Wednesday, August 26, 2015

56 Profesi Jadi Sasaran Pajak, Dari Pedagang Hingga Presiden

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir 56 profesi yang dianggap potensial menyumbang penerimaan negara dari pajak, mulai dari pedagang, wartawan, menteri, anggota DPR hingga presiden. Sedikitnya diperkirakan terdapat 44,8 juta wajib pajak atau sekitar 17,5 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk dalam klasifikasi profesi tersebut, berdasarkan hasil penyisiran Nomor Induk Kepegawaian (NIK).

Hal itu terungkap dalam salinan kertas kerja DJP, yang diterima CNN Indonesia, Jumat (21/8).

Merujuk pada data per 2 Januari 2014, DJP menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 254,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori kelompok masyarakat produktif dengan usia di atas 15 tahun berjumlah 206,6 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan potensial berdasarkan perhitungan DJP mencapai 44,8 juta jiwa. Perhitungan tersebut didasarkan pada hasil penyisiran 56 profesi yang ada di Indonesia.

Namun, dari keseluruhan data tersebut, hanya 26,8 juta orang yang masuk kategori wajib pajak (WP) orang pribadi potensial berdasarkan data per 2 Januari 2015.

Karenanya, DJP saat ini tengah berupaya menambah jumlah WP melalui kegiatan ekstensifikasi pajak, yang fokus pada 56 profesi potensial tersebut. Adapun ke-56 profesi potensial tersebut meliputi:

Akuntan
Anggota BPK
Anggota DPD
Anggota DPR RI
Anggota DPRD KAbupaten
Anggota DPRD Provinsi
Anggota Kabinet Kementerian
Anggota Mahkamah Konstitusi
Apoteker
Arsitek
Bidan
Bupati
Dokter
Dosen
Duta Besar
Gubernur
Guru
Industri
Karyawan BUMD
Karyawan BUMN
Karyawan Swasta
Kepala Desa
Kepolisian RI
Konstruksi
Konsultan
Mekanik
Notaris
Pedagang
PNS
Penata Busana
Penata Rambut
Penata Rias
Peneliti
Pengacara
Penerjemah
Penyiar radio
Penyiar televisi
Perancang busana
Perawat
Perdagangan
Peternak
Pialang
Pilot
Presiden
Promotor Acara
Psikiater/Psikolog
Seniman
TNI
Transportasi
Wakil Bupati
Wakil Gubernur
Wakil Presiden
Wakil Walikota
Walikota
Wartawan
Wiraswasta

Sumber: cnnindonesia.com

Monday, August 17, 2015

Sanksi pajak akan diturunkan jadi 1%

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menurunkan besaran bunga sanksi administratif pajak dari 2% menjadi 1% per bulan. Penurunan itu menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, mengatakan, besaran sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan tercantum dalam Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 8 ayat 2a Undang-Undang KUP.

Pasal tersebut menyebutkan, pengenaan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

"Jika wajib pajak membetulkan sendiri, sanksi bunganya turun menjadi 1%. Itu usulan kami," katanya, ke KONTAN, Rabu (12/8).

Mekar bilang, penurunan besaran sanksi bunga administrasi tersebut menjadi salah satu bentuk insentif bagi wajib pajak yang secara sukarela pembetulan sendiri SPT, tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Ditjen Pajak.

Dia mengakui, penurunan sanksi pajak akan menurunkan potensi penerimaan negara. Namun, Mekar berdalih otoritas pajak memang tidak mencari penerimaan yang berasal dari hukuman dan lebih mengutamakan pendidikan pajak ke masyarakat.

"Kami cari penerimaan dari kesadaran wajib pajak. Lagipula, kontribusi penerimaan yang berasal dari sanksi pajak terhadap penerimaan secara keseluruhan menempati bagian terbawah," katanya.

Jika usulan ini diterima, maka kemungkinan besar penurunan besaran sanksi administratif pajak tersebut bisa mulai berlaku pada 2016 atau 2017. Sebelumnya pemerintah juga memproyeksi revisi UU KUP akan rampung akhir tahun depan.

Ditektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyatakan, usulan penurunan sanksi administratif pajak sudah tepat. Artinya, lanjut Prastowo, usulan Ditjen Pajak tersebut didasarkan pada kondisi saat ini yang mengalami penurunan realisasi pajak, dan mengembalikan fungsi sanksi bunga pajak untuk membina dan bukan untuk menghukum.

"Sanksi 2% itu ditetapkan karena dulu tingkat bunga masih tinggi sehingga idealnya memang perlu disesuaikan," katanya.

Prastowo juga berpendapat, bahwa kebijakan menurunkan sanksi yang diusulkan tersebut merupakan bentuk keadilan antara wajib pajak yang beritikad baik.

Diharapkan penurunan besaran sanksi tersebut juga dapat menumbuhkan kepercayaan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin besar.

