Tuesday, January 10, 2012

Ditjen Pajak Sewa Surveyor Demi Kejar Perusahaan Migas & Tambang

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal menyewa perusahaan surveyor untuk mengejar pajak perusahaan migas, tambang, dan perkebunan khususnya kelapa sawit. Ini demi mengejar target pajak Rp 1.032,6 triliun tahun ini.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya akan mengupayakan kenaikan penerimaan pajak dengan mengejar perusahaan migas dan tambang yang jumlahnya sekitar 9.000 perusahaan.

"Kita intensifkan lagi pengawasan pajak di perusahaan kelapa sawit, batubara, migas, mineral. Harapan kita di sana, di tambang banyak usaha pertambangan yang gak bayar pajak. Izin tambang banyak dikeluarkan Pemda yang mereka belum bayar pajak. Ini yang akan dikejar, meskipun sudah bayar pajak, tapi belum benar karena ini self assesment, ekspor juga masih jauh dari sebenarnya. Sawit, meskipun selama ini sudah pengawasan tapi saya rasa masih banyak yang bolong, perkebunan lain juga banyak belum bayar pajak belum optimal," tegas Fuad.

Hal ini disampaikan Fuad saat jumpa pers di kantornya, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2012).

Dikatakan Fuad, pihaknya juga mengajak surveyor untuk menelisik potensi pajak dari perusahaan migas dan tambang. Karena tahun ini penerimaan pajak untuk pertama kalinya ditargetkan tembus Rp 1.000 triliun.

"Ini sepanjang sejarah penerimaan pajak menembus 1.000 triliun, kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak Rp 150 triliun, ini kenaikan perpajakan yang dibebenkan kepada pajak dan bea cukai," ujar Fuad.

"Kita lakukan terobosan dengan menggunakan surveyor untuk mengetahui berapa volume produksi dan ekspor sektor pertambangan kita," jelasnya.

Saat ini, Fuad mengaku tengah mencari surveyor yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. Meskipun tetap melakukan proses tender, dia sementara yakin dengan Sucofindo karena telah mengadakan kunjungan ke kantor Sucofindo guna melihat infrastruktur yang digunakan perusahaan surveyor ini.

"Yang paling besar itu kan Sucofindo, kita sudah lihat, bahkan saya sudah kunjungi laboratorium mereka yang di Cibitung, pokoknya mampu mereka untuk kerjasama menghitung berapa sebenarnya tambang-tambang yang dikeruk dari bumi Indonesia ini, kita harus tahu, kalau tidak bagaimana menghitung pajaknya, kalau cuma self assesment, kita terpaksa percaya, karena kita tidak punya ahlinya di sini," ujarnya.

Rencananya, surveyor ini akan mulai bekerja pada awal semester dua tahun ini. Namun, tetap harus menunggu keputusan pemerintah karena untuk mempekerjakan surveyor ini membutuhkan uang negara.

"Ke depan akan kita kerjakan, kita hired, kita bayar, karena mereka menggunakan infrastruktur, dan bisa melihat jenisnya tidak hanya jumlah, karena tambang kan bisa ada jenis lain, misalkan batu bara, tapi ternyata ada yang lain, secepatnya, karena ada proses tender. Saya mengharapkan tahun ini, kan ada proses APBN pakai dana pemerintah, ada aturan-aturan, kita sudah ketemu mereka, dan mereka katakan mampu," paparnya.

Selain mempekerjakan surveyor, Fuad menyatakan pihaknya juga akan membuat Kantor Pelayanan Pajak khusus migas dan tambang. Untuk KPP Migas akan ditempatkan di Kanwil Jakarta Khusus, sementara KPP Tambang akan ditempatkan di Kanwil Large Tax Office (LTO). Kedua KPP baru ini diharapkan dapat mulai beroperasi pada 1 April 2012.

"Kita sementara masa transisi ada beberapa KPP yang diarahkan ke sana, tapi setelah dapat izin Menpan bisa pisah, tapi sebelum dapat izin kita arahkan ke situ dulu, ibaratnya kanibal, sudah mulai ke sana," pungkasnya.

Sumber: detikFinance

No comments:

Post a Comment