Tuesday, April 15, 2014

Pajak Penjualan Online Tunggu Aturan Ekonomi Digital Internasional

Jakarta – Kementerian Keuangan masih menunggu standar peraturan pajak penjualan online internasional, sebelum menerapkan besaran tarif. Pasalnya, hingga kini belum ada standar intenasional tentang pajak penjualan online.

“Digital ekonomi menjadi subjek pembahasan di G20. Karena bukan hanya Indonesia yang konsen semua negara di dunia konsen masalah ini. Mungkin kita mulai pembahasan, tapi kita mau liat dulu standar internasionalnya,” terang Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro, di Jakarta pada Selasa (15/4).

Bambang mengatakan perlunya standar ekonomi digital Internasional agar tidak terjadi perebutan wilayah pajak. Bambang mencontohkan, jika ada transaksi online dari Amerika serikat, maka akan terjadi kebingungan untuk pengenaan pajak. “Pajaknya dikenakan di Indonesia atau di Amerika Serikat atau dikenakan ke pembeli atau penjual. Itu saja sudah panjang. Makanya diselesaikan dulu internasional untuk digital economy,” terangnya.

Bambang mengatakan jika standar ekonomi digital telah dikeluarkan, pemerintah akan mulai menghitung besaran pajak penjualan online.

Sumber: kemenkeu.go.id

Sunday, April 13, 2014

Modus Lama, Faktur Berdasarkan Transaksi Fiktif

Jakarta: Pengamat kebijakan perpajakan dari Perkumpulan Prakarsa, Yustinus Prastowo, menyatakan, praktek penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi perusahaan merupakan modus lama penyimpangan pajak. "Yang harus diwaspadai pemerintah adalah faktur asli dengan substansi transaksi fiktif," ujarnya kepada Tempo, Minggu, 6 April 2014.

Dia menjelaskan, penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi perusahaan sebenarnya tersebut biasanya terjadi sebelum 2012. Yustinus mengungkapkan, melalui pola ini, beberapa perusahaan melakukan transaksi fiktif melalui sindikasi. Transaksi ini tanpa melibatkan barang maupun jasa riil, namun bisa memproduksi dokumen dan restitusi.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sindikasi ini, kata Yustinus, biasanya melakukan transaksi fiktif untuk menutupi persyaratan perusahaan aktif. Ada dua keuntungan yang dinikmati perusahaan-perusahaan ini. Pertama, mereka bisa menikmati restitusi dari transaksi fiktif. Kedua, perusahaan dalam sindikasi mampu menerbitkan faktur fiktif untuk perusahaan lain.

Sebelumnya, tim penyidik Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Reserse Kriminal Polri menangkap penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yaitu Z alias J alias B, pada 3 April silam. Pengungkapan kasus dimulai pada 2012, melalui penyidikan terhadap Soleh alias Sony dan Eryantidan Tan Kim Boen alias Wendry.

Selanjutnya, penuntutan telah dilakukan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan tanggal 23 Agustus 2010. Z alias J alias B dan saudaranya, D alias A alias R yang masih buron adalah penerbit faktur pajak yang dimaksud. Faktur tersebut diterbitkan tidak didasarkan transaksi sebenarnya, melalui perusahaan PT SIC, PT IGP, PT GIK, PT BSB, PT KGMP, PT BIS, PT BUMP, PT CDU, PT MNJ, PT SPPS serta PT PML, sepanjang 2003-2010.

Negara diperkirakan mengalami kerugian pendapatan Rp 247,44 miliar. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, Z dan D mendirikan perusahaan-perusahaan itu dan menggunakan nama-nama fiktif sebagai pengurus serta pemegang saham. Z dan D pun meminta anak buah mereka, antara lain Soleh alias Sony, untuk menandatangani faktur pajak serta SPT Masa PPN perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian, faktur pajak yang diterbitkan dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

"Karena jika volume penjualan tinggi, PPN akan terlalu besar sehingga diperlukan pajak masukan untuk PPN keluaran," ujar Yustinus.

Sumber: Tempo.co

Pelaku Faktur Pajak Fiktif Diburu Sejak 2010

Jakarta - Perburuan pelaku utama faktur pajak fiktif, Z, oleh tim penyidik Direktorat Jenderaol Pajak dilakukan sejak 2010. Namun, karena kelihaiannya, keberadaan pelaku sulit terendus. "Dia licin sekali, makanya baru tertangkap sekarang," kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak, Yuli Kristiyono, Senin, 7 April 2012. Z ditangkap 3 April lalu ketika akan mengantar anaknya sekolah.

