Saturday, June 27, 2015

Bukti Belanja di Atas Rp250 Ribu Wajib Bermaterai

JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengingatkan pelaku ritel menyertakan bea materai untuk nominal belanja di atas Rp250 ribu. Pasalnya, peraturan tersebut sudah ada sejak lama, namun tidak diterapkan dengan baik oleh peritel.

"Iya, ini peraturan yang saat ini berlaku. Salah satu objek pengenaan bea materai adalah tagihan yang memuat jumlah uang," ungkap Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lain (PTLL) Ditjen Pajak, Oktria Hendrarji, melalui pesan singkat kepada Okezone, Sabtu (7/3/2015).

Ia menutukan, nominal belanja sebesar Rp250 ribu hingga Rp1 juta akan dikenakan bea materai Rp3.000. Sementara untuk belanja yang lebih dari Rp1 juta maka terutang bea materai Rp6.000.

Menurutnya, teknis pelaksanaannya juga tidak sulit, apalagi saat ini telah diterapkan sistem komputerisasi. Jadi, pengusaha ritel tidak perlu menempelkan materai pada struk transaksinya, sudah ada aplikasi yang mengatur teknis penerapannya.

"Kami akan ngingetin kepada pelaku bisnis, terutama ritel, bahwa struk itu terutang biaya materai," imbuh dia.

Kepala Subdirektorat Humas Dtjen Pajak, Anita Widiati, menuturkan bahwa aturan ini bertujuan mendorong penerimaan negara. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak peritel yang tidak menerapkannya.

"Peraturan tersebut sudah lama berlaku, tapi banyak ritel yang tidak menggunakan materai," kata Anita.

Sumber: okezone.com

Thursday, June 25, 2015

Sah! Gaji Rp 3 Juta tak Kena Pajak

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro yang menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp2.025.000/bulan menjadi Rp3 juta/bulan.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad di Gedung DPR RI mengatakan, secara penuh mendukung usulan Pemerintah tersebut.

"Kami telah konsultasi dan apa yang disampaikan Pak Menteri (Keuangan) jelas dan dapat diterima Komisi XI," katanya, Kamis (25/6).

Atas persetujuan ini, Bambang Brodjonegoro mengatakan akan menyiapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai perubahan PTKP tersebut, sehingga diharapkan per 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku. Dengan demikian, perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp3 juta/bulan atau Rp36 juta setahun.

"Per 1 Juli 2015 nanti, perusahaan akan motong gaji karyawannya dengan disesuaikan yaitu sesuai PTKP yang baru," tambah Dirjen Pajak Sigit Priadi.

Dalam penjelasannya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyesuaian ambang batas PTKP dari Rp24,3 juta setahun menjadi Rp36 juta setahun didasari beberapa pertimbangan. Bambang mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan PTKP disesuaikan besarannya. Pertama, adanya perlambatan ekonomi. Kedua, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat dan yang ketiga, yakni menyesuaikan dengan kenaikan upah minimum provinsi 2015.

Lebih jauh Bambang mengungkapkan, dengan adanya penyesuaian ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Berdasarkan perhitungannya, Bambang memaparkan, jika langsung berlaku, kenaikan PTKP bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09 persen, konsumsi Rumah Tangga 0,07 persen, investasi 0,19 persen, dan inflasi 0,04 persen.

Sumber: republika.co.id

Tuesday, June 9, 2015

Kelesuan Ekonomi Membawa Korban

JAKARTA - Perlambatan ekonomi membawa korban! Banyak perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK ke karyawannya.

Ada enam sektor usaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Mereka adalah industri tekstil, alas kaki, perusahaan pertambangan, jasa minyak dan gas, perusahaan semen serta otomotif.

Mari kita tengok satu per satu datanya. Data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyebutkan, sejak Januari 2015, industri sepatu Indonesia telah melakukan PHK secara bertahap terhadap 11.000 pekerja.

Adapun, di sektor pertambangan, kondisinya lebih parah lagi. Sektor industri tambang yang mengalami bisnis minus 2,32% di kuartal I 2015, telah melakukan PHK terhadap ratusan ribu pekerja.

Khusus di sektor batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan jumlah pekerja di sektor tambang ini sudah berkurang setengah atau sekitar 400.000-500.000 orang dari total pekerja sekitar 1 juta orang.

PHK di industri batubara terjadi karena perusahaan mengurangi volume produksi demi meminimalisir kerugian akibat merosotnya harga batubara di dunia. “Langkah efesiensi sulit dilakukan, makanya banyak karyawan dirumahkan,” tandas Pandu P. Sjahrir, Ketua Umum APBI, Rabu (20/5).

Di sektor mineral, PHK besar-besaran telah terjadi sejak tahun lalu saat pemerintah melarang ekspor mineral. “Saat ini, ancaman PHK masih terjadi di perusahaan penghasil logam dan konsentrat,” tutur Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia.

