Sunday, August 29, 2010

Ditjen Pajak Butuh 28 Posisi Baru

Direktorat Jenderal Pajak setidaknya membutuhkan 28 orang yang akan mengisi posisi dalam proyek pengembangan teknologi informasi terintegrasi yang menghubungkan 500 kantor di bawah lingkungan lembaga tersebut. Sistem teknologi informasi yang diperkirakan yang terbesar di Indonesia ini harus melayani arus informasi yang datang dari 32.000 pegawai Ditjen Pajak di seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan.

"Kami membutuhkan 28 role (peran) dalam mengembangkan TI (teknologi informasi) di Ditjen Pajak, antara lain untuk posisi proyek manajer, analis proyek, hingga programmer (pembuat program). Butuh orang yang mempunyai kapabilitas yang spesifik agar proyeknya berhasil. Petanya sudah ada sehingga mulai saat ini kami sudah mulai menggelar pelatihan untuk penyediaan sumber daya manusia itu," ungkap Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI), Ditjen Pajak, Hario Damar, di Jakarta, Jumat (20/8/2010).

Saat ini, Direktorat TTKI tengah mereformasi kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Ditjen Pajak, termasuk salah satunya menyiapkan cetak biru yang disesuaikan dengan kondisi perkembang teknologi saat ini. Misalnya, pemanfaatan konsep Arsitektur Berorientasi Layanan (SOA) dan juga konsep-konsep manajemen proyek terbaru, misalnyan Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

"Cetak biru tersebut akan selesai pada tahun 2010. Kami juga meminta agar ditunjuk CIO (chief information officer) karena harus ada yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu nantinya," ungkap Hario.

Pada tahun yang sama, Ditjen Pajak juga bertekad menyelesaikan revisi kebijakan keamanan informasi, kebijakan layanan sistem informasi, dan kebijakan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Semuanya dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju Project for Indonesian Tax Administration Reform (Pintar) yang sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan masa Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2008. Pintar mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dalam hal pendanaannya.

"Proyek ini harus benar-benar efisien dalam pengerjaannya. Karena kalau proyek ini tidak efisien, yang rugi adalah masyarakat. Karena kami juga menggunakan anggaran dari penerimaan pajak," ungkapnya.

Proyek Pintar ini dana sebesar 145 juta dollar AS. Pembiayaan yang akan digunakan pemerintah untuk mendanai proyek itu berasal dari pinjaman lunak Bank Dunia. Pintar rencananya dilaksanakan mulai 2009 sampai dengan 2012, namun belakangan diperkirakan akan mundur hingga 2014.

Sumber: Kompas.com

Jumat, 20 Agustus 2010 | 14:06 WIB


No comments:

Post a Comment