JAKARTA - Periode pertama program Pengampunan Pajak menawarkan tarif uang tebusan paling atraktif. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menaksir lebih dari separuh anggota yang meminati program Pengampunan Pajak, bakal masuk di termin pertama.
Pada periode pertama, untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi, tarif uang tebusannya sebesar dua persen dari nilai harta bersih yang dilaporkan. Sementara untuk deklarasi luar negeri, tarif uang tebusannya sebesar empat persen dari nilai harta bersih yang diungkap.
Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan, mayoritas peminat program dari asosiasi mereka berencana mengajukan permohonan Pengampunan Pajak pada periode pertama, yaitu Juli-September, dikarenakan tarif uang tebusan yang rendah.
"Perkiraan kita sih bisa sampai 60 persen. Periode berikutnya 25 persen, dan tiga bulan terakhir 15 persen karena (tebusannya) paling mahal," kata Hariyadi kepada Kompas.com, Rabu malam (29/6/2016).
Dari survei internal APINDO, diperkirakan nilai harta atau aset yang akan diajukan Pengampunan Pajak mencapai Rp 2.000 triliun. Hariyadi mengatakan, dari total itu, dana yang diperkirakan bakal direpatriasikan sebanyak Rp 700 triliun.
"Masuknya 50:50, ke portfolio dan sektor riil," imbuh Hariyadi.
Hariyadi mengatakan, anggota APINDO cenderung bakal memilih merepatriasikan dananya di sektor riil, yaitu pada perusahaan mereka masing-masing. Bagi mereka, repatriasi dana ke perusahaan milik merupakan pilihan di sektor riil yang paling atraktif.
"Sektor riil yang paling atraktif ya di perusahaan masing-masing. Kan diberikan fleksibilitas. Asalkan yang paling penting, tidak boleh keluar selama tiga tahun," ucap Hariyadi.
Adapun dana yang akan diikutkan program deklarasi sebanyak Rp 1.300 triliun. Hariyadi mengatakan, dana Rp 1.300 triliun itu merupakan kombinasi dari deklarasi dalam negeri dan deklarasi luar negeri.
"Tapi pasti yang lebih banyak yang dalam negeri. Mungkin bisa 60 persen sendiri," kata Hariyadi.
Dalam konferensi pers, Rabu kemarin, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan akan banyak peminat program Pengampunan Pajak yang berlomba-lomba masuk di periode pertama dikarenakan tarif uang tebusannya paling rendah.
Akan tetapi, sebagaimana pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), diperkirakan pula akan terjadi penumpukan pada bulan terakhir periode pertama, yakni September.
Bambang juga memperkirakan akan banyak deklarasi dalam negeri yang dilakukan. "Deklarasi dalam negeri ini cukup banyak. Jangan menyangka, semua aset itu di luar negeri. Banyak juga aset di dalam negeri yang belum diungkapkan dalam SPT," kata Bambang.
Sementara itu terkait program repatriasi, Bambang mengatakan bagi pemohon yang sudah siap masuk ke sektor riil bisa langsung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau lewat proyek infrastruktur melalui skema misalnya Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Uang yang mau direpatriasikan tidak harus semuanya ditukarkan dalam Rupiah. Boleh juga masuk ke Indonesia dalam dollar AS. Yang penting holding period tiga tahun. Yang penting uangnya di Indonesia," imbuh Bambang.
Sumber: kompas.com
Pada periode pertama, untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi, tarif uang tebusannya sebesar dua persen dari nilai harta bersih yang dilaporkan. Sementara untuk deklarasi luar negeri, tarif uang tebusannya sebesar empat persen dari nilai harta bersih yang diungkap.
Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan, mayoritas peminat program dari asosiasi mereka berencana mengajukan permohonan Pengampunan Pajak pada periode pertama, yaitu Juli-September, dikarenakan tarif uang tebusan yang rendah.
"Perkiraan kita sih bisa sampai 60 persen. Periode berikutnya 25 persen, dan tiga bulan terakhir 15 persen karena (tebusannya) paling mahal," kata Hariyadi kepada Kompas.com, Rabu malam (29/6/2016).
Dari survei internal APINDO, diperkirakan nilai harta atau aset yang akan diajukan Pengampunan Pajak mencapai Rp 2.000 triliun. Hariyadi mengatakan, dari total itu, dana yang diperkirakan bakal direpatriasikan sebanyak Rp 700 triliun.
"Masuknya 50:50, ke portfolio dan sektor riil," imbuh Hariyadi.
Hariyadi mengatakan, anggota APINDO cenderung bakal memilih merepatriasikan dananya di sektor riil, yaitu pada perusahaan mereka masing-masing. Bagi mereka, repatriasi dana ke perusahaan milik merupakan pilihan di sektor riil yang paling atraktif.
"Sektor riil yang paling atraktif ya di perusahaan masing-masing. Kan diberikan fleksibilitas. Asalkan yang paling penting, tidak boleh keluar selama tiga tahun," ucap Hariyadi.
Adapun dana yang akan diikutkan program deklarasi sebanyak Rp 1.300 triliun. Hariyadi mengatakan, dana Rp 1.300 triliun itu merupakan kombinasi dari deklarasi dalam negeri dan deklarasi luar negeri.
"Tapi pasti yang lebih banyak yang dalam negeri. Mungkin bisa 60 persen sendiri," kata Hariyadi.
Dalam konferensi pers, Rabu kemarin, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan akan banyak peminat program Pengampunan Pajak yang berlomba-lomba masuk di periode pertama dikarenakan tarif uang tebusannya paling rendah.
Akan tetapi, sebagaimana pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), diperkirakan pula akan terjadi penumpukan pada bulan terakhir periode pertama, yakni September.
Bambang juga memperkirakan akan banyak deklarasi dalam negeri yang dilakukan. "Deklarasi dalam negeri ini cukup banyak. Jangan menyangka, semua aset itu di luar negeri. Banyak juga aset di dalam negeri yang belum diungkapkan dalam SPT," kata Bambang.
Sementara itu terkait program repatriasi, Bambang mengatakan bagi pemohon yang sudah siap masuk ke sektor riil bisa langsung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau lewat proyek infrastruktur melalui skema misalnya Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Uang yang mau direpatriasikan tidak harus semuanya ditukarkan dalam Rupiah. Boleh juga masuk ke Indonesia dalam dollar AS. Yang penting holding period tiga tahun. Yang penting uangnya di Indonesia," imbuh Bambang.
Sumber: kompas.com
No comments:
Post a Comment