KPK Beri Nilai Ditjen Pajak 8,18, Poin Tertinggi di Promosi Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan nilai 8,18 kepada Ditjen Pajak, dengan skor tertinggi pada promosi anti korupsi. KPK tercatat memberikan nilai di atas 6 kepada 13 unit di 18 kementerian/lembaga.

Hal itu tertuang dalam pengumuman KPK atas hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 yang dilakukan KPK terhadap 183 unit dari 18 Kementerian/Lembaga dan 8 Pemerintah Daerah.

Ketiga belas unit utama yang memperoleh nilai di atasa 6,0 adalah:

1. Ditjen Perbendaharaan (Kemenkeu 8,99)
2. Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu 8,86)
3. Ditjen Anggaran (Kemenkeu 8,38)
4. Ditjen Pajak (Kemenkeu 8,18)
5. Pemkot Yogyakarta (Pemda 7,88)
6. Ditjen Perikanan Budidaya (Kementerian Kelautan dan Perikanan 7,77)
7. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Kemenkeu 7,65)
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kemenkeu 7,23)
9. Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu 7,16)
10. Setjen (Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,69)
11. Ditjen Pengelolaan Utang (Kemenkeu 6,34)
12. Setjen (Kementerian Perhubungan 6,25)
13. Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan 6,16).

Dilihat dari indikator yang dinilai, Ditjen Pajak memperoleh nilai tertinggi sebesar 9,82 untuk promosi anti korupsi bersama 7 unit utama lainnya. Ditjen Pajak memiliki skor pada nilai kode etik, sebesar 9,73 bersama Pemkot Yogyakarta. Untuk penilaian atas peningkatan akses publik, Ditjen Pajak memperoleh nilai tertinggi sebesar 9,62 bersama 28 unit lainnya.

Ditjen Pajak dalam siaran persnya mengklaim tingginya poin dari KPK ini dikarenakan semangat dari seluruh jajaran Ditjen Pajak untuk berubah dalam upaya menyempurnakan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak, diantaranya pelaksanaan program inisiatif anti korupsi.

"Kami dari jajaran Ditjen Pajak berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dalam rangka melanjutkan reformasi birokrasi, khususnya dalam memerangi korupsi. Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan niat tersebut, untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan Humas Iqbal Alamsjah yang dikutip detikFinance, Selasa (30/11/2010).

Sumber: detikFinance