Jakarta -Tadi malam, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggelar rapat dengan para kepala Kantor Wilayah (Kanwil) pajak besar di seluruh Indonesia. Dari pertemuan ini, Bambang memperoleh gambaran mengenai kondisi di setiap daerah yang berbeda-beda.
Misalnya untuk Kanwil dari Kalimantan. Data perusahaan tambang yang sempat disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk para petugas.
"Bagaimana follow up temuan KPK soal perusahaan tambang. Mereka butuh informasi itu supaya bisa melakukan pemungutan," ujar Bambang di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (3/11/2014) malam.
Untuk kanwil di Jawa, kata Bambang, lebih kepada sisi kepatuhan. Ia menuturkan, ada beberapa industri yang tidak konsisten dalam pembayaran pajak.
"Jadi kalau biasanya bayar sekian, ya jangan tiba-tiba berhenti. Tapi harus diteruskan pembayarannya," tegasnya.
Selain itu, tambah Bambang, adalah pengecekan ulang profil pendapatan dan kekayaan wajib pajak pribadi. Masih ada kelemahan dari petugas untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya.
"Setiap Kanwil itu harus perbaiki profiling dari wajib pajak. Ketahuan apakah sudah membayar seperti yang semestinya atau masih di bawah yang potensial," kata Bambang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian besar kepada penerimaan negara, khususnya pajak. Jokowi menyoroti penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target dalam 10 tahun terakhir.
Oleh karena itu, Jokowi kemarin mengadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas penerimaan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin agar setiap potensi penerimaan negara tergali secara optimal.
Sumber: detikFinance
Misalnya untuk Kanwil dari Kalimantan. Data perusahaan tambang yang sempat disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk para petugas.
"Bagaimana follow up temuan KPK soal perusahaan tambang. Mereka butuh informasi itu supaya bisa melakukan pemungutan," ujar Bambang di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (3/11/2014) malam.
Untuk kanwil di Jawa, kata Bambang, lebih kepada sisi kepatuhan. Ia menuturkan, ada beberapa industri yang tidak konsisten dalam pembayaran pajak.
"Jadi kalau biasanya bayar sekian, ya jangan tiba-tiba berhenti. Tapi harus diteruskan pembayarannya," tegasnya.
Selain itu, tambah Bambang, adalah pengecekan ulang profil pendapatan dan kekayaan wajib pajak pribadi. Masih ada kelemahan dari petugas untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya.
"Setiap Kanwil itu harus perbaiki profiling dari wajib pajak. Ketahuan apakah sudah membayar seperti yang semestinya atau masih di bawah yang potensial," kata Bambang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian besar kepada penerimaan negara, khususnya pajak. Jokowi menyoroti penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target dalam 10 tahun terakhir.
Oleh karena itu, Jokowi kemarin mengadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas penerimaan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin agar setiap potensi penerimaan negara tergali secara optimal.
Sumber: detikFinance
No comments:
Post a Comment