Monday, August 23, 2010

Ditjen Pajak akan renegosiasi tax treaty

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak tengah mengkaji kemungkinan renegosiasi dengan beberapa negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/tax treaty).

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan negara mitra P3B yang telah melakukan penyesuaian tarif pajak di dalam negeri.

"Misalnya, dulu kami lemah, kami sudah menaikkan sekarang tarifnya atau sebaliknya. Kan perubahan tarif di negara-negara lain sudah banyak," katanya pada saat ditemui di gedung DPR hari ini.

Menurut dia, keberadaan P3B adalah untuk menghindari terjadinya pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap satu wajib pajak sehingga mekanisme pemajakannya dilakukan berdasarkan mekanisme sharing.

"Agar pajaknya jangan ke sana [negara mitra] saja, itu dibagi-bagi. Jadi ada suatu perubahan tarif itu mempengaruhi P3B, nanti beberapa tahun harus kita runding lagi. Seperti Indonesia saja kan tarifnya turun," tuturnya.

Selain dalam rangka penyesuaian tarif pajak, jelas Tjiptardjo, renegosiasi juga dilakukan dalam rangka memperluas akses pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dengan negara mitra P3B.

"Renegosiasi itu biasanya juga untuk pasal khusus tentang EOT [exchange of information] atau pertukaran informasi pajak," ujarnya. Pelaksanaan renegosiasi hanya bisa dilakukan atas keinginan dari kedua belah pihak.

Sebelumnya, dalam pertemuan sejumlah negara anggota Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) pada awal tahun ini diketahui telah meminta renegosiasi tentang pasal EOT dalam P3B dengan Indonesia.

SGATAR merupakan organisasi institusi perpajakan se-Asia Pasifik yang terdiri dari 15 negara yaitu Indonesia, Australia, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Macau, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, China Taipei, Thailand dan Vietnam.

Menurut Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Sjarifudin Alsah, Indonesia kini sedang menjajaki renegosiasi pasal EOT dengan 20 negara. Renegosiasi pasal EOT dimaksudkan untuk memberikan standar

Baru dalam hal tatacara pelaksanan pertukaran informasi perpajakan yang mengacu kepada OECD model dan UN model karena selama ini tidak ada standar yang digunakan dalam kegiatan pertukaran informasi perpajakan tersebut sehingga prosesnya sangat berbelit dan lama. (luz)

Sumber: Bisnis.com

No comments:

Post a Comment