Dia menyebutkan, dana repatriasi di pasar modal banyak yang bermuara ke instrumen reksa dana.

"Paling besar reksadana malah. Tapi reksadana kan di dalamnya mungkin ada ada SBN, ada yang lain-lain, SBN ada, investasi dalam SBN. Kemudian reksadana kan pegang SBN juga. Jadi secara instrumen keuangan kita sebut di reksadana dan kemudian ada yang masuk ke saham juga. Toh cukup banyak yang masuk dan pertumbuhan juga mulai kelihatan di pasar modal," tambahnya.

Dana repatriasi yang masuk ke pasar modal terlebih dahulu masuk dari gateway perbankan yang kemudian disalurkan kepada instrumen-instrumen pasar keuangan.

Meski demikian, Nurhaida mengaku, dana repatriasi yang masih banyak mengendap di perbankan akan bertahap masuk ke instrumen pasar keuangan.

"Sekarang sudah Rp 9 triliun, jadi mulai sesuai dengan yang saya duga ya, bahwa setelah dana ini mengendap di suatau gateaway, kemudian pemilik dana kelihatannya mulai mencari instrumen yang bisa berikan return yang sesuai dengan harapan mereka. Dan itu kebanyakan adalah produk-produk pasar modal. Produk pasar modal pada dasarnya berikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk perbankan. tentunya dengan kemudian masing-masing ada plus minus, ada risk ada return," ujarnya.

Calon DK OJK periode 2017-2022 ini mengaku, masih banyak tantangan untuk memberikan kepercayaan peserta tax amnesty untuk menempatkan dana di instrumen pasa modal.

Saat ini, OJK telah melakukan berbagai upaya guna menjaga pasar modal tetap bisa dipercaya investor. Pasalnya, terkadang ada kejadian yang membuat masyarakat takut akan risiko yang akan didapatnya.

"Nah, karena itu kepercayaan masyarakat, tak jarang itu membuat tergerus kepercayaan masyarakar. Harus kita bina lagi, kami lakukan enforcement, kita galakkan lagi ketentuan-ketentuan sehingga masyarakat kemudian mulai percaya lagi," ungkapnya.

Selain itu, Nurhaida juga berharap dana repatriasi yang masuk pasar modal bisa langsung masuk ke sektor riil, seperti pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), serta DIRE.

"Terkait dengan tax amnesty kami katakan kalau mereka belum punya proyek sasaran, enggak apa-apa, dalam setahun mereka harus punya proyek sasaran. Dulu enggak ada. Sekarang kami beri kemudahan. Kami dorong juga DIRE (Dana Investasi Real Estate)," tukasnya.

Sumber: detikFinance

Setelah Tax Amnesty, Ditjen Pajak Sebar Belasan Ribu Pemeriksa

Kuta - Akhir bulan ini program pengampunan pajak atau tax amnesty akan berakhir. Setelah berbaik hati memberikan pengampunan, pemerintah akan memperketat pengawasan untuk mengejar wajib pajak (WP) yang bandel.

Kepala Kantor Wilayah Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Muhammad Haniv mengatakan, setelah tax amnesty di akhir bulan ini pihaknya akan melakukan penegakan hukum (law enforcement) secara masif.

"Setelah Maret akan lakukan law enforcement sangat masif. Hati-hati bagi WP yang tidak ikut tax amnesty, WP yang menyembunyikan hartanya. karena ini masif," tegasnya di Kuta, Bali, Jumat malam (10/3/2017).

Haniv mengatakan, upaya penegakan hukum secara masif tersebut dilakukan dengan memaksimalkan pemeriksaan. Bahkan Ditjen Pajak mempersiapkan belasan ribu petugas pemeriksa untuk berburu WP yang masih menyembunyikan hartanya.

"Sekarang ini jumlah pemeriksa kita kira-kira 6 ribu, representatif kita kira-kira 11-12 ribu, itu nanti dijadikan pemeriksa semua. Tidak ada satupun perusahaan di negara ini lepas dari mata kita nanti," imbuhnya.

Haniv juga menjamin bahwa para petugas pemeriksa pajak tersebut akan bekerja secara serius. Sehingga sulit bagi WP yang bandel untuk menyembunyikan hartanya.

"Mudah-mudahan pemeriksa kita semua bekerja sesuai aturan. Jangan bekerja asal-asalan," pungkasnya.

Sumber: detikFinance

Tuesday, February 28, 2017

Jokowi: Saya Tahu Petugas Pajak Kerja Pagi Pulangnya Pagi

Jakarta - Satu bulan menjelang berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Farewell Tax Amnesty di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. Jokowi memberikan apresiasi sedalam-dalamnya kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang bekerja tak kenal waktu dalam melayani wajib pajak.

