Thursday, June 15, 2017

Dirombak Sri Mulyani, Begini Skema Gaji Pegawai Pajak

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa skema baru pemberian tunjangan kinerja pegawai pajak dalam waktu dekat akan disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Perpres.

Perpres ini juga akan mengganti aturan pemberian tunjangan kinerja pegawai pajak yang sebelumnya tertuang pada Perpres Nomow 37 Tahun 2015.

Lalu bagaimana perbedaan skema lama dengan yang baru ?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemberian tunjangan kinerja dengan aturan yang berlaku sekarang ini disesuaikan dengan capaian penerimaan pajak pada akhir tahun.

"Skema yang lama disamaratakan, kalau tidak mencapai target, semua dipotong," kata Hestu kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Dia mencontohkan, capaian penerimaan pajak pada 2015 hanya sebesar 82% dari target yang telah ditetapkan, maka semua pegawai dipotong sebesar 20%, sehingga tunjangan kinerja yang didapatkan pegawai pajak di 2016 hanya sebesar 80%.

Untuk skema baru, Hestu menyebutkan, akan diberikan sesuai pada kinerja masing-masing unit atau individu pegawai di tahun sebelumnya, dan tidak disamaratakan.

Misalnya, kata Hestu, pegawai yang kinerjanya tidak baik akan dipotong tunjangannya, sebaliknya pegawai yang kinerjanya baik malah bisa mendapatkan kenaikkan tunjangan di tahun berikutnya.

"Jadi reward and punishment akan diterapkan dalam skema pemberian tunjangan untuk setiap pegawai," tutup dia.

Sumber: detikFinance

Monday, June 12, 2017

Peringatan Keras Sri Mulyani ke Petugas Pajak Soal OTT KPK

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan keras kepada para petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) soal korupsi, khususnya operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal itu merusak kepercayaan orang Indonesia sebagai pembayar pajak.

"Saya minta ini tidak ada lagi OTT," ungkap Sri Mulyani saat berbincang dengan media di Kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, satu orang petugas pajak yang tertangkap oleh KPK maka dianggap sebagai simbol dari Ditjen Pajak. Banyak masyarakat pun akan menyalahkan Ditjen Pajak dengan kemudian mengambil langkah untuk tidak membayar pajak.

"Itu sangat repot. Satu saja OTT, orang tidak akan membedakan satu orang itu dengan ribuan lainnya yang tidak berbuat apa-apa," jelasnya.

Agar kepercayaan tidak hilang, Sri Mulyani mengambil langkah salah satunya dengan memastikan jalannya reformasi perpajakan. Masyarakat harus tahu bahwa petugas pajak menjalankan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami harus pastikan jalani UU dulu," tegas Sri Mulyani.

Rasio pajak sekarang tercatat masih 10,3%, realisasi yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Artinya, kata Sri Mulyani ekonomi nasional hanya ditopang oleh sebagian kecil dari masyarakat di Indonesia. Terbukti ketika program pengampunan pajak alias tax amnesty dijalankan, ada harta yang dilaporkan setidaknya 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi pajak dari republik ini yang kita kumpulkan selama ini hanya yang saya tahu datanya, wajib pajak yang sudah dipotong langsung dan kemudian sebagian besar pelaku ekonomi dalam kelas top," paparnya.

Sri Mulyani meyakini masih ada masyarakat yang menjadi penumpang gelap. Jadi memanfaatkan fasilitas negara ini, seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur, akan tetapi tidak membayar pajak dengan benar. " Mau dari sisi manapun, kita biarkan ekonomi kita ditanggung oleh sebagian saja," tukasnya.

Sumber: detikFinance

Monday, May 29, 2017

DPR Minta Perberat Sanksi Bank yang Tak Patuh Jalani AEOI

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memberatkan sanksi atau hukuman bagi lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya yang tidak ingin memberikan data keuangan nasabah perbankan dalam rangka melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai sanksi dan hukuman yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan masih terlalu ringan.

Dalam Perppu tersebut disebutkan, sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar hanya satu tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp1 miliar. Dengan sanksi atau hukuman tersebut, Misbakhun menilai, lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya, masih berpotensi melindungi data keuangan nasabah.

"Di Perppu ini, yang tidak berikan informasi itu hanya dikenakan hukuman satu tahun penjara dan Rp1 miliar. Bagi bank, bisa saja mending membayar Rp1 miliar untuk melindungi nasabah," ujar Misbakhun, Senin (29/5).

Sementara itu, pengamat perpajakan dari (CITA) Yustinus Prastowo melihat, pemberian sanksi atau hukuman memang harus diberatkan agar setiap lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya benar-benar patuh melaksanakan sistem AEoI tersebut. Dengan demikian, langkah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dalam mengusut perpajakan dari data keuangan nasabah menjadi lebih lancar.

Pemberian sanksi atau hukuman tersebut menurut dia, dapat diperjelas pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau saat melakukan revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"Bisa jadi klausul di UU KUP atau PMK," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira justru melihat sanksi atau hukuman bagi lembaga jasa keuangan tak perlu diperberat. Pasalnya, dia yakin lembaga jasa keuangan pasti akan patuh pada sistem AEoI dan Perppu yang menjadi landasan hukumnya.

"Untuk legal formalnya, bank akan tunduk pada Perppu. Jadi tidak perlu, karena Perppu sudah jelas. Tapi kelihatannya secara informal, perlu pendekatan ke nasabah untuk memastikan dana tidak ditarik (dari bank)," tutur Bhima.

