Bogor - Presiden SBY menyayangkan masih banyak masyarakat berpenghasilan tinggi yang 'nakal' dengan tidak membayar pajak sesuai kewajibannya. Selain itu, masih ditemukan penyelewengan dari aparat Ditjen Pajak terhadap potensi penerimaan negara melalui pajak. Kedua hal tersebut, merupakan suatu tindakan yang merugikan negara.
"Ini tidak boleh terjadi, banyak yang nakal, tidak membayar pajak padahal penghasilannya tinggi, itu tidak boleh. Adalagi pegawai pajaknya yang tidak benar, mengambil uang, jadi negara yah tidak dapat apa-apa," keluh SBY.
Ia menyampaikan hal tersebut ketika mengunjungi PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Minggu (1/5/2011).
Presiden SBY menyatakan pemerintah melalui Menteri Keuangan akan terus mengawasi pemungutan dan pembayaran pajak tersebut guna meminimalisasi kerugian negara akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita akan menertibkan terus pajak ini agar yang harusnya membayar pajak, bayarlah, harusnya pegawai pajak yang gajinya sudah cukup, jangan mengambil uang negara lah," tegasnya.
Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meninjau kembali penghasilan yang patut dikenai pajak.
"Saya sudah meminta Menakertrans untuk bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan menteri-menteri terkait untuk melihat yang adil itu berapa, berapa penghasilan yang patut kena pajak dan berapa yang tidak patut kena pajak," katanya.
"Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, tepat. Dengan demikian yang penghasilannya kecil menurut saya jangan dipajakin, hanya penghasilan tertentu atau x yang patut dikenai pajak dengan jumlah yang patut pula. Saya mempersilahkan Menakertrans untuk berkoordinasi dengan Menkeu untuk dilihat secara utuh supaya pas, tapi ingat sekali lagi, negara itu memerlukan pajak, kalau tidak yah bangkrut, namun yah harus adil," imbuh SBY
Sumber: detikFinance
"Ini tidak boleh terjadi, banyak yang nakal, tidak membayar pajak padahal penghasilannya tinggi, itu tidak boleh. Adalagi pegawai pajaknya yang tidak benar, mengambil uang, jadi negara yah tidak dapat apa-apa," keluh SBY.
Ia menyampaikan hal tersebut ketika mengunjungi PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Minggu (1/5/2011).
Presiden SBY menyatakan pemerintah melalui Menteri Keuangan akan terus mengawasi pemungutan dan pembayaran pajak tersebut guna meminimalisasi kerugian negara akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita akan menertibkan terus pajak ini agar yang harusnya membayar pajak, bayarlah, harusnya pegawai pajak yang gajinya sudah cukup, jangan mengambil uang negara lah," tegasnya.
Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meninjau kembali penghasilan yang patut dikenai pajak.
"Saya sudah meminta Menakertrans untuk bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan menteri-menteri terkait untuk melihat yang adil itu berapa, berapa penghasilan yang patut kena pajak dan berapa yang tidak patut kena pajak," katanya.
"Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, tepat. Dengan demikian yang penghasilannya kecil menurut saya jangan dipajakin, hanya penghasilan tertentu atau x yang patut dikenai pajak dengan jumlah yang patut pula. Saya mempersilahkan Menakertrans untuk berkoordinasi dengan Menkeu untuk dilihat secara utuh supaya pas, tapi ingat sekali lagi, negara itu memerlukan pajak, kalau tidak yah bangkrut, namun yah harus adil," imbuh SBY
Sumber: detikFinance
No comments:
Post a Comment