"Selama ini saya tahu yang bertugas di lapangan terutama di Ditjen Pajak dan seluruh jajaranya betul-betul sudah menjadi pasukan yang pergi pagi pulangnya pagi," kata Jokowi, disambut tepuk tangan undangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (28/2/2017).

Bahkan menjelang berakhirnya tax amnesty di setiap periode, kantor pajak buka hingga Sabtu dan Minggu. Hampir sama seperti apotek yang buka hingga 24 jam.

"Dan buka Sabtu Minggu, Sabtu dan Minggu juga buka seperti apotek 24 jam. Buka. Kita perintah untuk buka ya buka," ujar Jokowi.

Tak hanya kepada jajaran pegawai di Ditjen Pajak, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada kerja sama seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L). Juga kerja sama para pelaku usaha yang memiliki animo sangat tinggi dalam program tax amnesty ini.

"Tidak lupa terima kasih saya sampaikan atas kerja sama yang baik kementerian lembaga, aparat hukum, pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha berikan back up kepada kita," kata Jokowi.

Sumber: detik.com

Sri Mulyani: Mohon Dimaklumi, Pajak Usut yang Tak Ikut Tax Amnesty

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akan ada sejumlah konsekuensi yang diterima wajib pajak yang tak ikut tax amnesty. Konsekuensi tersebut diantaranya adalah pengusutan aktivitas ekonomi wajib pajak yang tak ikut tax amnesty. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Ia mengaku saat ini di Kementerian Keuangan telah menyiapkan semua data yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi pribadi, maupun badan per sektor hingga sub sektor untuk bisa dilacak.

"Kita akan menggunakan semua data yang ada, termasuk bea cukai, perpajakan, perindustrian sampai daerah, untuk kita melacak. Jadi mohon dimaklumi, bahwa kami akan melakukan pelaksanaan UU pajak secara konsisten," katanya dalam sambutan di acara Farewell Amnesti Pajak di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Jika nanti tak mengikuti tax amnesty, dan tidak menyerahkan SPT tapi memiliki aktivitas ekonomi dan harta, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menghitung, bahwa dalam jangka waktu 3 tahun hal tersebut ditemukan, maka Ditjen Pajak akan menggunakan data tersebut untuk menagih kepada anda termasuk sanksi 2% per bulan selama dua tahun lamanya.

"Berarti anda akan mendapatkan sanksi sekitar 48%. Bandingkan tarif tax amnesty saat ini hanya 5%," ucap Sri.

Namun demikian, ia tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak, yang telah membantu memobilisasi dalam sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk mengikuti tax amnesty. Ia juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah hadir dalam beberapa kesempatan dalam sosialisasi.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden yang betul-betul turun tangan sendiri di berbagai tempat, untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya membayar pajak dengan benar," pungkasnya.

Sumber: detik.com

Sri Mulyani: Selamat Tinggal Tax Amnesty

Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak hari ini mengadakan farewell atau perpisahan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty, setelah delapan bulan program ini berjalan. Perpisahan ini dilakukan satu bulan sebelum program ini berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 nanti.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan hal ini dilakukan agar wajib pajak masih memiliki waktu sekitar satu bulan sebelum program ini benar-benar berakhir.

"Kita sengaja buat farewell satu bulan sebelum berakhir. Ini adalah farewell yang panjang karena kita ingin memberikan waktu bagi Wajib Pajak kesempatan terakhir dalam tax amnesty," katanya dalam sambutan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Sri Mulyani memaparkan, penerimaan tax amnesty hingga hari ini telah mencapai Rp 112 triliun, dengan total harta yang diungkap atau deklarasi sebanyak Rp 4.414 triliun, jumlah SPH yang diterbitkan 707.641 dan Wajib Pajak (WP) yang ikut sebanyak 682.822 WP.

Namun ia mengaku jumlah ini masih belum optimal, karena potensi WP yang seharusnya ikut tax amnesty bisa lebih besar lagi.

"Walau kita senang dengan prestasi ini, namun 682 ribu itu belum memuaskan. Dengan WP 32 juta dan Wajib SPT ada 29,3 juta orang dan dari 29,3 juta itu hanya 12,6 juta yang lapor SPT, maka 680 ribu itu sangat kecil dibanding yang wajib SPT dan belum serahkan SPT," tutur Sri.

"Makanya kami anggap tax amnesty dari sisi peserta masih bisa ditingkatkan. Makanya kami buat farewell ini sebulan sebelum tax amnesty tutup, agar mereka yang belum miliki NPWP dan yang punya NPWP namun belum serahkan SPT untuk ikut amnesti pajak," pungkasnya.

Sumber: detik.com