Pemerintah Tengah Mengkaji Batas Penghasilan Bebas Pajak Yang Ditetapkan 10 Tahun Yang Lalu

Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2027 setelah nilainya tidak berubah selama hampir satu dekade. Besaran kenaikan masih dalam tahap finalisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengevaluasi batas PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.

"Evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang Rp 54 juta. Tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimun," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (22/10/2026).

Pemerintah belum menetapkan besaran PTKP yang akan berlaku pada tahun depan. Berdasarkan paparan Airlangga, prosesnya masih mencakup finalisasi besaran dan penyusunan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pemerintah juga berencana berkonsultasi dengan DPR mengenai besaran PTKP pada 2027.

PTKP untuk wajib pajak orang pribadi terakhir kali naik pada 2016, dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta per tahun. Sejak saat itu, batas penghasilan yang tidak dikenai pajak tersebut tidak berubah, meskipun inflasi dan biaya hidup terus meningkat.

Sebagai informasi, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi pertama kali ditetapkan pada 1984 sebesar Rp 960.000 per tahun. Nilainya kemudian meningkat secara bertahap mengikuti perkembangan ekonomi dan inflasi.

Pada 1995, PTKP naik menjadi Rp 1,728 juta per tahun. Penyesuaian berikutnya terjadi pada 2001, menjadi Rp 2,88 juta.

Kenaikan lebih besar terjadi pada 2005, ketika PTKP melonjak menjadi Rp 12 juta per tahun. Setahun kemudian, nilainya kembali naik menjadi Rp 13,2 juta.

Pada 2009, pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Nilainya kemudian meningkat menjadi Rp 24,3 juta pada 2013 dan Rp 36 juta pada 2015.

Penyesuaian terakhir berlangsung pada 2016, ketika PTKP naik menjadi Rp 54 juta per tahun. Sejak itu, nilainya bertahan hingga pemerintah kembali mengevaluasi kemungkinan kenaikan untuk 2027.

Sumber: kompas.com

Malaysia Bakal Pangkas Pajak Kelas Menengah, Turun hingga 24 Persen

Pemerintah Malaysia akan menurunkan tarif pajak penghasilan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah sebagai bagian dari Anggaran 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Jumat (9/10/2026).

Kebijakan tersebut mencakup penurunan tarif pajak bagi individu dengan penghasilan kena pajak 70.000-100.000 ringgit (sekitar Rp 307 juta hingga Rp 438 juta) menjadi 18 persen.

Sementara itu, individu dengan penghasilan kena pajak 100.000-150.000 ringgit (sekitar Rp 438 juta hingga Rp 657 juta) akan dikenai tarif pajak 24 persen. Pemerintah juga akan menaikkan batas keringanan pajak penghasilan individu dari 9.000 ringgit (sekitar Rp 39 juta) menjadi 12.000 ringgit (sekitar Rp 52 juta). Menurut Anwar, perubahan batas keringanan pajak tersebut merupakan yang pertama sejak 2010.

Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup, terutama kelompok berpenghasilan menengah yang disebut pemerintah sebagai M40. “Pemerintah mendengar kekhawatiran kelompok berpenghasilan menengah (M40), yang telah bertahan dengan sabar meskipun juga terhimpit biaya hidup,” kata Anwar, yang dikutip CNA.

Keringanan pajak diperluas

Selain mengubah tarif pajak penghasilan, pemerintah Malaysia memperluas jenis pengeluaran yang dapat memperoleh keringanan pajak. Keringanan pajak untuk biaya medis akan diperluas agar mencakup layanan perawatan setelah melahirkan. Sementara itu, keringanan pajak untuk perawatan orangtua dan kakek-nenek akan mencakup seluruh biaya pengasuhan, tidak lagi terbatas pada biaya kesehatan. Kebijakan tersebut diumumkan dalam Anggaran 2027 senilai 459,8 miliar ringgit atau Rp 2 kuadriliun. Nilai anggaran itu meningkat 3,6 persen dibandingkan anggaran 2026 yang telah direvisi menjadi 444,1 miliar ringgit (Rp 1,9 kuadriliun).

