Friday, November 25, 2016

Sebut Harta WNI di Luar Negeri Rp 11.000 T, Jokowi: Daftarnya di Kantong Saya

Makassar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar sosialisasi tax amnesty di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sosialisasi ini, Jokowi mengatakan harta orang Indonesia yang disimpan di luar negeri sangat banyak.

Namun, mayoritas harta tersebut belum dilaporkan ke Ditjen Pajak.

"Data yang ada di Kementerian kurang lebih Rp 11 ribu triliun. Daftarnya ada di kantong saya. Yang hadir di sini saya hapal, satu dua masih simpan di sana," ujar Jokowi saat sosialisasi tax amnesty di Ballroom Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11/2016).

Jokowi menjelaskan, di 2018 nanti akan ada keterbukaan arus informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Karena semua negara telah menyepakati aturan internasional mengenai keterbukaan informasi tersebut.

"Duit orang Indonesia yang di Singapura, Swiss, Hong Kong, berapa? Semua akan terbuka karena aturan internasional sudah tandatangan semuanya. Itu era keterbukaan," lanjut Jokowi

Selain itu, Jokowi menambahkan, kedatangannya ke Makassar untuk mengajak para wajib pajak ikut serta dalam tax amnesty.

"Apalagi di Sulawesi Selatan ini pertumbuhan ekonominya 8,05 persen. Terima kasih Pak Gubernur sudah digerakkan pertumbuhan ekonomi di sini dan sekitarnya. Makanya, kalau sudah 8,05 persen mestinya saya datangi langsung biar semua ikut tax amnesty. Saya datang ke sini tidak hanya untuk jumpa fans, tidak," tutur Jokowi.

"Saya datang ke sini agar semuanya bisa bergerak, baik usaha kecil, menengah dan besar. Karena dalam pembangunan kita memerlukan injeksi dana, kita membutuhkan uang masuk yang sebesar-besarnya," lanjut Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, pelaksanaan tax amnesty tahap pertama berlangsung sukses. Bahkan Indonesia menjadi negara paling baik di dunia dalam pelaksanaan tax amnesty.

Sumber: detikFinance

Thursday, November 17, 2016

Cerita Konsultan Asal Inggris Soal Google Akhirnya Bayar Pajak

Jakarta - Penghindaran kewajiban pajak Google bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Google juga sempat menolak membayar kewajiban pajaknya di Inggris.

Namun, pemerintah Inggris berhasil membuat Google dan perusahaan Over The Top (OTT) lainnya seperti Facebook dan Yahoo mau tak mau membayar kewajiban pajaknya di Inggris.

Selain memiliki data yang akurat terkait Google, pemerintah Inggris juga memiliki nomenklatur pajak baru yang disebut diverted profit tax. Skema itu memungkinkan Inggris memungut pajak atas laba atau royalti setelah dialihkan ke negara lain yang memiliki aturan perpajakan longgar.

Menurut Tax Transparency and Total Tax Contribution Leader PwC Umited Kingdom, Andrew Packman Google bersedia membayar pajak di Inggris karena perusahaan OTT tersebut mendirikan badan usaha dan mendapatkan keuntungan dari usahanya.

"Kita melihatnya kalau di UK sebagai sistem perpajakan internasional. Pajak dibayar karena dia mendapatkan penghasilan di sana," jelas Andrew di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Kamis (17/11/2016).

"Perusahaan mendapatkan keuntungan dari negara tersebut jadi mereka bayar pajak," lanjut Andrew.

Menurutnya, di mana pun Google beroperasi, sudah menjadi kewajiban perusahaam teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut membayar pajak atas usaha yang dijalankannya.

"Saya tidak bisa berkomentar kepada perusahaan secara khusus, namun dalam perpajakan di dunia dia memang harus bayar," tutur Andrew.

Berbeda dengan Indonesia, Google Asia Pacific Pte Ltd menolak untuk membayar kewajiban pajaknya di Indonesia. Google menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Padahal, perusahaan asing yang memiliki aktivitas di Indonesia hanya bisa dikenakan pajak jika berstatus BUT.

Sumber: detik.com

Wednesday, November 16, 2016

Sri Mulyani Akan Terbitkan Aturan Pajak Khusus Untuk Google

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengeluarkan peraturan khusus untuk menagih pajak dari PT Google Indonesia, seperti yang diterapkan otoritas pajak Inggris kepada perusahaan digital multinasional itu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv mengungkapkan, aturan khusus ini akan dirilis usai proses negosiasi dengan Google membuahkan hasil.

"Ini sedang diproses berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan dikeluarkan, entah Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) atau PMK. Akan segera keluar," ungkap Haniv, Senin (14/11).

Namun begitu, Haniv masih enggan merinci aturan baru yang akan diberlakukan untuk Google. Pasalnya, aturan tersebut masih harus dipastikan lagi kepada Staf Ahli Kemenkeu.

Ia juga meminta seluruh pihak bersabar atas hasil dari proses pemeriksaan dan negosiasi yang dilangsungkan pemerintah dengan Google.

Pasalnya, lanjut dia, pemerintah masih bernegosiasi dengan Google agar membayar ketentuan pajak terhutang berdasarkan transaksi yang selama ini telah berjalan (settlement).

"Untuk pajak yang terdahulu itu kita settlement, sifatnya pokoknya 'sudahlah you bayar sekian dulu'," imbuh Haniv.