Sumber: kontan.co.id

Tax Amnesty Ditentang, Shortfall Pajak Tak Terhindarkan

Jakarta - Dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp 1.294,2 triliun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini hanya akan sanggup memungut setoran dari wajib pajak sebesar Rp 1.129 triliun atau sekitar 87,2 persen.

Kendati meleset dari target (shortfall), Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito mengatakan angka tersebut sudah termasuk baik karena tumbuh 15 persen dari pada pencapaian tahun lalu.

"Kita tahun ini diperkirakan menerima Rp 1129 triliun dengan tingkat pertumbuhan 15 persen. Sepuluh persennya pertumbuhan alami, lima persennya dari upaya paksa. Ini realistis sekarang," ujar Sigit saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (14/8).

Sebagai informasi, hingga Juli 2015, penerimaan pajak baru mencapai Rp 531,1 triliun atau 41 persen dari target tahun ini Rp 1294,2 triliun.

Sementara untuk tahun depan, DJP tetap akan dibebani target tinggi pada tahun depan yakni sebesar Rp1.368,5 triliun dalam RAPBN 2016. Angka tersebut meningkat hampir 6 persen atau sebesar 74,3 triliun dibandingkan dengan target tahun ini.

Meskipun target pajak yang dibebankan tinggi, kata Sigit, DJP akan berupaya untuk menerapkan berbagai kebijakan alternatif menggenjot penerimaan. Salah satu prioritas kebijakan elternatif tersebut adalah pengumpulan pajak dengan memanfaatkan fasilitas informasi dan teknologi (IT) menggunakan metode Complience Risk Management (CRM).

Dengan CRM, nantinya DJP akan mengidentifikasi kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak yang selama ini tercatat memiliki kurang bayar akan dikelompokan sesuai dengan beratnya utang pajak.

Tax Amnesty Molor

Sayangnya, lanjut Sigit, rencana penerapan kebijakan pengampunan pidana kepada para pengemplang pajak atau tax amnesty tidak bisa dilakukan, baik pada tahun ini maupun pada tahun depan.

Pasalnya, kata Sigit, wacana kebijakan tax amnety menjadi isu yang kontroversi karena memicu pro dan kontra ketika cakupannya diusulkan diperluas tak hanya pidana pajak tetapi juga pidana umum lainnya (special amnesty).

"Tidak. Belum akan kita gunakan tahun depan," ujarnya singkat.

Sumber: cnnindonesia.com

2016, Jokowi Optimistis Tax Ratio Naik ke 13,5% PDB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis penerimaan negara pada tahun depan mencapai Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP 2015 yang sebesar Rp 1.489,3 triliun.

"Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) tahun 2016 mencapai 13,25 persen," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya di hadapan DPR, Jumat (14/8).

Dengan asumsi tersebut, maka presiden menjanjikan kenaikan tax ratio dari target tahun ini sebesar 12,7 persen. Sebagai informai, target penerimaan perpajakan pada tahun ini dipatok sebesar Rp 1.489,3 triliun di APBNP 2015.

Menurut Jokowi, kebijakan optimalisasi perpajakan yang akan dilakukan pemerintah diupayakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.

Di samping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional.

Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jokowi memperkirakan penerimaan sumber daya alam, terutama migas, masih akan menjadi penyumbang terbesar kendati untuk mencapainya menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang dimaksud antara lain pergolakan harga minyak dunia yang kemungkinan masih akan berlanjut pada tahun depan.

Sumber: cnnindonesia.com

2016, Pemerintah Pasang Target Penerimaan Rp1.848,1 Triliun

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.848,1 triliun dalam Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Target tersebut meningkat Rp 86,5 triliun atau 4,9 persen lebih tinggi dari rencana tahun ini Rp 1.761,6 triliun.

Sumbangan terbesar penerimaan negara pada tahun depan diharapkan dari sektor perpajakan, yang dipatok sebesar Rp 1.565,78 triliun atau meningkat 5 persen dari target tahun ini Rp 1.489,3 triliun.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2016, pemerintah merencanakan sebesar Rp 280,29 triliun, meningkat 4 persen dibandingkan rencana tahun ini Rp 269,1 triliun.

Sementara terkait hibah, pemerintahan Jokowi memperkirakan donasi yang masuk ke kas negara pada tahun depan tidak akan sebesar tahun ini, yang ditargetkan sebesar Rp 3,3 triliun. Kemungkinan besar, hibah yang diterima pemerintah pada 2016 hanya sebesar Rp 2 triliun atau turun 39 persen.

Semua itu tertuang dalam salinan dokumen Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yang diterima CNN Indonesia, Jumat (14/8).

Sebagai informasi, dari total target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun di APBNP 2015, sampai Juli kemarin baru terkumpul Rp 531,1 triliun atau 41,04 persen. Itu artinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengejar 58,96 persen atau Rp 763,14 triliun lagi hingga akhir tahun.

Sumber: cnnindonesia.com