Ditjen Pajak justru bertanya darimana Tifatul mendapatkan data tersebut.
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Research In Motion (RIM) tidak membayar pajak sepeserpun kepada pemerintah. RIM juga tidak membangun infrastruktur jaringan seperti operator lain.
Pernyataan Tifatul tersebut disampaikan di akun twitter terkait rencana pemblokiran layanan BlackBerry oleh pemerintah. Dalam akun twitter pribadinya, Tifatul menulis, "CATAT: RIM tanpa bayar pajak sepeser pun kepada RI, tanpa bangun infrastruktur jaringan apa pun di RI. Seluruh jaringan adalah milik 6 operator di INA (Indonesia)," ujar Tifatul.
Namun, RIM berhasil menangguk pemasukan bersih di Indonesia sebesar Rp189 miliar per bulan atau Rp2,26 triliun per tahun.
Lantas benarkah RIM sama sekali tidak membayar pajak?
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M Iqbal Alamsjah mengatakan dirinya tidak dapat memberikan informasi apakah RIM membayar pajak atau tidak selama ini.
Hal itu menyangkut kerahasiaan wajib pajak yang diatur dalam Pasal 34 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal tersebut mengatur mengenai rahasia jabatan, baik pejabat maupun tenaga ahli dilarang memberitahukan data-data tentang wajib pajak kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan pengadilan.
Iqbal justru balik bertanya darimana Tifatul mendapatan data bahwa RIM sudah membayar pajak atau belum.
"Karena yang memberikan statement beliau (Tifatul), silahkan bertanya darimana pak Tifatul mendapatkan data itu. Saya tidak mempunyai kapasitas menjawab, karena itu kerahasiaan," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Namun, dia menjelaskan secara umum, Direktorat Jenderal Pajak menerima pembayaran pajak dari wajib pajak pribadi atau badan seperti dari perusahaan. Jika wajib pajak seperti perusahaan sudah membayar pajak, hal tersebut juga tidak bisa diumumkan karena menyangkut kerahasiaan.
Sumber: Vivanews
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Research In Motion (RIM) tidak membayar pajak sepeserpun kepada pemerintah. RIM juga tidak membangun infrastruktur jaringan seperti operator lain.
Pernyataan Tifatul tersebut disampaikan di akun twitter terkait rencana pemblokiran layanan BlackBerry oleh pemerintah. Dalam akun twitter pribadinya, Tifatul menulis, "CATAT: RIM tanpa bayar pajak sepeser pun kepada RI, tanpa bangun infrastruktur jaringan apa pun di RI. Seluruh jaringan adalah milik 6 operator di INA (Indonesia)," ujar Tifatul.
Namun, RIM berhasil menangguk pemasukan bersih di Indonesia sebesar Rp189 miliar per bulan atau Rp2,26 triliun per tahun.
Lantas benarkah RIM sama sekali tidak membayar pajak?
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M Iqbal Alamsjah mengatakan dirinya tidak dapat memberikan informasi apakah RIM membayar pajak atau tidak selama ini.
Hal itu menyangkut kerahasiaan wajib pajak yang diatur dalam Pasal 34 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal tersebut mengatur mengenai rahasia jabatan, baik pejabat maupun tenaga ahli dilarang memberitahukan data-data tentang wajib pajak kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan pengadilan.
Iqbal justru balik bertanya darimana Tifatul mendapatan data bahwa RIM sudah membayar pajak atau belum.
"Karena yang memberikan statement beliau (Tifatul), silahkan bertanya darimana pak Tifatul mendapatkan data itu. Saya tidak mempunyai kapasitas menjawab, karena itu kerahasiaan," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Namun, dia menjelaskan secara umum, Direktorat Jenderal Pajak menerima pembayaran pajak dari wajib pajak pribadi atau badan seperti dari perusahaan. Jika wajib pajak seperti perusahaan sudah membayar pajak, hal tersebut juga tidak bisa diumumkan karena menyangkut kerahasiaan.
Sumber: Vivanews
No comments:
Post a Comment