JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% di tahun 2020 ini.
Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap, yaitu menjadi 22% pada tahun 2021 -2022, dan selanjutnya menjadi 20% pada 2023.
Penurunan tarif PPh Badan awalnya direncanakan melalui penerbitan Omnibus Law Perpajakan yang drafnya sudah disampaikan kepada DPR pada Februari lalu.
Namun Presiden Joko Widodo sore ini, Selasa (31/3), mengumumkan penambahan belanja APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan perekonomian.
Di antaranya ialah untuk memberikan stimulus melalui insentif perpajakan dalam rupa penurunan tarif PPh Badan. “Dan untuk penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%,” kata Jokowi dalam konferensi pers.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama membenarkan keputusan tersebut.
Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% akan dipercepat yaitu menjadi dimulai pada tahun ini hingga 2021, kemudian tarif diturunkan kembali menjadi 20% mulai tahun 2022.
“Betul. Ditunggu penjelasan resmi yang lebih rinci dalam waktu dekat ini ya,” tutur Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (31/3).
Dengan begitu, artinya penurunan tarif PPh Badan tidak perlu lagi menunggu UU Omnibus Law Perpajakan terbit.
Penurunan tarif PPh Badan akan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan dalam waktu dekat.
Perppu tersebut sekaligus mengakomodasi pelebaran defisit APBN di atas 3% hingga tahun 2022 mendatang.
“Perppu yang akan dikeluarkan berisi langkah-langkah luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020 serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga sektor keuangan,” tutur Jokowi.
Sumber: kontan
Namun Presiden Joko Widodo sore ini, Selasa (31/3), mengumumkan penambahan belanja APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan perekonomian.
Di antaranya ialah untuk memberikan stimulus melalui insentif perpajakan dalam rupa penurunan tarif PPh Badan. “Dan untuk penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%,” kata Jokowi dalam konferensi pers.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama membenarkan keputusan tersebut.
Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% akan dipercepat yaitu menjadi dimulai pada tahun ini hingga 2021, kemudian tarif diturunkan kembali menjadi 20% mulai tahun 2022.
“Betul. Ditunggu penjelasan resmi yang lebih rinci dalam waktu dekat ini ya,” tutur Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (31/3).
Dengan begitu, artinya penurunan tarif PPh Badan tidak perlu lagi menunggu UU Omnibus Law Perpajakan terbit.
Penurunan tarif PPh Badan akan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan dalam waktu dekat.
Perppu tersebut sekaligus mengakomodasi pelebaran defisit APBN di atas 3% hingga tahun 2022 mendatang.
“Perppu yang akan dikeluarkan berisi langkah-langkah luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020 serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga sektor keuangan,” tutur Jokowi.
Sumber: kontan
No comments:
Post a Comment