Jakarta - Penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang pejabat kerap terjadi di instansi-instansi pemerintah. Hal tersebut ternyata didasari juga oleh masyarakat yang kerap menggunakan cara cepat ketika berhubungan dengan masalah administrasi negara.
Istilah 'ogah antre' atau 'malas repot' membuat masyarakat lebih suka mengeluarkan dana lebih ketimbang harus mengikuti prosedur.
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Senin (4/12/2011).
"Modus korupsi, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, dan gratifikasi di Indonesia ini disebabkan oleh masih banyaknya sistem manual atau tatap muka yang cenderung bisa membuka peluang main mata atau kolusi birokrasi dengan masyarakat yang menjadi obyeknya," kata Agus.
"Selain itu berkembangnya budaya instan dan ingin diperlakukan istimewa, tidak mau antre dan tidak mau repot menjadi dasar banyaknya penyalahgunaan wewenang," imbuh mantan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia ini.
Hal tersebut, sambung Agus kerap terjadi di instansi yang justru merupakan sumber penerimaan negara yakni Bea Cukai dan Pajak. Namun tidak luput, aparat pemerintah lain.
"Selain itu, faktor lain yakni semakin lunturnya kejujuran dan fairness sehingga morality-pun bersedia dikorbankan. Tidak hanya di Bea Cukai dan Pajak saja tetapi aparat pemerintah lain," tegasnya.
Lebih jauh Ia mengatakan, bersama pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PPATK akan melakukan koordinasi khusus untuk membereskan masalah klasik ini. Sehingga, upaya yang dilakukan ini diharapkan tidak mengganggu sumber penerimaan negara.
"Koordinasi dengan pemerintah, Menkeu menjadi krusial. PPATK akan mencari celah menemukan lubang-lubang yang masih terbuka guna mengoptimalkan sumber penerimaan negara," pungkasnya.
Sumber: detikFinance
Istilah 'ogah antre' atau 'malas repot' membuat masyarakat lebih suka mengeluarkan dana lebih ketimbang harus mengikuti prosedur.
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Senin (4/12/2011).
"Modus korupsi, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, dan gratifikasi di Indonesia ini disebabkan oleh masih banyaknya sistem manual atau tatap muka yang cenderung bisa membuka peluang main mata atau kolusi birokrasi dengan masyarakat yang menjadi obyeknya," kata Agus.
"Selain itu berkembangnya budaya instan dan ingin diperlakukan istimewa, tidak mau antre dan tidak mau repot menjadi dasar banyaknya penyalahgunaan wewenang," imbuh mantan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia ini.
Hal tersebut, sambung Agus kerap terjadi di instansi yang justru merupakan sumber penerimaan negara yakni Bea Cukai dan Pajak. Namun tidak luput, aparat pemerintah lain.
"Selain itu, faktor lain yakni semakin lunturnya kejujuran dan fairness sehingga morality-pun bersedia dikorbankan. Tidak hanya di Bea Cukai dan Pajak saja tetapi aparat pemerintah lain," tegasnya.
Lebih jauh Ia mengatakan, bersama pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PPATK akan melakukan koordinasi khusus untuk membereskan masalah klasik ini. Sehingga, upaya yang dilakukan ini diharapkan tidak mengganggu sumber penerimaan negara.
"Koordinasi dengan pemerintah, Menkeu menjadi krusial. PPATK akan mencari celah menemukan lubang-lubang yang masih terbuka guna mengoptimalkan sumber penerimaan negara," pungkasnya.
Sumber: detikFinance
No comments:
Post a Comment