Apabila mengacu pada kebijakan pajak Inggris kepada Google, kata Haniv, pungutan yang akan dikenakan nantinya merupakan jenis pajak baru atau bukan pajak penghasilan (PPh) badan.

"Masih proses negosiasi, kita kasih pendapat, mereka jawab, ya begitulah. Yang jelas, ada kemajuan tapi masih belum sesuai," kata Haniv.

Meski alot dan belum membuahkan hasil, Haniv meyakini, negosiasi pajak cukup dilakukan oleh Ditjen Pajak sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak perlu sampai turun tangan berdiskusi dengan Google.

"Ibu tentu ada perhatian tapi intervensi dari Menkeu bentuknya tak langsung. Ada proses hukumnya. Semua masih bergantung proses negosiasi Pak Dirjen (dengan Google)," jelas Haniv.

Sumber: CNNIndonesia

Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia Naik 44 Level

Jakarta - Paying Taxes 2017, studi perpajakan yang dilakukan bersama Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PwC), menempatkan Indonesia pada peringkat 104 dari 190 negara yang diteliti.

Indikator pembayaran pajak di Indonesia naik 44 level dibandingkan dengan posisi tahun lalu (148), mengungguli negara-negara tetangga seperti Thailand (109) dan Vietnam (167). Namun, peringat Indonesia itu masih di bawah Singapura (8) dan Malaysia (61).

Dalam studi Paying Taxes 2017, Bank Dunia dan PwC membandingkan rezim perpajakan 190 negara di dunia, menggunakan data perpajakan lebih dari 10 tahun. Jumlah negara yang menjadi objek penelitian bertambah satu, dari sebelumnya hanya 189 negara yang diteliti pada studi Paying Taxes 2016 dan 2015.

Ay Tjhing Phan, Tax and Legal Services Leader PwC Indonesia menilai, melesatnya peringkat Paying Taxes Indonesia berkat digitalisasi sistem perpajakan dan elektronifikasi sistem jaminan sosial. Menurutnya, sistem perpajakan yang efisien, khususnya terkait estitusi dan pemeriksaan pajak, membuat pemungutan pajak semakin mudah.

"Hal ini juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi sembari memperluas basis perpajakan Indonesia," ujar Phan dalam acara Global Launch of the 11th Edition of Paying Taxes di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (17/11).

Merujuk pada sistem perpajakan 2015, Phan menjelaskan, terdapat 43 jenis pembayaran pajak di Indonesia, terbanyak di ASEAN. Sementara itu, jumlah pembayaran pajak di ASEAN rata-rata hanya 26 jenis, sedangkan di dunia rata-rata hanya sebanyak 25 jenis. Semua itu mencakup jenis pajak atas pendapatan usaha, pajak penghasilan tenaga kerja, dan pajak lainnya.

Kendati demikian, Bank Dunia maupun PwC menilai sudah ada perbaikan dari sisi waktu pengurusan pajak (221 jam) berkat penggunaan sistem elektronik.

Sementara untuk proses pasca pembayaran pajak, termasuk restitusi dan lainnya, Indonesia mendapatkan poin 76,49 atau di atas poin rata-rata kawasan Asia-Pasifik yang hanya 47 (nilai terbaik 100).

Mengingat keterbatasan metodologi yang dipakai untuk mendapatkan perbandingan internasional, ada beberapa upaya tertentu yang sebenarnya cukup berdampak luas, tidak tercermin dalam studi ini. Seperti kebijakan pajak final 1 persen bagi wajib pajak kecil dan kewajiban melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Dampak dari reformasi ini mungkin baru akan terlihat pada tahun-tahun mendatang.

Phan berharap, reformasi perpajakan di Indonesia bisa terus berlanjut berbekal kesuksesan program amnesti pajak. Menurutnya, keberhasilan program amnesti pajak mencerminkan semakin bertumbuhnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, rencana revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah meningkatkan rasio perpajakan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (tax ratio).

Menanggapi riset tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, menilai kenaikan peringkat Paying Taxes Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di mana perpajakan menjadi salah satu indikatornya. Tahun ini, peringkat EoDB Indonesia ada di posisi 91 dari 190 negara atau naik dari posisi tahun lalu, 109.

Ke depan, lanjut Suryo, otoritas pajak akan mendorong pemanfaatan sistem pajak online kepada wajib pajak agar sistem yang sudah ada bisa dimanfaatkan dengan optimal.

"Dengan memudahkan administrasi perpajakan, paling tidak, investasi masyarakat di Indonesia lebih bertambah" ujarnya.

Sumber: CNNIndonesia

Tuesday, November 8, 2016

Ahmad Dhani Diperiksa di Kantor Pajak

Jakarta - Artis sekaligus musisi, Ahmad Dhani, pagi hari ini menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Calon Wakil Bupati Bekasi tersebut datang pada pukul 09.30 WIB ke kantor pusat DJP. Sampai saat ini, Dhani masih menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan di lantai 14 gedung DJP. Pemeriksaan dijadwalkan baru akan selesai pada pukul 12.00 WIB nanti.

Dari informasi yang diterima detikFinance dari salah seorang staf pajak, pemeriksaan Dhani terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

Suami penyanyi Mulan Jameela ini diketahui punya banyak sumber penghasilan, mulai dari penghasilan sebagai musisi, juri acara pencarian bakat, bisnis karaoke, dan lain-lain.

Sumber: detikFinance