Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak akan mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan strategi ijon atau penarikan pajak lebih awal untuk memenuhi target penerimaan negara tahun depan. Strategi ini pernah dilakukan Menteri Keuangan terdahulu Bambang P.S. Brojonegoro, pada tahun lalu lantaran tingginya target penerimaan pajak.
“Kita tidak boleh melakukan ijon. Salah satu bagian dari kredibilitas dan trust muncul dari tindakan kita yang basisnya adalah good governance. Jadi saya tetap bersuara bahwa ini adalah hak dari pembayaran pajak dari tahun yang sekarang, bukan dari yang akan datang," ujar Sri Mulyani di sela acara International Forum on Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).
Alih-alih mengandalkan ijon, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak (WP) yang belum menjalankan kewajibannya tahun ini. Ia optimistis penerimaan tahun ini mampu mengamankan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,5-2,7 persen dari APBN.
Praktik ijon menurut Sri Mulyani bisa secara tidak langsung menurunkan kepercayaan wajib pajak serta kualitas DJP sebagai lembaga penerimaan negara. Sebab, strategi tersebut dinilai tidak produktif bagi dunia usaha, apalagi saat ini ekonomi dunia masih melambat. Langkah terbaik menurutnya adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan jumlah WP.
"Saya akan tetap membersihkan DJP dari praktik-praktik itu. Ijon itu bisa merusak kepercayaan. Kita mencoba untuk membangun kembali suatu governance yang baik, basis potensi pajak kita akan buka, kita akan teliti, kita akan enforce," jelasnya.
"Dan wajib pajak tidak memiliki opsi dan ditekan-tekan. Tidak ada ijon, tidak dibolehkan ijon, tapi kita melakukan enforcement untuk potensi pajak yang kita lihat ada," lanjutnya.
Sebagai strategi untuk menutup defisit tahun ini, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah dan valas. Yang terbaru pemerintah telah menerbitkan obligasi valas (global bond) senilai US$3,5 miliar.
Sumber: CNNIndonesia
“Kita tidak boleh melakukan ijon. Salah satu bagian dari kredibilitas dan trust muncul dari tindakan kita yang basisnya adalah good governance. Jadi saya tetap bersuara bahwa ini adalah hak dari pembayaran pajak dari tahun yang sekarang, bukan dari yang akan datang," ujar Sri Mulyani di sela acara International Forum on Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).
Alih-alih mengandalkan ijon, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak (WP) yang belum menjalankan kewajibannya tahun ini. Ia optimistis penerimaan tahun ini mampu mengamankan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,5-2,7 persen dari APBN.
Praktik ijon menurut Sri Mulyani bisa secara tidak langsung menurunkan kepercayaan wajib pajak serta kualitas DJP sebagai lembaga penerimaan negara. Sebab, strategi tersebut dinilai tidak produktif bagi dunia usaha, apalagi saat ini ekonomi dunia masih melambat. Langkah terbaik menurutnya adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan jumlah WP.
"Saya akan tetap membersihkan DJP dari praktik-praktik itu. Ijon itu bisa merusak kepercayaan. Kita mencoba untuk membangun kembali suatu governance yang baik, basis potensi pajak kita akan buka, kita akan teliti, kita akan enforce," jelasnya.
"Dan wajib pajak tidak memiliki opsi dan ditekan-tekan. Tidak ada ijon, tidak dibolehkan ijon, tapi kita melakukan enforcement untuk potensi pajak yang kita lihat ada," lanjutnya.
Sebagai strategi untuk menutup defisit tahun ini, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah dan valas. Yang terbaru pemerintah telah menerbitkan obligasi valas (global bond) senilai US$3,5 miliar.
Sumber: CNNIndonesia
No comments:
Post a Comment