Jakarta - Para pemilik bioskop mengaku mengalami penurunan omset pasca kisruh soal pajak royalti impor film. Mereka mengklaim penghasilan bisnisnya rata-rata turun hingga 50%.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Johny Syafrudin mengatakan biskop Indonesia terancam guling tikar dalam kurun waktu dua bulan mendatang. Hal ini terjadi jika tidak ada kejelasan pemerintah terkait pengaturan royalti dalam perhitungan bea masik impor film, serta pajak-pajak lainnya.
Meskipun ia mengatakan pelaku bioskop tak terlalu mempersoalkan merosotnya penghasilan mereka. Namun kata Johny, realita lain yang harus dilihat pemerintah adalah banyak sektor yang terkena dampak negatif, mulai dari pusat belanja, hingga industri makanan minuman mulai dari kafe hingga restoran.
"Bioskop kekurangan film berkualitas. Saya sudah dapat laporan, Jawa Tengah penghasilan merosot 50%. Nasional juga bisa dipastikan. Untuk film nasioanal (kontribusi) tidak besar, hanya 20%," katanya kepada detikFinance, Minggu (8/5/2011)
Banyaknya potongan yang harus ditanggung film impor juga telah memangkas penghasilan pemilik bioskop hingga turun hingga separuh.
"Terlampau banyak pajak, pos-pos yang dipajaki tidak sesuai dengan sistem internasional. Kalau dibiarkan selama dua bulan ke depan, tak tahu apa yang terjadi, bisa tutup," ungkapnya.
Menurutnya, beban dari film impor semakin memperlambat pertumbuhan industri film di Indonesia. Selain ada royalti pertunjukan, film impor juga masih harus membayar pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembebanan bea masuk impor film.
"Kebijakan pemerintah tidak jelas sampai saat ini. Amerika masih menahan. Nasional penghasilan merosot 50%, sebelumnya mencapai 80% jadi saat ini tinggal 40%," tambahnya.
Sumber: detikFinance
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Johny Syafrudin mengatakan biskop Indonesia terancam guling tikar dalam kurun waktu dua bulan mendatang. Hal ini terjadi jika tidak ada kejelasan pemerintah terkait pengaturan royalti dalam perhitungan bea masik impor film, serta pajak-pajak lainnya.
Meskipun ia mengatakan pelaku bioskop tak terlalu mempersoalkan merosotnya penghasilan mereka. Namun kata Johny, realita lain yang harus dilihat pemerintah adalah banyak sektor yang terkena dampak negatif, mulai dari pusat belanja, hingga industri makanan minuman mulai dari kafe hingga restoran.
"Bioskop kekurangan film berkualitas. Saya sudah dapat laporan, Jawa Tengah penghasilan merosot 50%. Nasional juga bisa dipastikan. Untuk film nasioanal (kontribusi) tidak besar, hanya 20%," katanya kepada detikFinance, Minggu (8/5/2011)
Banyaknya potongan yang harus ditanggung film impor juga telah memangkas penghasilan pemilik bioskop hingga turun hingga separuh.
"Terlampau banyak pajak, pos-pos yang dipajaki tidak sesuai dengan sistem internasional. Kalau dibiarkan selama dua bulan ke depan, tak tahu apa yang terjadi, bisa tutup," ungkapnya.
Menurutnya, beban dari film impor semakin memperlambat pertumbuhan industri film di Indonesia. Selain ada royalti pertunjukan, film impor juga masih harus membayar pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembebanan bea masuk impor film.
"Kebijakan pemerintah tidak jelas sampai saat ini. Amerika masih menahan. Nasional penghasilan merosot 50%, sebelumnya mencapai 80% jadi saat ini tinggal 40%," tambahnya.
Sumber: detikFinance
No comments:
Post a Comment