Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit anggaran di angka 2,64 persen atau berada di titik aman hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit anggaran berada di angka 2,7 persen.
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Ken Dwigeasteadi mengatakan, angka defisit tersebut didapat berdasarkan capaian yang memuaskan dari realisasi penerimaan pajak yang mencapai 97 persen dari target revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Tepatnya 2,64 persen. Ini didapat setelah belanja dikurangi. Capaian kita 97 persen, uang ini didapat dari wajib pajak di belakang (yang baru membayarkan pajak)," ungkap Ken di Kantor Pusat DJP, Sabtu (31/12).
Hal senada juga dipastikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang menyebutkan, realisasi penerimaan pajak tahun ini lebih baik dan mampu menyelamatkan defisit anggaran.
"Aman di bawah tiga persen," sebut pria yang akrab disapa Sua itu.
Berdasarkan APBNP 2016, target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun. Namun, Sri Mulyani melihat potensi kurangnya penerimaan pajak (shortfall) sebesar Rp219 triliun sehingga target penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp1.320,2 triliun.
Bila penerimaan pajak telah mencapai 97 persen maka kas negara telah terisi mencapai Rp1.280,6 triliun. Namun, bila menghitung dari target APBNP 2016, realisasi penerimaan pajak hanya mengisi kantong negara sebesar 83,19 persen.
Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu sampai 23 Desember 2016, realisasi belanja negara mencapai 84,4 persen atau Rp1.757,5 triliun. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp1.700,8 triliun.
Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 82,4 persen atau Rp1.076,2 triliun, sehingga kekurangan realisasi belanja negara sebesar Rp98,2 triliun.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TDDD) sampai 23 Desember 2016 telah mencapai 87,8 persen atau Rp681,4 triliun, sehingga kekurangan alokasi belanja TDDD sebesar Rp16,8 triliun.
Secara keseluruhan, total realisasi belanja negara hingga akhir tahun akan dikendalikan menjadi sebesar Rp1.872,6 triliun atau 89,9 persen dan lebih rendah Rp210,4 triliun dari pagu APBNP 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Heru Pambudi mengklaim, kinerja direktoratnya berhasil mengamankan sekitar 97,2 persen atau setara Rp178,3 triliun dari target Rp183,9 triliun.
"Iya, kita bisa 97,2 persen," imbuh Heru usai rapat di Kemenkeu.
Sumber: CNNIndonesia
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Ken Dwigeasteadi mengatakan, angka defisit tersebut didapat berdasarkan capaian yang memuaskan dari realisasi penerimaan pajak yang mencapai 97 persen dari target revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Tepatnya 2,64 persen. Ini didapat setelah belanja dikurangi. Capaian kita 97 persen, uang ini didapat dari wajib pajak di belakang (yang baru membayarkan pajak)," ungkap Ken di Kantor Pusat DJP, Sabtu (31/12).
Hal senada juga dipastikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang menyebutkan, realisasi penerimaan pajak tahun ini lebih baik dan mampu menyelamatkan defisit anggaran.
"Aman di bawah tiga persen," sebut pria yang akrab disapa Sua itu.
Berdasarkan APBNP 2016, target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun. Namun, Sri Mulyani melihat potensi kurangnya penerimaan pajak (shortfall) sebesar Rp219 triliun sehingga target penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp1.320,2 triliun.
Bila penerimaan pajak telah mencapai 97 persen maka kas negara telah terisi mencapai Rp1.280,6 triliun. Namun, bila menghitung dari target APBNP 2016, realisasi penerimaan pajak hanya mengisi kantong negara sebesar 83,19 persen.
Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu sampai 23 Desember 2016, realisasi belanja negara mencapai 84,4 persen atau Rp1.757,5 triliun. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp1.700,8 triliun.
Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 82,4 persen atau Rp1.076,2 triliun, sehingga kekurangan realisasi belanja negara sebesar Rp98,2 triliun.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TDDD) sampai 23 Desember 2016 telah mencapai 87,8 persen atau Rp681,4 triliun, sehingga kekurangan alokasi belanja TDDD sebesar Rp16,8 triliun.
Secara keseluruhan, total realisasi belanja negara hingga akhir tahun akan dikendalikan menjadi sebesar Rp1.872,6 triliun atau 89,9 persen dan lebih rendah Rp210,4 triliun dari pagu APBNP 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Heru Pambudi mengklaim, kinerja direktoratnya berhasil mengamankan sekitar 97,2 persen atau setara Rp178,3 triliun dari target Rp183,9 triliun.
"Iya, kita bisa 97,2 persen," imbuh Heru usai rapat di Kemenkeu.
Sumber: CNNIndonesia
No comments:
Post a Comment