Sunday, December 21, 2014

Kejar Target, Ditjen Pajak Bisa Optimalkan Pajak Pribadi

JAKARTA - Guna mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.201,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak seharusnya bisa mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi.

Pengamat perpajakan Yustinus Pastowo mengatakan untuk mencapai angka tersebut, pemerintah bisa kejar pajak orang pribadi non profesi atau pengusaha. Dia menilai selama ini Pajak pengusaha belum bisa diterima secara maksimal.

"Memang yang paling mungkin untuk dikejar pajak orang pribadi yang bukan profesi atau pengusaha termasuk yang informal," katanya kepada Okezone, Sabtu (20/12/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan dalam mengoptimalkan sektor ini pemerintah bisa menggunakan pendekatan aset. Pasalnya selama pemerintah kesulitan untuk mengetahui kekayaannya dari jumlah rekening. Untuk itu pemerintah bisa mengetahui besaran pajak yang harus dibayar dari sisi aset.

"Jadi pemerintah bisa menggunakan pendekatan kekayaan aset saja, punya rumah berapa kendaraan berapa, Kalau dari sisi penerimaan pajak masih kecil, kalau kita lihat Dana Pihak Ketiga (DPK) bank yang ada sekarang ini sudah sampai Rp3.000 triliun, nah Rp2.000 itu milik 45 ribu orang artinya sebenarnya banyak yang bisa menyumbang pajak," tandasnya.

Sumber: okezone.com

Pajak Artis & Pengacara Tak Mampu Dongkrak Penerimaan Pajak

JAKARTA - Target penerimaan pajak sebesar Rp 1.201,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintah berencana mengoptimalkan pajak profesi, seperti artis, pengacara, konsultan pajak, dan akuntan yang mencari uang di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Pastowo menilai langkah tersebut tidak akan bisa untuk mengejar target penerimaan pajak. "Itu memang penting tapi tidak akan berpengaruh banyak kalau untuk kejar target," katanya saat dihubungi Okezone, Sabtu (20/12/2014).

Menurutnya langkah pemerintah untuk menggenjot pajak profesi hanya akan berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Bukan untuk kejar target penerimaan pajak.

"Tapi memang itu punya dampak pada publik soal kepatuhan membayar pajak, saya kira kalau untuk target pajak enggak akan besar pengaruhnya ke target tahun depan tapi untuk menjadikan kepatuhan," tukasnya.

Sumber: okezone.com

Transaksi di Atas Rp100 Juta Wajib Pakai NPWP

JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap transaksi tertentu di tahun 2015. Transaksi tersebut yaitu sekira Rp100 juta ke atas.

"Akan kita berlakukan di 2015, dan sebenarnya sudah ada dasarnya, di UU KUP cuma pelaksanaannya saat ini belum disiplin," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Bambang menyatakan, nantinya ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menegaskan kembali perlunya hal tersebut. Mengingat, tahun depan pemerintah akan fokus pada penerimaan dan kepatuhan pajak.


"Kenapa perlu NPWP? Ini sebagai profiling, karena kalau seorang membeli perhiasan Rp500juta kemudian bayar pajak cuma 50 juta pasti ada yang salah," kata Bambang.

Sehingga, ada manfaat praktis yang didapat dari peraturan tersebut, yaitu dapat mengetahui secara jelas keharusan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Sumber: okezone.com

Sunday, December 14, 2014

Telusuri Harta Orang Indonesia di Negeri Jiran, Menkeu Terbang ke Singapura

JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan bertolak ke Singapura pada Senin (15/12/2014) untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura. Keduanya akan membicarakan tentang kesepakatan yang dicapai di forum G-20 tentang Automatic Exchange Information.

"Intinya kita mau minta Singapura terapkan kesepakatan di G-20 namanya Automatic Exchange Information soal mempermudah kita untuk mencari data orang Indonesia di Singapura. Kalau mereka mau minta data orang mereka di Indonesia juga kita kasih," kata dia sata berkunjung ke kantor Kompas Gramedia, Jumat petang (12/12/2014).

Menurut Bambang, saat ini uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura sangat besar. Direktur Utama PT Bank Mandiri Budi G Sadikin sebelumnya pernah mengatakan, jumlah uang orang Indonesia yang dititipkan di bank di Singapura semakin besar.

Dana orang-orang kaya Indonesia secara individu sebanyak 150 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 1.500 triliun. “Itu hampir sama dengan APBN Indonesia tahun lalu,” kata dia kepada wartawan, di sela-sela Seminar Mendorong BUMN Go International, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Itu pun belum termasuk tabungan korporasi atau perusahaan. Budi bilang, jika ditambahkan dengan nasabah korporasi, maka nilainya mencapai sekitar 300 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 3.000 triliun.

Sumber: kompas.com

Tarik Rp 3.000 Triliun dari Singapura, Pemerintah Jajaki "Pengampunan Pajak"

JAKARTA — Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi pengusaha-pengusaha Indonesia yang memiliki aset yang disimpan di Singapura. Saat ini, uang orang Indonesia di Singapura diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun.

"Tidak usah di dunia, di Singapura saja banyak dana orang Indonesia. Salah satu cara untuk menariknya dengan tax amnesty," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyambangi Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (12/12/2014) malam.

Tax amnesty merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang dipolakan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Kebijakan itu bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara, dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh.

Meskipun begitu, Bambang mengakui kebijakan tersebut tidaklah mudah. Pasalnya, pemerintah harus terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Pajak dan memberikan kepastian kepada penegak hukum agar tidak melakukan penindakan bagi orang-orang Indonesia tersebut.

Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan bertolak ke Singapura pada Senin (15/12/2014) untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura. Keduanya akan membicarakan tentang kesepakatan yang dicapai dalam forum G-20 tentang Automatic Exchange Information.

"Intinya, kita mau minta Singapura terapkan kesepakatan di G-20, namanya Automatic Exchange Information, soal mempermudah kita untuk mencari data orang Indonesia di Singapura. Kalau mereka mau minta data orang mereka di Indonesia, itu juga kita kasih," kata dia.

Sumber: kompas.com