JAKARTA - Penasihat Indonesian Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan, menengarai berlarut-larutnya pemberantasan mafia perpajakan disebabkan oleh lemahnya komitmen Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kekecewaan Presiden SBY tentang pemberantasan mafia pajak, kata Johson, menunjukkan kegagalan lembaga yang dipimpin Fuad Rahmany itu, dalam menuntaskan kasus-kasus pajak besar. Termasuk, di antaranya yang melibatkan oknum pejabat kabinet di pemerintahan sekarang.
“Ini tentunya tamparan telak bagi aparat Ditjen Pajak, bahkan bagi Presiden SBY sendiri. Kinerja Ditjen Pajak selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, belum ada perkembangan yang signifikan terutama untuk memberikan efek jera bagi para pengemplang setoran pajak kelas kakap. Ini tampak jelas ada upaya mengulur-ngulur waktu. Kelihatan sekali aparat pajak powerless menghadapi kedigjayaan para pengemplang pajak,” tegas Johnson kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/5).
Salah satu kasus pajak besar yang cukup menyorot perhatian publik, lanjut Johson, adalah soal dugaan penggelapan pajak Ancora, milik salah satu anggota kabinet. Ketidaktegasan Ditjen Pajak dalam mengusut kasus ini, dapat diartikan sebagai pembangkangan terhadap visi dan keinginan Presiden untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. "12 Instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak seperti macan ompong," tegasnya.
Menurut dia, Fuad Rahmany sebagai Dirjen Pajak harus bergerak cepat dengan melibatkan PPATK, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, Dirjen harus dapat mengarahkan bawahannya agar segera menyelesaikan persoalan Ancora ini sehingga tidak muncul penilaian negatif terhadap kualitas penegakan hukum di sektor pajak. "Kalau kasus ini berlama-lama berarti Dirjen sendiri bermasalah dan menjadi bagian dari mafia kasus Ancora ini,” tandasnya.
Sementara itu, menanggapi rencana akan segera diumumkannya hasil investigasi kasus-kasus pajak, anggota Komisi III DPR, HM Taslim Chaniago, mengaku belum sepenuhnya dapat mempercayainya. Menurut politisi PAN itu, Ditjen Pajak selama ini terkesan tidak berani mengusut kasus pajak yang melibatkan orang tertentu. Reaksi Ditjen Pajak semacam ini dianggapnya tidak lebih dari sekedar retorika belaka.
“Saya tidak yakin Ditjen Pajak bisa menuntaskan investigasi kasus pada Mei ini. Janji itu, saya pikir hanya basa-basi saja untuk memulihkan citra Ditjen Pajak yang selama ini dapat sorotan negatif. Nampaknya memang tidak ada keseriusan untuk menuntaskan segala permasalahan pajak. Maka saya duga kasus-kasus pajak ini sebentar lagi akan hilang begitu saja. Kasus Gayus saja sudah hilang dari peredaran,” ujar Taslim kepada wartawan, Rabu (4/5).
Politisi PAN ini meragukan Ditjen Pajak akan menuntaskan penyelidikan secara profesional. Dalam kasus ini, lanjutnya, kepentingan penguasa terasa sedemikian kental. Jadi sangat sulit bagi Ditjen Pajak bekerja secara independen untuk mendalami kasus ini. “Kita tidak bisa berharap banyak kasus ini bisa selesai, karena tarik-menarik kepentingan penguasa dan pengusaha terlalu kuat. Ini lobinya sudah sampai ke tingkat penguasa. Akhirnya uang negara tidak bisa diselamatkan. Harusnya, Ditjen Pajak benar-benar serius menyelamatkan uang negara yang diduga ditilep itu. Dalam kasus-kasus pajak, hasil akhirnya bisa ditebak ke mana? Ini permainan yang mungkin melibatkan mafia besar,” tegasnya.
Sumber: jpnn.com
“Ini tentunya tamparan telak bagi aparat Ditjen Pajak, bahkan bagi Presiden SBY sendiri. Kinerja Ditjen Pajak selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, belum ada perkembangan yang signifikan terutama untuk memberikan efek jera bagi para pengemplang setoran pajak kelas kakap. Ini tampak jelas ada upaya mengulur-ngulur waktu. Kelihatan sekali aparat pajak powerless menghadapi kedigjayaan para pengemplang pajak,” tegas Johnson kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/5).
Salah satu kasus pajak besar yang cukup menyorot perhatian publik, lanjut Johson, adalah soal dugaan penggelapan pajak Ancora, milik salah satu anggota kabinet. Ketidaktegasan Ditjen Pajak dalam mengusut kasus ini, dapat diartikan sebagai pembangkangan terhadap visi dan keinginan Presiden untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. "12 Instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak seperti macan ompong," tegasnya.
Menurut dia, Fuad Rahmany sebagai Dirjen Pajak harus bergerak cepat dengan melibatkan PPATK, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, Dirjen harus dapat mengarahkan bawahannya agar segera menyelesaikan persoalan Ancora ini sehingga tidak muncul penilaian negatif terhadap kualitas penegakan hukum di sektor pajak. "Kalau kasus ini berlama-lama berarti Dirjen sendiri bermasalah dan menjadi bagian dari mafia kasus Ancora ini,” tandasnya.
Sementara itu, menanggapi rencana akan segera diumumkannya hasil investigasi kasus-kasus pajak, anggota Komisi III DPR, HM Taslim Chaniago, mengaku belum sepenuhnya dapat mempercayainya. Menurut politisi PAN itu, Ditjen Pajak selama ini terkesan tidak berani mengusut kasus pajak yang melibatkan orang tertentu. Reaksi Ditjen Pajak semacam ini dianggapnya tidak lebih dari sekedar retorika belaka.
“Saya tidak yakin Ditjen Pajak bisa menuntaskan investigasi kasus pada Mei ini. Janji itu, saya pikir hanya basa-basi saja untuk memulihkan citra Ditjen Pajak yang selama ini dapat sorotan negatif. Nampaknya memang tidak ada keseriusan untuk menuntaskan segala permasalahan pajak. Maka saya duga kasus-kasus pajak ini sebentar lagi akan hilang begitu saja. Kasus Gayus saja sudah hilang dari peredaran,” ujar Taslim kepada wartawan, Rabu (4/5).
Politisi PAN ini meragukan Ditjen Pajak akan menuntaskan penyelidikan secara profesional. Dalam kasus ini, lanjutnya, kepentingan penguasa terasa sedemikian kental. Jadi sangat sulit bagi Ditjen Pajak bekerja secara independen untuk mendalami kasus ini. “Kita tidak bisa berharap banyak kasus ini bisa selesai, karena tarik-menarik kepentingan penguasa dan pengusaha terlalu kuat. Ini lobinya sudah sampai ke tingkat penguasa. Akhirnya uang negara tidak bisa diselamatkan. Harusnya, Ditjen Pajak benar-benar serius menyelamatkan uang negara yang diduga ditilep itu. Dalam kasus-kasus pajak, hasil akhirnya bisa ditebak ke mana? Ini permainan yang mungkin melibatkan mafia besar,” tegasnya.
Sumber: jpnn.com
No comments:
Post a Comment