JAKARTA - Pemerintah berencana menyesuaikan gaji
pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan bobot jabatan dan kinerja
pegawai. Nantinya, gaji akan disesuaikan dari tingkat Presiden hingga
pegawai.
Wakil Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Eko Prasodjo mengungkapkan, saat ini dia tengah menyusun sistem ini. Sehingga, gaji PNS akan menggunakan grading step. Sehingga gaji yang diterima tergantung bobot jabatan dan kinerja orang.
"Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mudah-mudahan bisa kita tetapkan tahun ini supaya ada perubahan struktur penggajian," kata dia, pada Rapat Kerja Pemerintah 2013 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Eko mengatakan, arahnya memang perbaikan struktur penggajian yang berbasis bobot jabatan. Tunjangan akan disederhanakan dan pemerintah kaitkan dengan kinerja pegawai tersebut.
"Kalau gubernur kan pejabat politik, itu draf SK-nya sedang kita persiapkan menunggu persetujuan presiden. Tapi ini kita coba bikin ranking jabatan itu dari paling rendah ke tinggi," ujar Eko.
Eko mengatakan, nanti penggajian akan menyesuaikan beban jabatan. Memang ada kurang tepat dengan tanggung jawab jabatan dan besaran gaji yang diterima. "Level-level pejabat negara kan macam-macam mulai dari presiden sampai bupati wali kota, Ini kita sesuaikan," ujar Eko.
Namun demikian untuk pejabat politik nantinya akan sama, saat ini pemerintah akan mengatur untuk PNS saja. Sedangkan untuk daerah miskin akan disesuaikan. "Jadi gini kan ada pokok dan tunjangan. Nanti yang tunjangan menyesuaikan kekuatan keuangan daerah," ujar Eko.
Sementara untuk Presiden, Eko mengatakan, akan menyesuaikan tanggung jawabnya. Meski demikian, dia belum mau mengungkapkan adanya kenaikan pada gaji presiden.
"Masih menunggu persetujuan presiden, soalnya presiden kan juga melihat suasana kebatinan yang muncul di masyarakat, karena keputusan untuk menaikkan remunerasi harus memerhatikan suasana kebatinan karena kondisi ekonomi," tukas dia.
Wakil Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Eko Prasodjo mengungkapkan, saat ini dia tengah menyusun sistem ini. Sehingga, gaji PNS akan menggunakan grading step. Sehingga gaji yang diterima tergantung bobot jabatan dan kinerja orang.
"Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mudah-mudahan bisa kita tetapkan tahun ini supaya ada perubahan struktur penggajian," kata dia, pada Rapat Kerja Pemerintah 2013 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Eko mengatakan, arahnya memang perbaikan struktur penggajian yang berbasis bobot jabatan. Tunjangan akan disederhanakan dan pemerintah kaitkan dengan kinerja pegawai tersebut.
"Kalau gubernur kan pejabat politik, itu draf SK-nya sedang kita persiapkan menunggu persetujuan presiden. Tapi ini kita coba bikin ranking jabatan itu dari paling rendah ke tinggi," ujar Eko.
Eko mengatakan, nanti penggajian akan menyesuaikan beban jabatan. Memang ada kurang tepat dengan tanggung jawab jabatan dan besaran gaji yang diterima. "Level-level pejabat negara kan macam-macam mulai dari presiden sampai bupati wali kota, Ini kita sesuaikan," ujar Eko.
Namun demikian untuk pejabat politik nantinya akan sama, saat ini pemerintah akan mengatur untuk PNS saja. Sedangkan untuk daerah miskin akan disesuaikan. "Jadi gini kan ada pokok dan tunjangan. Nanti yang tunjangan menyesuaikan kekuatan keuangan daerah," ujar Eko.
Sementara untuk Presiden, Eko mengatakan, akan menyesuaikan tanggung jawabnya. Meski demikian, dia belum mau mengungkapkan adanya kenaikan pada gaji presiden.
"Masih menunggu persetujuan presiden, soalnya presiden kan juga melihat suasana kebatinan yang muncul di masyarakat, karena keputusan untuk menaikkan remunerasi harus memerhatikan suasana kebatinan karena kondisi ekonomi," tukas dia.
Sumber: okezone.com
No comments:
Post a Comment