Yuli mengatakan, keterlibatan Z sebagai otak penerbit faktur fiktif diketahui setelah tiga anak buahnya tertangkap empat tahun lalu. Ketiganya kini telah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2010. (baca: Begini Cara Aparat Pajak Cegah Faktur Palsu)

Selain Z, penyidik pajak masih memburu saudara Z yang berinisial D. Sampai kini D masih buron. Z dan D dituding menerbitkan faktur pajak yang tidak didasarkan atas transaksi sebenarnya melalui perusahaan: PT. SIC, PT. IGP, PT. GIK, PT. BSB, PT. KGMP, PT. BIS, PT. BUMP, PT. CDU, PT. MNJ, PT. SPPS dan PT. PML dalam kurun waktu 2003 sampai 2010. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 247,4 miliar.

Semua perusahaan tersebut menggunakan nama-nama fiktif sebagai pengurus pengurus dan pemegang saham. Z dan D menyuruh anak buah mereka, bernama Soleh alias Sony dan lainnya untuk menandatangani faktur pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) perusahaan-perusahaan tersebut. Faktur pajak yang diterbitkan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan yang berniat menggunakan faktur tersebut sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Pajak, Kismantoro Petrus, mengatakan, sejak periode 2008-2013 setidaknya terdapat 100 kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau pajak fiktif. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Tersangka penerbit faktur pajak fiktif terancam hukuman 6 tahun penjara berdasarkan Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, pelaku terancam hukuman denda maksimal enam kali nilai pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

Sumber: Tempo.co

Thursday, April 10, 2014

Selain Pajak Barang Mewah, Ponsel Juga Bisa Kena Cukai

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menekan laju impor telepon seluler. Di sisi lain, aturan itu juga bisa sangat mendukung industri telepon seluler dalam negeri yang mulai berkembang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, selain pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk ponsel, pemerintah juga berencana untuk memberlakukan tarif cukai untuk ponsel.

"Ada rencana juga beberapa alternatif lain yang aman. Antara lain pengenaan cukai dan IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang pendaftaran handphone itu," kata Hidayat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Hidayat menjelaskan, semua aturan itu akan dikaji lebih rinci termasuk kemungkinan banyaknya potensi penyelundupan ponsel jika aturan diberlakukan. Pembahasan aturan ini akan dibahas di level kementerian perindustrian minggu depan.

"Mau dikaji minggu depan. Tapi tidak segera bisa diberlakukan," tambahnya.

Hidayat menambahkan, pemberlakuan aturan itu semata karena untuk melindungi industri dalam negeri yang mulai masuk ke pasar. Meski menurutnya, angka impor tidak bisa ditekan terlalu siginifikan.

"Nggak bisa sekaligus (mengurangi impor), kecuali kalau seperti Foxconn atau Samsung itu bisa masuk," katanya.

Sumber: detikFinance

Wednesday, April 2, 2014

KPP Pratama Surakarta menerima 51.748 SPT Tahunan

Solo - Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta menerima sebanyak 51.748 surat pemberitahuan (SPT) sampai dengan jatuh tempo, belum lama ini.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Surakarta, Hafidz El Fauzi menguraikan, dari jumlah tersebut, 30.086 di antaranya merupakan SPT yang berasal dari wajib pajak (WP) terdaftar Solo. Selebihnya, sekitar 21.662 lembar lainnya merupakan SPT dari WP di luar Solo.

Dengan pencapaian ini, tingkat kepatuhan WP Solo meningkat drastis menjadi 47,20 persen dari 63.736 WP terdaftar. Padahal, sepekan sebelumnya tingkat kepatuhan masih di kisaran 24,61 persen.

"Dibanding dengan tahun kemarin, angka ini meningkat tipis. Tahun kemarin, pada periode yang sama tingkat kepatuhan hanya 45 persen. Sampai akhir tahun nanti target kepatuhannya sebesar 72,5 persen," ungkapnya.
Dia meyakini hal ini tidak lepas dari penerapan e-filing dalam penyampaian SPT. WP, nampaknya mulai nyaman melakukan kewajibannya dengan cara online. Karena itu, tingkat kepatuhan menjadi meningkat.

Angka kepatuhan ini dipastikan akan makin terkerek lantaran tenggat waktu penyampaian SPT diperpanjang sampai 30 April mendatang. Dengan catatan, perpanjangan hanya berlaku untuk penyampaian SPT lewat e-filing. Adapun penyampaian SPT secara manual masih diterima, namun WP yang bersangkutan akan dikenai denda Rp 100.000.

Sampai dengan akhir bulan kemarin, pihaknya menerima sebanyak 3.798 SPT e-filing. Angka ini melampaui target yang hanya 2.274 SPT lewat e-filing. Sejumlah WP diakui masih banyak berdatangan ke KPP untuk lapor SPT. Mereka kemudian dialihkan untuk menggunakan e-filing agar tidak kena denda.

Sumber: suaramerdeka.com