Paket kebijakan baru itu akan mulai berlaku tahun ini
Jakarta - Memasuki 2011, Kementerian Keuangan mengeluarkan delapan aturan perpajakan baru yang mulai berlaku tahun ini.
"Tahun-tahun sebelumnya, paket kebijakan tidak tersosialisasi dengan sistematis. Mulai sekarang kami coba terbitkan secara berkala agar semua menjadi tahu," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Paket kebijakan yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut adalah:
Pertama, pemisahan fungsi pembuatan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Badan Kebijakan Fiskal. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat lembaga pelaksana kebijakan terpisah dengan perumus kebijakan.
Kedua, keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pelaksanaan pasal 36A Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum.
"Selama ini belum ditindaklanjuti dalam penerbitan PMK. Dengan keluarnya kebijakan ini seluruh karyawan Ditjen Pajak diyakini akan semakin menjalankan tugas serta kewajiban dengan taat asas dan aturan," ujar Agus.
Ketiga, kesepakatan antara Ditjen Pajak dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam hal pemeriksaan laporan pajak. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan pemeriksaan pajak yang selama ini sering dikeluarkan telah banyak menyita waktu akan segera teratasi.
Keempat, aturan mengenai kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kesetaraan perlakuan film impor dan nasional.
Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, olahraga, dan infrastruktur sosial yang bisa dilakukan untuk pengurang pajak.
Dengan munculnya ketentuan ini, masyarakat Indonesia atau perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam menyumbang terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang-bidang yang disebutkan itu bisa memperoleh fasilitas fiskal.
Keenam, adalah salah satu paket kebijakan yang ditunggu masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan.
Dengan ketentuan ini akan memberikan dasar hukum kepada menkeu untuk mengeluarkan fasilitas pembebasan PPh. "Ini untuk investor yang memiliki kriteria khusus," kata Agus.
Ketujuh dan kedelapan adalah aturan penyederhanaan prosedur pembebasan PPh 22 impor atas impor barang serta pelaporan perpajakan untuk penyederhanaan birokrasi dalam penyaluran bantuan, hibah, sumbangan, di mana pelimpahan wewenang dari menkeu diserahkan kepada dirjen Bea dan Cukai.
Sumber: VIVAnews
Jakarta - Memasuki 2011, Kementerian Keuangan mengeluarkan delapan aturan perpajakan baru yang mulai berlaku tahun ini.
"Tahun-tahun sebelumnya, paket kebijakan tidak tersosialisasi dengan sistematis. Mulai sekarang kami coba terbitkan secara berkala agar semua menjadi tahu," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Paket kebijakan yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut adalah:
Pertama, pemisahan fungsi pembuatan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Badan Kebijakan Fiskal. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat lembaga pelaksana kebijakan terpisah dengan perumus kebijakan.
Kedua, keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pelaksanaan pasal 36A Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum.
"Selama ini belum ditindaklanjuti dalam penerbitan PMK. Dengan keluarnya kebijakan ini seluruh karyawan Ditjen Pajak diyakini akan semakin menjalankan tugas serta kewajiban dengan taat asas dan aturan," ujar Agus.
Ketiga, kesepakatan antara Ditjen Pajak dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam hal pemeriksaan laporan pajak. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan pemeriksaan pajak yang selama ini sering dikeluarkan telah banyak menyita waktu akan segera teratasi.
Keempat, aturan mengenai kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kesetaraan perlakuan film impor dan nasional.
Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, olahraga, dan infrastruktur sosial yang bisa dilakukan untuk pengurang pajak.
Dengan munculnya ketentuan ini, masyarakat Indonesia atau perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam menyumbang terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang-bidang yang disebutkan itu bisa memperoleh fasilitas fiskal.
Keenam, adalah salah satu paket kebijakan yang ditunggu masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan.
Dengan ketentuan ini akan memberikan dasar hukum kepada menkeu untuk mengeluarkan fasilitas pembebasan PPh. "Ini untuk investor yang memiliki kriteria khusus," kata Agus.
Ketujuh dan kedelapan adalah aturan penyederhanaan prosedur pembebasan PPh 22 impor atas impor barang serta pelaporan perpajakan untuk penyederhanaan birokrasi dalam penyaluran bantuan, hibah, sumbangan, di mana pelimpahan wewenang dari menkeu diserahkan kepada dirjen Bea dan Cukai.
Sumber: VIVAnews
No comments:
Post a Comment