Melalui anggaran tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendukung pertumbuhan usaha kecil di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak global.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia diproyeksikan tetap kuat

Dalam laporan prospek fiskal dan ekonomi yang dirilis bersamaan dengan anggaran, pemerintah memperkirakan ekonomi Malaysia tumbuh 4,2-5,2 persen pada 2027. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 dinaikkan menjadi 4,8-5,3 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 4-5 persen. Ekonomi Malaysia tumbuh 5,7 persen pada semester pertama 2026.

Meski demikian, inflasi utama pada 2027 diperkirakan berada di kisaran 1,8-2,8 persen, naik dari estimasi revisi 2026 sebesar 1,5-2,5 persen. Pemerintah mengaitkan perkiraan tersebut dengan dampak lanjutan kenaikan biaya energi, pangan, dan input lainnya.

Di sisi fiskal, pemerintah memperkirakan defisit anggaran turun menjadi 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, setelah target defisit 2026 direvisi naik menjadi 3,6 persen dari sebelumnya 3,5 persen.

Sumber: kompas.com

Purbaya Diganti Usai Rombak Pegawai Internal Kemenkeu

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengganti jabatan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan sesaat setelah melakukan perombakan besar terhadap ratusan pejabat di internal lingkungan Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2025).

Menariknya, menurut informasi yang diperoleh Bloomberg Technoz, aksi perombakan jabatan tersebut mendapat penolakan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Hal ini diketahui dari surat Dirjen Pajak yang beredar di internal Kementerian Keuangan dan menyatakan bahwa pegawai tidak perlu menghiraukan keputusan menteri keuangan terkait mutasi tersebut.

Sampai berita ini diunggah, pihak Kementerian Keuangan maupun Istana belum memberi komentar terkait peristiwa tersebut.

Sebagai catatan saja, perombakan ini dilakukan Bendahara Negara mulai dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

Perubahan jajaran dilakukan pada jabatan fungsional pada jajaran direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, seperti direksi Special Mission Vehicle (SMV).

Purbaya mengaku berniat untuk membenahi sistem perpajakan dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Menurut Purbaya, rotasi ini perlu dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi fiskal pimpinannya dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menurutnya baik dan mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar, serta menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Empat hari setelah Purbaya melakukan perombakan di internal kementerian, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan menggantikan Purbaya.

Sumber: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121473/purbaya-diganti-usai-rombak-pegawai-internal-kemenkeu/2

Eks Petinggi Pajak PT Adaro Energy Tbk Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Divisi Pajak PT Adaro Energy Tbk, Jul Seventa Tarigan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Penyidik ingin mendalami aliran dana sekaligus peran pihak swasta lain dalam perkara tersebut.

"Tim penyidik hari ini memanggil empat orang saksi untuk mendalami aliran dana dan peran pihak swasta lain dalam sengkarut restitusi pajak KPP Madya Banjarmasin," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Selain Jul, KPK memanggil pegawai swasta bernama Kwa Kim Lian serta dua aparatur sipil negara, Yohanes Sutrisno dan Andi Wijaya. Yohanes dan Andi telah memenuhi panggilan serta memberikan keterangan kepada penyidik. Sementara itu, Jul dan Kwa Kim Lian belum terlihat hadir hingga Rabu siang.

Jul kini tercatat sebagai Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Departemen Hubungan Internasional.

Pemanggilan empat saksi tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara suap restitusi pajak yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). KPK telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat.

"Kemarin kita sudah sampaikan tim juga mengembangkan perkara itu. Kemudian ada tiga sprindik, sprindik yang dari tertangkap tangannya kepala Madya Banjarmasin. Jadi ada sprindik umum, karena memang dua baru, jadi ada tiga sprindik umum," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

Sprindik pertama menyasar pihak swasta lain yang diduga menyuap pejabat negara. Sprindik kedua digunakan untuk mengusut pejabat lain yang diduga menerima aliran dana dari pihak swasta. Sementara itu, sprindik ketiga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari uang suap.

Konstruksi Perkara

Perkara ini bermula ketika PT Buana Karya Bhakti (BKB) mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) tahun pajak 2024 senilai Rp48,3 miliar. Manajer Keuangan PT BKB, Venasius Jenarus Genggor, kemudian diduga memberikan Rp1,5 miliar kepada Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, dan pemeriksa pajak, Dian Jaya Demega. Uang itu diduga diberikan untuk memuluskan pencairan restitusi pajak perusahaan.