Adapun di sektor ritel masih akan menunggu perkembangan ekonomi. Namun, bila daya beli masyarakat terus terperosok, bukan mustahil kalau sektor ini akan merumahkan karyawan. “Kami masih wait and see,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta. Harapannya, kondisi pahit ini tak terjadi.

Gelombang PHK yang sudah terjadi di sejumlah sektor industri ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di tanah air memang terus bertambah. Bahkan, di bulan Februari 2015, menjadi puncak angka pengangguran tertinggi di Indonesia sejak Agustus 2012.

Jika bulan Agustus 2012, pengangguran tercatat 7,24 juta orang, maka di bulan Februari 2015, jumlahnya bertambah menjadi 7,45 juta orang.

Catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2015 lalu mencapai 5,8% dari total angkatan kerja sebanyak 128,3 juta. Dus, jika perlambatan ekonomi berlanjut, jumlah pengangguran dipastikan akan bertambah.

Sejumlah terobosan untuk menggairahkan ekonomi harus dilakukan agar target pemerintah mengurangi angka pengangguran sebesar 5,6% dari angkatan kerja di tahun ini tercapai.

Salah satunya dengan merealisasikan proyek infrastruktur. “Jika proyek infrastruktur sesuai rencana dan penggunaan tenaga domestik signifikan, ada peluang pengangguran di Agustus turun,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo, kepada KONTAN.

Sumber: Kontan

Menkeu Teken Kerjasama Data, Tax Amnesty Tak Perlu Ada

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana menggenjot penggalian informasi para wajib pajak (WP) dalam negeri. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan program pertukaran informasi otomatis antarnegara (Automatic Exchange for Information).

Program ini akan berlaku akhir tahun 2017. Program tersebut akan dimanfaatkan pemerintah untuk menggali data perpajakan WP dalam negeri, termasuk WP yang akan menggunakan fasilitas tax amnesty. Jika melalui pertukaran informasi, pemerintah menemukan perbedaan data yang disampaikan WP, maka tax amnesty yang diberikan bisa dibatalkan.

Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pengembangan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu bilang, Menteri Keuangan telah menandatangani kesepakatan pertukaran data secara otomatis antarpejabat pajak berwenang (Authority Competent/AC) di Paris, Perancis, 4 Juni 2015. Perjanjian itu diteken 60 negara lainnya, termasuk negara-negara tax haven, seperti British Virgin Island.

Guna mendukung program itu, Kemkeu tengah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi. “Revisi PMK sudah sampai ke Badan Kebijakan Fiskal,” katanya, Senin (8/6).

Dalam PMK 60/2014, pemerintah mengatur pertukaran informasi melalui AC di Indonesia dengan otoritas pajak di negara mitra atau yuridiksi mitra. Yang bertindak sebagai AC di Indonesia ialah Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak.

Pertukaran informasi meliputi tiga jenis: pertukaran informasi berdasarkan permintaan, secara spontan, dan pertukaran secara otomatis.

Pertukaran informasi berdasarkan permintaan dan secara spontan, hanya dilakukan jika ada dugaan WP melakukan transaksi untuk menghindari pajak. Adapun, pertukaran informasi secara otomatis, yaitu AC di Indonesia menerima data WP dari negara mitra secara berkala. Begitu pula sebaliknya. Informasi WP itu meliputi: perubahan tempat tinggal wajib pajak, penghasilan, dividen, hingga royalti.

Selama ini, kata Mekar, pertukaran informasi hanya dilakukan dengan negara yang punya kesepakatan tax treaty dengan Indonesia. “Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan negara yang tidak memiliki perjanjian tax treaty dengan kita. Asalkan, negara itu turut menandatangani kesepakatan program pertukaran informasi,” tambah Mekar.

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai, dengan program ini pemerintah dapat mengakses data WP di dalam negeri dari negara mitra secara cepat dan mudah.

Selain itu, Ditjen Pajak bisa mengejar aset WP yang ada di luar negeri tanpa perlu menerapkan tax amnesty.

Sumber: Kontan

Friday, May 29, 2015

TV Hingga Tas Perempuan Bebas Pajak Barang Mewah, Aturan Terbit Pekan Depan

Jakarta -Pemerintah merevisi aturan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013. Beberapa barang yang akan bebas PPnBM adalah televisi (TV), furnitur, meubel, dan aksesoris‎ seperti tas perempuan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi aturan tersebut akan diterbitkan pekan depan. Sekarang hanya tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi.

"Pokoknya bulan Juni awal selesai," ungkap Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (29/5/2015)

Menurut Bambang, kelompok barang tersebut sudah bisa dibeli banyak orang. Berbeda halnya dengan mobil mewah, pesawat, kapal, atau pun apartemen.

"Pokoknya di luar mobil, pesawat, kapal, apartemen, rumah, sudah nggak ada lagi PPnBM," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Sigit Pramudito menambahkan, kebijakan ini tentunya‎ tetap memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam hitungan satu tahun, pajak yang akan berkurang adalah sekitar Rp 800 miliar.

"Nggak seberapa, untuk elektronik dan tas mewah, sekitar Rp 800 miliar," terang Sigit.

Sumber: detik.com