Di sisi lain, menurut Bhima, justru sanksi atau hukuman kepada DJP yang harus diperjelas bila ada pegawai pajak yang memanfaatkan data keuangan nasabah perbankan, bukan untuk pemeriksaan perpajakan, namun untuk kepentingannya sendiri, termasuk kepentingan yang merugikan wajib pajak.

Sumber: CNNIndonesia

Wednesday, May 10, 2017

Setoran Pajak per 30 April 2017 Capai Rp 343,7 Triliun

Jakarta - Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2017 mencapai Rp 343,7 triliun. Ada kenaikan 18,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy), di mana sebesar Rp 290,8 triliun.

Rinciannya khusus untuk Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp 20,7 triliun, naik 73% (yoy) dari sebelumnya Rp 11,9 triliun.

Sedangkan Pajak Penghasilan non Migas (PPh non Migas) mencapai Rp 322,9 triliun atau naik 15,8% yoy dari Rp 278,8 triliun. Yon menyebutkan tahun lalu justru negatif 6,3%.

"Dari tren ini penerimaan sudah sama dengan target kami 18,23%," kata Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Yon Arsal, di kantornya, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

PPh non migas terbagi atas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 119,1 triliun atau tumbuh 17,05% (yoy) dari tahun lalu Rp 101,7 Triliun. Sebelumnya tercatat negatif 10%. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 598 miliar atau tumbuh 16% (yoy).

"PBB di akhir tahun biasanya akan tercapai," imbuhnya.

PPh 21 karyawan mencapai Rp 35,94 triliun atau negatif 0,08% (yoy) dari tahun lalu Rp 35,97 triliun. PPh 25/29 mencapai Rp 5,2 triliun atau tumbuh 71%.

"Itu dampak dari tax amnesty yang tadinya tidak menyampaikan SPT tahunan. Sekarang disampaikan dan nilainya signifikan," jelas Yon.

Kemudian untuk PPh 25/29 badan tercatat Rp 71,6 triliun, naik 4,37% (yoy). Selanjutnya PPN dalam negeri mencapai Rp 68,8 triliun atau naik 16,67%. PPN impor naik 18,95% menjadi Rp 44,8 triliun.

"PPN ini sudah sinyal positif bahwa ekonomi bergerak. Impor bergerak baik karena bahan baku atau barang modal. Kalau impor naik harapannya ekonomi bergerak, berarti produksi naik, nanti PPh terpengaruh. Mungkin nambah gaji karyawan, setoran PPH-nya. Sampai Mei ini kecenderungan naik signifikan," paparnya.

Terbaik Dalam 10 Tahun

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan pertumbuhan pajak di kuartal pertama tahun ini merupakan yang terbaik dalam 10 tahun terakhir.

"Terbaik selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhannya 19%, jangan dilihat duitnya ya, duit sekarang dengan 10 tahun lalu nilainya kan beda. Faktornya wajib pajak patuh," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Ken menjelaskan tingginya pertumbuhan itu diperoleh dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dimana, PPN naik karena konsumsi masyarakat yang ikut meningkat.

"Kalian liat saja penjualan otomotif juga naik. Ini juga didorong dengan perkembangan teknologi beli mobil bisa dibuat jadi taksi online. PPh bagus juga tumbuh non migas 17%," terangnya.

Dirinya pun berharap supaya penerimaan pajak di kuartal II nanti bakal lebih tinggi dibanding kuartal pertama ini. Dengan indikasi konsumsi masyarakat yang meningkat saat Ramadan mau pun hari raya lebaran.

"Saya berharap bagus. Dibanding kuartal I saya harap lebih besar, saya target harus tumbuh 24% kuartal dari tahun lalu, realisasi tahun lalu, liat saja di web angkanya," kata dia.

Sumber: detikFinance

Begini Prosedur Pemeriksaan Pajak Bagi yang Tak Ikut Tax Amnesty

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mulai memanggil dan memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty, dan terbukti tidak patuh terhadap peraturan pajak. Hal ini sebagai bentuk penegakan hukum pasca berakhirnya program tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, WP yang dipanggil dan diperiksa adalah yang ada dalam data yang telah dimiliki oleh Ditjen Pajak mengenai jumlah harta dan kewajiban WP tersebut sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Setelah menerima data, Ditjen Pajak kemudian akan mengecek mengenai kepatuhan wajib pajak bersangkutan. Apabila ditemukan harta yang belum dimasukkan ke dalam SPT dan mengikuti tax amnesty, maka Ditjen Pajak akan melayangkan surat perintah pemeriksaan kepada Kanwil terkait, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) terkait agar mengirimkan surat pemanggilan kepada WP bersangkutan.

"Pemeriksaannya seperti biasa. Kita kirim surat perintah pemeriksaan, kita panggil WP nya ke kantor (pajak), kita jelaskan pemeriksaannya seperti apa, kemudian kita tetapkan batasnya. Jadi akan ada pemberitahuan dulu," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Lanjut Hestu, pemeriksaan nantinya akan dilakukan di kantor pajak. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan langsung memonitor mengenai data harta yang dilaporkan, sehingga akan mengurangi potensi penyimpangan dalam pemeriksaan.

"Data-data harta yang kita minta itu semuanya nanti kan dari kantor. Dari kantor kita juga memonitor. Kita serahkan ke Kanwil, Kanwil ke KPP, supaya mereka tindaklanjuti dengan pemeriksaan, nanti abis itu dimonitor terus oleh kantor pusat," jelasnya.

"Jadi pemeriksaannya, kita lakukan transparan, yang didahului dengan pemanggilan wajib pajak. Secara prosedur kita sudah mencoba menguatkan prosedur pemeriksaan menjadi lebih transparan," ungkap Hestu.

Sumber: detikFinance