Pengeluaran uang tersebut diduga disamarkan dalam pembukuan PT BKB menggunakan faktur fiktif. Kini, penyidik memperluas perkara untuk membongkar aliran dana serta pihak lain yang terlibat sebagai pemberi maupun penerima.

Sumber: inilah.com

Kasus Korupsi Ekspor CPO 15 Perusahaan Sawit Masuk Pengadilan, Kerugian Rp 7,3 T

Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat secara resmi telah melakukan register perkara atas dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan jaringan pejabat pemerintah dan petinggi korporasi. Skandal ini menjadi sorotan tajam setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap angka fantastis kerugian negara yang mencapai Rp 7,3 triliun.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra menyebutkan bahwa sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai terdakwa. "Dijadwalkan sidang pembacaan dakwaan pada Selasa, 18 Agustus 2026" ucap Andi Saputra dalam keterangan resmi, Rabu (12/8). Menurut Andi, ke-11 orang ini didakwa dalam kasus korupsi menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi (15 perusahaan) terkait ekspor CPO dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 7,3 triliun (hasil audit BPKP).

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan tim redaksi pada Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di situs https://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/, tampak berkas perkara yang telah diregistrasikan untuk kesebelas terdakwa tersebut terdiri dari:

1. R. Fadjar Donny Tjahjadi (Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2017-2024) No. Perkara: 55/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
2. Lila Harsyah Bakhtiar (Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2021-2024) No. Perkara: 53/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
3. Muhammad Zulfikar (Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai VI Tipe Madya Pabean B Dumai Tahun 2021) No. Perkara: 54/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
4. Edy Susanto (Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo sejak tahun 2022) No. Perkara: 60/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
5. Tony (Direktur PT Tanimas Edible Oil serta salah satu pemegang saham) No. Perkara: 59/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
6. Yusrin Husin (Direktur maupun pemilik PT Kencana Permata Nusantara) No. Perkara: 61/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
7. Randy Tjahyadi Maliwarna (Direktur PT Trimitra Agro Jaya) No. Perkara: 63/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
8. Van Ricardo (Direktur PT Surya Inti Primakarya) No. Perkara: 62/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
9. Felix (Direktur dan Pemilik PT Agrojaya Perdana) No. Perkara: 58/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst;
10. Erwin (Direktur PT Bumi Mulia Makmur) No. Perkara: 56/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst; dan
11. Robin (Direktur PT Cakra Kaya Kreasi) No. Perkara: 57/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

Pada Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dijadwalkan bahwa pada hari Selasa, 18 Agustus 2026 akan dijadwalkan agenda pembacaan dakwaan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi harga ekspor-impor yang dilakukan 10 perusahaan CPO untuk menaikkan nilai transaksi. Menurut Purbaya, selisih harga antara nilai ekspor dari Indonesia dan nilai impor di negara tujuan, khususnya Amerika Serikat, mencapai puluhan hingga ratusan persen.

Purbaya mengatakan praktik tersebut membuat perusahaan di Indonesia tampak merugi karena nilai ekspor yang dicatat jauh lebih rendah dibanding harga barang saat masuk ke negara tujuan. Sebagai contoh Purbaya membeberkan contoh modus yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang menunjukkan selisih harga signifikan. Dalam catatannya, nilai barang yang dikirim dari Indonesia tercatat sekitar US$ 2,6 juta, sementara nilai impornya di Amerika Serikat mencapai US$ 4,2 juta.

Diberitakan sebelumnya pada bulan Februari 2026, Kejaksaan Agung telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan pos tarif kelapa sawit. Kejaksaan menaksir kejahatan tersebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 14,3 triliun pada 2022-2024.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Kejagung Syarief Sulaeman menjelaskan 11 tersangka tersebut disangka mengubah pos tarif minyak sawit mentah menjadi limbah untuk menghindari kewajiban ekspor. Syarief menjelaskan limbah CPO yang dimaksud sebagai pengalihan pos tarif adalah palm oil mill effluent atau POME.